.png)
Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Keuangan Negara Dalam Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Berbadan Hukum Perseroan Terbatas
Abstract
Abstract
The position of the State Finance as a separated asset which is included as regional capital in BUMD (Regional Owned Enterprises) incorporated as a limited liability company becomes the property of BUMD Persero and disconnected from the State / Regional Finance so that if the BUMD loses in carrying out its activities. If the loss is caused by an error or negligence of the Directors / management through examination and determination by a Public Accountant Consultant; consequently, the Directors / management can be prosecuted in civil but not criminal cases. BUMN (State-Owned Enterprises) /BUMD must submit to the State Finance Law because management and supervision are subject to the laws of a limited company, not following the APBN (Budget for State Revenues and Expenditures) or APBD (Budget for Regional Revenues and Expenditures) system.
Keywords: BUMD, Public Money, Private Money
Full Text:
PDFReferences
Daftar Bacaan
Nurul Qamar, Negara Hukum Atau Negara Undang-Undang, 2010, Makassar: Pustaka Refleksi.
Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, 1982, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, 2017, Jakarta: Prenadamedia Group.
Saidi Muhammad Djafar, Hukum Keuangan Negara, 2013, Jakarta: Rajawali Pers.
Samsul Hadi, Jakarta Incorporation (Paradigma Baru BUMD), 2007, Surabaya: ACC Grafika Jaya
Soemitro Ronny Hanitijo, Metodologi Peneltian Hukum, 1983, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 2006, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya
Tri Budiono, Hukum Perusahaan, 2011, Salatiga: Griya Media
Wawan Zulmawan, Kenapa Harus BUMD?, 2015, Jakarta: Jala Permata Aksara.
B. Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/Pmk.06/2007 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
Jurnal.
Dipenogoro Law Journal, Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017.
Privat Law, Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persero Untuk Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Volume III No. 2 Juli-Desember 2015
Badamai Law Journal, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerugian Keuangan Negara Pada BUMN/Persero, Volume I, Issues 1, April 2016
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penyetoran Ke Kas Negara:Suatu Kajian Hukum Doktrinal, Volume 3 Nmor 2 Juli-Desember 2017
C. Internet.
Achmad Faizal, “Dahlan Iskan Bebas, Partai Hendropriyono Gelar Syukuran”
Kamis, 7 September 2017 http://regional.kompas.com/read/dahlan-iskan-bebas-partai- hendropriyono-gelar-syukuran, diakses Kamis, 16-11-2017
Avit Hidayat, “1360 BUMD Se-Indonesia Tidak Sehat” Senin, 1 Desember 2014 http://www.enciety.co/1360-bumd-se-indonesia-tidak-sehat/, diakses Rabu, 15-11-2017
Aqwamit Torik, “Belajar dari Kasus Dahlan Iskan Terkait Kasus Penjualan Aset BUMD” Jumat, 21 April 2017
www.tribunnews.com/regional/belajar-dari-kasus-dahlan-iskan-terkait- kasus-penjualan-aset-bumd diakses Sabtu, 18-11-2017
Ayu Rahma, “Kasus Korupsi Dahlan Iskan di Mata Hukum Tata Usaha Negara”
Senin, 20 Pebruari 2017 www.kompasiana.com/rahmaayu/kasus-korupsi-dahlan-iskan-di-mata-hukum-tata-usaha-negara, diakses Kamis, 16-11-2017
BPK RI, www.bpk.go.id/page/dasar-hukum, diakses Senin, 13-11-2017 BPKP,www.bpkp.go.id/ public/upload/unit/investigasi/files/uppk_layan_masyarakat.pdf, diakses Selasa, 17-07-2018
BPKP,http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/uppk_apbn_apb d(1).pdf, diakses Selasa, 17-07-2018
Javacreativity 2014, “Pengertian Tindak Pidana Korupsi” , 2016 http://telingasemut.blogspot.co.id/pengetian-tindak-pidana-korupsi.html, diakses Rabu, 23-11-2017
Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, https://www.kbbi.web.id/korupsi, diakses Rabu, 23-11-2017
Prima Gumilang, “Kasus Aset BUMD, Dahlan Ishkan Dituntut Enam Tahun Penjara” Sabtu, 08 April 2017. https://www.cnnindonesia.com/nasional/kasus-aset-bumd-dahlan-ishkan- dituntut-enam-tahun-penjara/, diakses Kamis, 16-11-2017
Ren, “Dahlan Iskan Mulai Diadili Kasus Korupsi Aset BUMD Jatim” Selasa, 29 Nopember 2016”
http://www.viva.co.id/berita/nasional/dahlan-iskan-mulai-diadili-kasus- korupsi-aset-bumd-jatim, diakses Kamis, 16-11-2017
Universitas Brawijaya, https://prasetya.ub.ac.id/berita/Disertasi-I-Ketut-Westra- Kedudukan-Hukum-Perusahaan-Daerah-Sebagai-BUMD-untuk- Menigkatkan-Pendapatan-Asli-Daerah-11109-id.html, diakses Senin 16-07-2018
DOI: https://doi.org/10.30743/jhk.v18i1.917
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Muhammad Ridwan Lubis
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Fakultas Hukum - Universitas Islam Sumatera Utara
Jl. Sisingamangaraja, Teladan, Medan 20217
Website: https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk
Email: hukum_kaidah@fh.uisu.ac.id
Jurnal Kaidah is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License