Implementasi Pendistribusian Dana Desa Untuk Mewujudkan Pembangunan Desa Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu)

Abstract

Abstrak

Sumber pembiayaannya adalah pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya. Alokasi dan Belanja Anggaran Negara. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Pendapatan Desa Lainnya yang Sah. Penerapan aturan proses penyaluran dana desa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK. 07 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Desa Nomor 19 Tahun 2017 dan terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Anggaran Dana Desa diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Setelah melalui proses panjang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akhirnya disahkan.

Kata Kunci : Implementasi, Penyaluran, Dana Desa Pembangunan Desa

Abstract

The sources of financing are village original income consisting of business results, asset results, self-help and participation, mutual cooperation, and other village original income. State Budget Allocation and Expenditure. Part of the results of regional taxes and levies Regency / City. Village Fund Allocation which is part of the balance funds received by the Regency / City. Financial assistance from the Provincial Regional Revenue and Expenditure Budget and the Regency / City Regional Revenue and Expenditure Budget. Non-binding grants and donations from third parties. Other Legal Village Revenues. The implementation of regulations on the process of distributing village funds according to the Minister of Finance Regulation Number 225 / PMK. 07/2017 and Regulation of the Minister of Underdeveloped Regions Village Number 19 of 2017 and related to Law Number 6 of 2014. The Village Fund Budget is specifically regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Villages Article 93 village financial management includes: planning, implementation, budgeting, administration, reporting and accountability. After going through a long process Law Number 6 of 2014 concerning Villages was ratified.

Keywords: Implementation, Distribution, Village Fund Village Development