Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Hukum Adat Nias (Fondrako) Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Di Desa Ononamolo I Botomuzoi, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias)

Abstract

Abstrak

Hukum adat disebut sebagai hukum tidak tertulis (Unstatuta Law) yang berbeda dengan hukum continental sebagai hukum tertulis (Statuta Law). Hukum adat merupakan produk budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa dan rasa manusia. Artinya hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Nias merupakan daerah yang menganut system patrilineal. Hukum adat ini saat menjadi salah satu kearifan lokal yang masih dipegang dan diterapkam dimasyarakat Nias, bahkan peninggalan-peninggalannya masih dilestarikan. Salah satu hukum adat yang masih dipegang teguh oleh Masyarakat Nias adalah fondrako. Dimana dipandang sebagai tatanan kehidupan masyarakat Nias. Fondrako itu sendiri merupakan hukum yang mengatur masalah religious, etika dan estetika dan sosial. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Lokasi penelitian di Desa Ononamolo I Botomuzoi, kecamatan hiliduho, kabupaten Nias. Untuk memperoleh data dilakukan pengambilan sampel melalui responden dan informan melalui wawancara serta dilengkapi dengan studi kepustakaan. Kemudian data di analisis secara kualitatif dan ditafsirkan secara sistematis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum yang berlaku dalam pembagian warisan adalah hukum adat yang dimana anak laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dari anak perempuan karena dianggap penerus marga dan  anak sulung laki-laki memiliki hak yang lebih besar dibandingkan anak laki-laki berikutnya. Pada pembagian warisan dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni pada saat pewaris masih hidup dan saat pewaris meninggal dunia. Bila terjadi sengketa atau perselisihan, maka diselesaikan secara hukum adat yang disebut fondrako atau mondrako yang dilaksanakan dengan 3 cara yakni melalui musyawarah keluarga atau orahua sifatalifuso, musyawarah orang banyak/lingkungan atau orahua zato yang dihadiri pihak diluar keluarga sebagai saksi,tokoh adat dan tokoh masyarakat, dan musyawarah kampung atau orahua mbanua yang dimana dihadiri beberapa tokoh dan dilaksanakan didepan beberapa tokoh adat dari beberapa kampong, yang akhirnya menghasilkan solusi atau keputusan yang disebut angetula mbanua.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Waris, Hukum Adat Niat (Fondrako)

Abstract

Customary law is referred to as unwritten law (Unstatuta Law), which differs from continental law as written law (Statuta Law). Customary law is a cultural product that contains substance about cultural values as human creations, efforts, and emotions. It means that customary law arises from the awareness of human needs and desires to live fairly and civilly as an expression of human civilization. Nias is a region that adheres to a patrilineal system. This customary law is currently one of the local wisdoms still upheld and practiced by the Nias community, and its legacies are still being preserved. One of the customary laws that is still firmly held by the Nias community is fondrako, which is viewed as the foundation of social order in the Nias community. Fondrako itself is a law that regulates religious, ethical, aesthetic, and social matters. This study uses a descriptive-analytical research method with a juridical-sociological (empirical) approach. The research location is in Ononamolo I Botomuzoi Village, Hiliduho District, Nias Regency. To obtain data, samples were collected from respondents and informants through interviews, complemented by a literature study. The data were then analyzed qualitatively and interpreted systematically using deductive and inductive methods. The research findings conclude that the law applied in the inheritance division is customary law, where male children hold a higher position than female children, as they are considered the heirs of the lineage, and the eldest son has more rights than the following sons. The inheritance division is conducted in two ways: while the testator is still alive and after the testator has passed away. If a dispute or conflict arises, it is resolved through customary law known as fondrako or mondrako, which is carried out in three ways: through family deliberation (orahua sifatalifuso), community/environmental deliberation (orahua zato), attended by external parties as witnesses, customary leaders, and community figures; and village deliberation (orahua mbanua), attended by several leaders and held in front of several customary figures from different villages, ultimately resulting in a solution or decision known as angetula mbanua.

Keywords : Dispute Resolution, Inheritance, Nias Customary Law (Fondrako)