Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memuat Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1993 /Pid.Sus/2022/PN Mdn)

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaturan hukum tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang memuat pencemaran nama baik, Pencemaran nama baik seseorang dalam KUHP dirumuskan dalam pencemaran nama baik penistaan secara lisan (Pasal 310 (1)), menista dengan surat (Pasal 310 (2)), memfitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), penghinaan yang bersifat memfitnah (Pasal 317), perbuatan menuduh yang bersifat fitnah (Pasal 318), penghinaan terhadap orang yang telah meninggal dunia (Pasal 320-321) Pertanggugjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1993/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan atau tindakan yang telah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam pengadilan karena melanggar norma sopan santun. tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Dokumen Elektronik.

Abstract

This research aims to analyze the legal regulations for the criminal act of distributing electronic documents containing defamation. Defamation of a person's good name in the Criminal Code is formulated as verbal defamation (Article 310 (1)), defamation by letter (Article 310 (2)). , slander (Article 311), light insults (Article 315), defamatory insults (Article 317), slanderous accusations (Article 318), insults against people who have died (Articles 320-321) Criminal liability for the perpetrator based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No 1993/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. Defamation is an act or act that has been considered a form of injustice before being declared in court because it violates the norms of decency. criminal charges filed by the Public Prosecutor.

Keywords: Accountability, Crime, Electronic Documents.