Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)

Abstract

Abstrak

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang melanggar nilai-nilai kesusilaan seseorang maupun masyarakat umum. Pencemaran nama baik pada dasarnya dianggap sebagai tindak pidana ringan hanya karena menunjuk diri seseorang sebagaimana diatur dalam KUHP, namun seiring perkembangan teknologi pencemaran nama baik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berat sesuai UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dilakukan melalui sosila media untuk khalayak ramai. Maka untuk itu dalam pencemaran nama baik menggunakan sosila media seringkali diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi. Sebagaimana kasus pencemaran nama baik oleh seorang guru besar di Sumatera Utara yang kasusnya ditangani Kejaksaan Tinggi Medan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif dengan menggunakan data primer melalui wawancara di Kejaksaan Tinggi Medan serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnan, dan internet. Kejaksaan merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menuntut pelaku kejahatan di pengadilan. Sebagaimana diatur UU Nomor 11 Tahun 2021 atas perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan KUHAP. Tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilihat pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Sehingga untuk itu perlu penegakan hukum dari aparat penegak hukum seperti halnya Kejaksaan Tinggi Medan yang mengambil alih kasus tindak pidana pencemaran nama baik dengan menahan pelaku karena terbukti melakukan dan melanggar bunyi  Pasal 27 Yata (3) UU ITE, dikarenakan perbuatan pelaku telah tergolong tindak pidana khusus. Tugas dan kewenangan Kejaksaan diatur dalam KUHAP dan UU Kejaksaan. Tindak pidana pencemaran nama baik diatur Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Kejaksaan Tinggi Medan menerapkkan UU ITE sebagai tindak pidana khusu pada kasus pencemaran nama baik. Hambatan-hambatan adanya kelemahan di Kejaksaan itu sediri sedangkan upaya adalah pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Kejaksaan

Abstract

The crime of defamation is a criminal act that violates the moral values of a person or the general public. Defamation is basically considered a minor crime just because it designates a person as regulated in the Criminal Code, but along with the development of technology, defamation can be categorized as a serious crime according to Law Number 11 of 2008 concerning ITE which is carried out through social media for the public. Therefore, in defamation using media social media, it is often taken over by the High Prosecutor's Office. As in the case of defamation by a professor in North Sumatra whose case was handled by the Medan High Prosecutor's Office. This paper uses empirical juridical and normative juridical research methods using primary data through interviews at the Medan High Prosecutor's Office as well as secondary data sourced from laws and regulations, books, journals, and the internet. The Prosecutor's Office is a law enforcement officer who has the authority to prosecute perpetrators of crimes in court. As regulated by Law Number 11 of 2021 on the amendment of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office and the Criminal Code. The crime of defamation can be seen in Article 310 of the Criminal Code and Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law. So for this reason, it is necessary to enforce the law from law enforcement officials such as the Medan High Prosecutor’s Office which took over the case of the defamation by detaining the perpetrator because he was proven to have commited and violated the sound of article 27 Yata (3) of the ITE Law, because the perpetrator's actions have been classified as a special criminal act. The duties and authority of the Prosecutor's Office are regulated in the Criminal Procedure Code and the Prosecutor's Law. The crime of defamation is regulated by Article 310 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) Jo Article 45 paragraph (1) of the ITE Law. The Medan High Prosecutor's Office applied the ITE Law as a special criminal act in defamation cases. The obstacles to the weakness in the Prosecutor's Office are self-sufficient while the effort is the implementation of the termination of prosecution based on Restorative Justice.

Keywords: Criminal Acts, Defamation, Prosecutor's Office