Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Sumatera Utara (Studi Kasus Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Abstract

Abstrak

Narkotika merupakan zat kimia yang berbahaya yang sangat berbahaya untuk tubuh manusia, maka untuk itu narkotika jangan sampai disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotik merupakan suatu tindak pidana sehingga perlu penanganan serius sebagiaman diatur dalama UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkkotika. Seperti halnya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang pemecahaan permasalahannya berfokus pada kaidah undang-undang, selain itu juga menggunakan penelitian yuridis empiris yang berfokus pada pencariaan fakta-fakta melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Pengaturan penegakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilihat pada Bab XV UU Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 149. Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN yang mana suatu lembaga yang juga berperan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.  Adapun dalam hal ini narkitoka dibagi menjadi tiga golongan yang setiap golongan narkotikan berbeda ancaman pidananya. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu dengan 3 (tiga) cara yaitu melalui upaya preemtif, preventif, dan refresif. Dimana peran tersebut adanya penindakan tegas kepada para pelaku penyalahgunaan serta adanya rehabilitasi kepada mereka yang benar-benar salah menyalahgunakan narkotika. Hambatan bisa jadi terhadap peredaran narkotika jenis baru yang belum diatur dalam undang-undang serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahawa narkotika. Sedangkan upaya Kepolisian dengan melakukan edukasi secara langsung kemasyarakat dengan diskusi terbuka untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkotika dimasyakat. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang dan peraturan Presiden. Sedangn dalam penegakannya dapat dilakukan Kepolisian dan BNN sebagai aparat penegak hukum. Hambatan berupa penggolongan narkotika dan jenis-jenisnya, sedangkan upaya adalah sosialisai dari pihak Aparat Penegak Hukum bahaya Narkotika.

Kata Kunci : Kepolisian, Tindak Pidana, Narkotika.

Abstract

Narcotics are dangerous chemical substances that are very dangerous for the human body, therefore narcotics should not be misused. Narcotics abuse is a criminal act that requires serious handling as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. As with the handling of narcotics abuse carried out by the North Sumatra Regional Police. The research method used is normative legal research whose problem solving focuses on the rules of law, in addition to using empirical legal research that focuses on finding facts through interviews with the North Sumatra Regional Police. Regulations on the enforcement of criminal acts of narcotics abuse can be seen in Chapter XV of Law Number 35 of 2009, namely Articles 111 to 149. Presidential Regulation Number 23 of 2010 concerning the BNN which is an institution that also plays a role in handling narcotics abuse in Indonesia. In this case, narcotics are divided into three groups, each group of narcotics has a different criminal threat. The role of the North Sumatra Regional Police in overcoming the crime of drug abuse is in 3 (three) ways, namely through preemptive, preventive, and repressive efforts. Where the role is to take firm action against perpetrators of abuse and rehabilitation for those who are truly wrong in abusing narcotics. Obstacles could be the circulation of new types of narcotics that are not yet regulated by law and the lack of public awareness of narcotics. Meanwhile, the Police's efforts are to provide direct education to the community through open discussions not to abuse narcotics in society. Drug abuse is a criminal act regulated by law and Presidential Regulation. Meanwhile, its enforcement can be carried out by the Police and BNN as law enforcement officers. Obstacles are in the form of categorizing narcotics and their types, while efforts are socialization from the Law Enforcement Officers about the dangers of Narcotics.

Keywords: Police, Crime, Narcotics.