Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Karena Efisiensi (Studi Putusan Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2023)

Abstract

ABSTRAK

Rekonstruksi dalam tindak pidana pembunuhan sangat lazim di lakukan,untuk memperkuat bukti-bukti telah dilakukannya tindak pidana pembunuhan oleh tersangka.Untuk memperjelas suatu tindak pidana khususnya pembunuhan maka para penyidik perlu melengkapi berkasberkas berita acara pemeriksaan tersangka dengan mengadakan pembuktian lapangan yaitu dengan cara melakukan rekonstruksi.Meskipun pelaksanaanya membutuhkan waktu yang cukup lama rekonstruksi selama ini dianggap sebagai salah satu cara yang mudah untuk memproleh gambaran bagaimana tersangka melakukan tindak pidananya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yaitu melakukan penelitian lapangan (Field Research),dan penelitian kepustakaan (Library Research) dan yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta  yang didapat dari wawancara yang dilakukan melalui pengamatan langsung yang berhubungan dengan penelitian ini.Objek penelitain skripsi ini adalah Rekonstruksi dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Kota. Rekonstruksi diatur didalam SK Kapolri No.Pol.Skep/1205/2000 tentang revisi himpunan juklak dan juknis peroses penyidikan tindak pidana. Dalam proses pelaksanaan rekonstruksi maka terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu,yakni pencarian bukti,Pengumpulan bukti, Evaluasi Bukti,Hipotesis Pengujian,Rekonstruksi. Disimpulkan Bahwa Pengaturan rekonstruksi tidak diatur didalam KUHAP,KUHAP hanya mengatur ketentuan-ketentuan umum dari penyidikan sehingga penjabaran lebih lanjut dikeluarkan SK Kapolri No.Pol.Skep/1205/2000 tentang revisi himpunan juklak dan juknis peroses penyidikan tindak pidana.saran untuk mengatasi hambatan hendaknya pihak kepolisian memberikan penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai tindak pidana yang terjadi dan maksud diadakannya rekonstruksi sebelum pelaksanaan rekonstruksi tersebut dilakukan.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Pembunuhan, Polsek Medan Kota.

ABSTRACT

Reconstruction in the crime of murder is very commonly carried out, to strengthen the evidence that the crime of murder has been committed by the suspect. To clarify a criminal act, especially murder, investigators need to complete the file of the suspect's examination minutes by conducting field evidence, namely by conducting reconstruction. Although the implementation takes a long time, reconstruction so far is considered one of the easy ways to get an idea of how the suspect committed his crime. The method used in this study is normative juridical, which is conducting field research (Field Research), and literature research (Library Research) and empirical juridical, which is a legal research method that uses facts obtained from interviews conducted through direct observation related to this research. The object of this thesis research is Reconstruction in the investigation process as an effort to uncover the crime of murder in the Jurisdiction of the Medan City Sector Police. The reconstruction is regulated in the Decree of the National Police Chief No.Pol.Skep/1205/2000 concerning the revision of the juklak association and the technical process of criminal investigations. In the process of implementing reconstruction, there are steps that must be taken first, namely searching for evidence, collecting evidence, evaluating evidence, hypotheses, testing, and reconstruction. It was concluded that the regulation of reconstruction is not regulated in the Criminal Procedure Code, the Criminal Procedure Code only regulates the general provisions of the investigation so that further elaboration was issued by the Decree of the National Police Chief No.Pol.Skep/1205/2000 concerning the revision of the juklak association and the technical process of criminal investigations. Done.

Keywords: Reconstruction, Murder, Medan City Police.