Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)

Abstract

Abstrak

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang serius yang harus dihadapi oleh penegak hukum termasuk Kejaksaan. Narkotika pada mulanya merupakan zat-zat yang sering digunakan untuk tujuan medis dan kedokteran, seperti menghilangkan rasa sakit, pembedahan dan untuk indikasi medis lainnya. Namun dalam perkembangannya justru zat-zat tersebut disalahgunakan dan dijadikan objek bisnis dan berdampak buruk pada mental, fisik maupun psikis pengguna dan sikap hidup di masyarakat. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tentang penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia, bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, bagaimana hambatan dan upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library research) dan penelitian lapangan (Field Research) dengan melakukan penelitian ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan melakukan penuntutan terhadap pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan melakukan rehabilitasi apabila terbukti hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Kesimpulan dalam penelitian ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam menangani tindak pidana narkotika dengan melakukan penuntutan terhadap pelaku penyalahguna narkotika dengan tuntutan seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peneliti menyarankan agar pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku maupun korban penyalahguna narkotika.

Kata Kunci :     Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika.

Abstrack

The crime of drug abuse is a serious problem that must be faced by law enforcement, including the Prosecutor's Office. Narcotics were originally substances that were often used for medical and medical purposes, such as pain relief, surgery and for other medical indications. However, in its development, these substances are abused and used as business objects and have a bad impact on the mental, physical and psychological of users and their attitudes to life in society. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the law enforcement of narcotics abuse crimes in Indonesia, how to enforce the law carried out by the North Sumatra High Prosecutor's Office against perpetrators of narcotics abuse crimes, how are the obstacles and efforts of the North Sumatra High Prosecutor's Office in carrying out law enforcement of narcotics abuse crimes. This thesis research uses normative juridical and empirical juridical approaches. Data was obtained through (library research) and (field research) by conducting research to the North Sumatra High Prosecutor's Office. The types of data in this research are primary data and secondary data are systematically compiled and analysis qualitatively. Based on the results of the research, data was obtained that the legal regulation of narcotics abuse crimes is regulated in law number 35 of 2009 concerning narcotics. The North Sumatra High Prosecutor's Office in enforcing the law against perpetrators of narcotics crimes based on the Criminal Procedure Code and Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia by prosecuting the perpetrators in accordance with applicable legal provisions and rehabilitating them if proven to be only victims of narcotics abuse. The conclusion in this study is that the North Sumatra High Prosecutor's Office in handling narcotics crimes by prosecuting narcotics abusers with the most severe charges in accordance with the applicable legal provisions. The researcher suggested that the North Sumatra High Prosecutor's Office continue to maintain and improve its performance in enforcing the law against perpetrators and victims of narcotics abuse.

Keywords : Law Enforcement, Perpetrators, Criminal Acts, Narcotics Abuse