Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Abstract

Abstrak

Berkembangnya kemajuan dibidang Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi yang sangat pesat, sehingga dalam praktiknya muncul berbagai jenis alat bukti baru yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti Elektronik misalnya, hasil rekaman camera tersembunyi atau CCTV, E-mail, pemeriksaan saksi menggunakan video conference (teleconference), dan sarana elektronik lainnya sebagai media penyimpanan data. Terjadinya pencemaran nama baik terkait perbuatan yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik. Penelitian ini menunjukkan bahwa, bentuk perlindungan hukum korban pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transksi Elektronik diancam dengan pidana penjara 4 tahun. Dan pengumpulan alat bukti yang sah untuk kepentingan pemeriksaan perkara tindak pidana ITE dilakukan dengan memperhatikan privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data atau keutuhan data dan memerlukan keterangan ahli. Hambatan dari pada yang dialami POLDASU adalah yaitu cukup sulit untuk menemukan akun palsu atau identitas palsu dan diupayakan dengan bekerja sama antara POLDASU dengan KOMINFO. pengaturan mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP dan UU ITE, Penerapan pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik di POLDASU, dan penerapan pembuktian ini mengacu pada KUHP juga UU ITE yang menajadi poros utama dalam penerapan pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, adapun hambatan yang dialami oleh POLDASU adalah sulitnya menemukan akun palsu yang digunakan para pelaku sebagai barang bukti tindak pidana tersebut dan upaya yang dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan ahli di bidang ITE tersebut.

Kata Kunci: Pembuktian, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

Abstrack

The development of progress in the fields of Technology, Information and Telecommunications is very rapid, so that in practice various types of new evidence appear which can be categorized as electronic evidence, for example, hidden camera or CCTV recordings, e-mail, examination of witnesses using video conference (teleconference), and other electronic means as data storage media. There is defamation related to actions that distribute and/or transmit and/or make electronic information and/or electronic documents accessible. This research shows that the form of legal protection for victims of defamation is Article 27 paragraph (3) Jo. Article 45 paragraph (3) of Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Republic of Indonesia Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is punishable by 4 years' imprisonment. And the collection of valid evidence for the purposes of examining ITE criminal cases is carried out by paying attention to privacy, confidentiality, smoothness of public services, data integrity or data integrity and requires expert information. The obstacle experienced by POLDASU is that it is quite difficult to find fake accounts or fake identities and this is being achieved by working together between POLDASU and KOMINFO. Regulations regarding defamation are regulated in the Criminal Code and the ITE Law, the application of proof of criminal acts of defamation in POLDASU, and the application of this evidence refers to the Criminal Code as well as the ITE Law which is the main axis in the application of proof of criminal acts of defamation, as for the obstacles experienced by POLDASU is finding it difficult to find fake accounts used by the perpetrators as evidence of the crime and the efforts made are to collaborate with experts in the field of ITE.

Keywords : Evidence, Defamation, Social Media