Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn)

Abstract

Abstrak

Anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun namun belum 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Istilah ini merujuk pada anak-anak yang terlibat dalam kasus pidana, dan perlakuan khusus diberikan kepada mereka dalam proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn dan yuridis empiris dengan melakukan wawacara serta data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum peertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan persetubuhan tetap bertanggung jawab secara pidana sesuai dengan Pasal 81 Ayat (2) Jo.Pasal 76d UUPA. Ketentuan persetubuhan anak juga dapat merujuk Pasal 473 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang mengatur bahwa persetubuhan dengan anak termasuk tindak pidana perkosaan Penerapan pidana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn adalah Anak dihukum pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Griya Abhipraya Bapas Kelas I Medan.Kesimpulan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan hukum peertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan persetubuhan tetap bertanggung jawab secara pidana sesuai dengan Pasal 81 Ayat (2) Jo.Pasal 76d UUPA.penerapan pidana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan adalah anak dihukum pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Griya Abhipraya Bapas Kelas I Medan. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana dan pelatihan kerja terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn adalah karena hakim menilai perbuatan anak telah terbukti secarra sah dan menyainkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan. Disarankan agar tercapainya pemidanaan yang memberikan efek jera bagi anak namun tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak anak, maka pidana penjara digantikan dengan pelatihan kerja.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Anak, Persetubuhan.

Abstract

Children in Conflict with the Law are minors who are at least 12 years old but not yet 18 years old and are suspected of committing a criminal offense. This term refers to children involved in criminal cases, and special treatment is provided to them during the legal process in accordance with the applicable laws.This research is descriptive in nature and employs a normative juridical approach by analyzing the Medan District Court Decision Number 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn, as well as an empirical juridical approach through interviews. The data collected is analyzed qualitatively.The legal regulation of criminal responsibility for children in conflict with the law who commit sexual intercourse is that they are still held criminally responsible in accordance with Article 81 Paragraph (2) in conjunction with Article 76d of the Law on Child Protection. The regulation regarding sexual intercourse with a child can also refer to Article 473 Paragraphs (1) and (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the new Criminal Code, which states that sexual intercourse with a child constitutes a criminal offense of rape. The application of criminal responsibility to children who commit the criminal act of sexual intercourse in the Medan District Court Decision Number 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn is that the child was sentenced to 2 (two) years and 6 (six) months of imprisonment and 3 (three) months of work training at Griya Abhipraya, Class I Correctional Center Medan.The conclusion of the study reveals that the legal regulation of criminal responsibility for children in conflict with the law who commit sexual intercourse is that they are still held criminally responsible in accordance with Article 81 Paragraph (2) in conjunction with Article 76d of the Law on Child Protection. The application of criminal responsibility to children who commit the criminal act of sexual intercourse is a sentence of 2 (two) years and 6 (six) months of imprisonment and 3 (three) months of work training at Griya Abhipraya, Class I Correctional Center Medan. The judge’s legal considerations in imposing the sentence and work training on the child in Decision Number 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn were based on the fact that the child was legally and convincingly proven guilty of committing the criminal act of sexual intercourse. It is recommended that, to achieve a punishment that provides a deterrent effect without reducing or eliminating the rights of the child, imprisonment should be replaced with work training.

Keywords : Responsibility, Child, Sexual Abuse.