Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penumpang Angkutan Umum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN.Mdn)

Abstract

Abstrak

Kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta merugikan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap penumpang jasa angkutan umum, bagaimana penerapan sanksi hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap Penumpang jasa angkutan umum dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn. Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn berdasarkan undang-undang serta data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Adanya kekerasan seksual yang terjadi di transportasi umum terhadap penumpang perempuan, mengakibatkan merasa tidak nyaman dan takut dalam menggunakan jasa transportasi umum. Masyarakat menginginkan kekerasan seksual direspon oleh aparat penegak hukum, karena itu sudah merupakan kejahatan kesusilaan yang melanggar norma hukum dan norma sosial. Tujuan pengaturan kekerasan sesual dalam UU TPKS adalah untuk menguatkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan memuat jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah terbit sebelumnya terbit karena undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual yang ada masih belum sepenuhnya mengatur secara komprehensif permasalahan-permasalahan yang mendalam terkait kekerasan seksual. UU yang ada belum mampu menghadirkan perlindungan yang optimal, serta belum ada upaya pencegahan dan penanganan hingga pemulihan korban kekerasan seksual. Kesimpulan bahwa penerapan sanksi hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap Penumpang jasa angkutan umum dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 6 huruf C UU TPKS sehingga akibat perbuatannya terdakwa dipidana dengan pidana penjaran selama 8 (delapan) tahun. Pertimbangan hukum hakim adalah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum. Disarankan agar penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual sehigga dapat memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Angkutan Umum.

Abstract

Sexual violence is contrary to the values of divinity, humanity, disrupts the security and welfare of society, and is detrimental to society. The formulation of the problem in this study is how to regulate the law on criminal acts of sexual violence against passengers of public transportation services, how to apply legal sanctions for criminal acts of sexual violence against passengers of public transportation services. The existence of sexual violence that occurs in public transportation against female passengers, causes discomfort and fear in using public transportation services. The public wants sexual violence to be responded to by law enforcement officers, because it is a crime against morality that violates legal and social norms. The purpose of regulating sexual violence in the TPKS Law is to strengthen protection for victims of sexual violence and to include types of sexual violence crimes that have not been regulated in previously issued laws and regulations because the existing laws governing sexual violence have not yet fully comprehensively regulated the deep problems related to sexual violence. Existing laws have not been able to provide optimal protection, and there have been no efforts to prevent and handle until the recovery of victims of sexual violence. Behavior and actions have been regulated in every law, but crimes still often occur and one of the most frequent problems is violent crimes, where in line with the development of human civilization, almost all have elements of violence as a phenomenon in the reality of real life.

Keywords : Crime, sexual Violence, Public Transportation.