Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Jaring Trawl Tanpa Izin Berusaha (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn)

Abstract

Abstrak

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan azas pengelolaan perikana. Pelaku usaha perikanan yang melakukan penangapan ikan menggunakan jaring trawl dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif serta dianalisis secara kualitatif. Perbuatannya menggunakan jaring trawl tanpa izin berusaha melanggar Pasal 93 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1)  dan Pasal 85 juncto Pasal 9 ayat (1) UU Perikanan. Dari kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn bahwa penangkapan ikan yang dilakukan dan telah melanggar ketentuan dalam prosedur penangkapan ikan yaitu tidak mempunyai SIPI serta cara penangkapan ikan yang telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang berupa jaring trawls. Hukuman pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dimaksudkan untuk dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa, maka disarankan agar pemerintah sering melakukan sosialisai dan penyuluhan kepada masyarakat guna mencegah nelayan melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Jaring Trawl Tanpa Izin.

Abstract

The implementation of law enforcement in the fisheries sector is very important and strategic in order to support the development of fisheries in a controlled manner and in accordance with the principles of fisheries management. Fisheries business actors who catch fish using trawl nets can be held criminally accountable. This research is descriptive and the approach method used in this research is normative legal research and is analyzed qualitatively. His actions using trawl nets without a business license violate Article 93 paragraph (1) in conjunction with Article 27 paragraph (1) and Article 85 in conjunction with Article 9 paragraph (1) of the Fisheries Law. From the case of Decision Number 1 / Pid.Sus-PRK / 2024 / PN Mdn, the fishing that was carried out and had violated the provisions in the fishing procedure, namely not having a SIPI and the fishing method that had violated the laws and regulations, namely by using prohibited fishing gear in the form of trawl nets. The prison sentence and fine imposed on the Defendant are intended to have a deterrent effect on the defendant, so it is recommended that the government frequently conduct socialization and education to the community in order to prevent fishermen from committing the crime of fishing using trawl nets

Keywords: Criminal Liability, Unlicensed Trawl Nets.