Efektivitas Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perlindungan Korban

Abstract

Abstrak
Kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang mengancam martabat kemanusiaan dengan dampak traumatik berkelanjutan bagi korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai reformasi progresif hukum pidana Indonesia. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis efektivitas implementasi UU TPKS dalam perlindungan korban menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan UU TPKS telah mengubah paradigma dari "kejahatan kesusilaan" menjadi "kejahatan terhadap martabat kemanusiaan", memperluas definisi kekerasan seksual, mengatur sanksi tegas termasuk kebiri kimia, serta menyediakan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban yang sistemik. Namun, implementasinya menghadapi kendala signifikan: keterbatasan kesiapan aparat penegak hukum, minimnya fasilitas layanan terpadu, kompleksitas pembuktian, dan resistensi sosio-kultural. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas aparat, pembangunan infrastruktur layanan korban, penyusunan pedoman teknis, dan intensifikasi edukasi publik untuk optimalisasi implementasi UU TPKS.

Kata Kunci: Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, Perlindungan Korban, Hukum Pidana Khusus, Efektivitas Hukum


Abstract
Sexual violence constitutes a grave crime threatening human dignity with enduring traumatic impacts on victims. Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) marks a progressive reform in Indonesian criminal law. This normative legal research analyzes the effectiveness of UU TPKS implementation in victim protection using statutory, conceptual, and historical approaches. Findings reveal that UU TPKS has transformed the paradigm from "crimes against morality" to "crimes against human dignity," expanded the definition of sexual violence, established stringent sanctions including chemical castration, and provided systematic victim protection and recovery mechanisms. However, implementation faces significant obstacles: limited law enforcement readiness, insufficient integrated victim services, complexity in proving criminal elements, and socio-cultural resistance. This research recommends strengthening enforcement capacity, developing victim service infrastructure, formulating technical enforcement guidelines, and intensifying public education to optimize UU TPKS implementation.

Keywords: Sexual Violence Crimes, UU TPKS, Victim Protection, Special Criminal Law, Legal Effectiveness