Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Abstract

Abstrak

Masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya secara konstitusional diakui dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 18B ayat (2). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif negara telah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya perlindungan hukum, dan kurangnya komitmen negara dalam menjamin hak-hak masyarakat adat.
Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Hukum Adat, Ketatanegaraan Indonesi

Abstrack
Indigenous law communities are an inseparable part of the history and formation of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The existence of indigenous law communities along with their traditional rights has been constitutionally recognized and protected in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, particularly in Article 18B paragraph (2). This study aims to analyze the recognition and protection of indigenous law communities within the Indonesian constitutional system as well as the obstacles encountered in its implementation. The research method employed is normative juridical research using statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that although the state has normatively recognized indigenous law communities, legal protection for their rights has not been optimally implemented. This condition is caused by overlapping regulations, weak law enforcement, and the lack of strong state commitment to ensuring legal certainty for indigenous law communities.
Keywords:Indigenous Law Communities, Recognition, Protection, Indonesian Constitutional System