Peran Kepolisian Dalam Menaggulangi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang)

Abstract

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam bertujuan menjaga kesucian dan kehormatan. Namun, realitanya banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya terhadap istri. Tahun 2024 tercatat 28.789 kasus kekerasan, mayoritas menimpa perempuan. Budaya patriarki dan tekanan ekonomi menjadi pemicu utama. Penelitian ini menyoroti peran Kepolisian Resor Kota Deli Serdang dalam menangani KDRT, dengan fokus pada kasus kekerasan fisik oleh suami. Diperlukan sinergi hukum dan edukasi untuk menekan angka kekerasan. Metode Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif dan empiris. Objek penelitian adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kepolisian Resor Kota Deli Serdang. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara. Analisis dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif untuk mengkaji penegakan hukum serta peran kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri. Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri diatur dalam dua instrumen hukum utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). KUHP mengatur kekerasan fisik dalam bentuk penganiayaan, sementara UU PKDRT memberikan ruang lingkup lebih luas dengan mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Penelitian ini menyoroti implementasi penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Deli Serdang, khususnya melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Unit ini berperan penting dalam penyelidikan, penyidikan, dan pendampingan korban. Data menunjukkan peningkatan kasus dari tahun ke tahun, mencapai 246 kasus selama periode 2020–2024. Penanggulangan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pengaturan hukum terhadap kekerasan fisik oleh suami terhadap istri telah tertuang dalam KUHP dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Polresta Deli Serdang melalui Unit PPA berperan aktif menangani kasus kekerasan tersebut dengan pendekatan preventif dan represif. Dalam periode 2020–2024 tercatat 246 kasus. Hambatan seperti kurangnya keterbukaan korban dan minimnya alat bukti diatasi melalui kerja sama lintas sektor demi memberikan perlindungan hukum optimal bagi korban.

Kata Kunci : KDRT, KUHP, UU PKDRT, Polresta Deli Serdang

Abstract

Marriage in Islam aims to maintain purity and honor. However, in reality, there is a lot of domestic violence (KDRT), especially against wives. In 2024, 28,789 cases of violence were recorded, the majority of which affected women. Patriarchal culture and economic pressure are the main triggers. This study highlights the role of the Deli Serdang City Police in handling domestic violence, with a focus on cases of physical violence by husbands. Synergy between law and education is needed to reduce the number of cases of violence. This research method is descriptive analytical with a normative and empirical approach. The object of the study is cases of domestic violence in the Deli Serdang City Police area. Data were obtained through literature studies and interviews. The analysis was carried out qualitatively and quantitatively to examine law enforcement and the role of the police in handling criminal acts of physical violence by husbands against wives. Regulations regarding criminal acts of physical violence committed by a husband against his wife are regulated in two main legal instruments, namely the Criminal Code (KUHP) and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT). The Criminal Code regulates physical violence in the form of abuse, while the PKDRT Law provides a broader scope by covering physical, psychological, sexual violence, and neglect. This study highlights the implementation of law enforcement by the Deli Serdang City Police, especially through the Women and Children Protection Unit (PPA). This unit plays an important role in investigating, investigating, and assisting victims. Data shows an increase in cases from year to year, reaching 246 cases during the 2020–2024 period. Handling is carried out in accordance with applicable legal provisions, including Perkapolri Number 3 of 2008, with the aim of providing legal protection and a sense of justice for victims of domestic violence. Legal regulations regarding physical violence by a husband against his wife have been stated in the Criminal Code and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Polresta Deli Serdang through the PPA Unit plays an active role in handling cases of violence with a preventive and repressive approach. In the period 2020-2024, 246 cases were recorded. Obstacles such as the lack of openness of victims and minimal evidence were overcome through cross-sectoral cooperation in order to provide optimal legal protection for victims.

Keywords : Domestic Violence, Criminal Code, PKDRT Law, Polresta Deli Serdang