Delik Pidana Dan Pembuktian Dalam Undang-Undang Nan Dua Puluh

Abstract

Abstrak
Hukum adat adalah hukum yang muncul karena kebiasaan adat, dan diakui secara kolektif oleh masyarakat adat. Masing-masing wilayah, bangsa, suku–Memiliki perbedaan adat, umumnya dipengaruhi oleh kepercayaannya, yang rata-rata diantaranya adalah animisme (keberadaan hal spiritual dalam bentuk fisik), kondisi geografis, maupun struktur sosial. Jurnal ini, spesifiknya membahas; Undang-Undang Nan Duapuluh dan Undang-Undang Nan Duabelas, yang merupakan bagian dari hukum masyarakat adat Minangkabau yang mengatur masing-masing perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana serta cara penyelesaiannya dalam kehidupan masyarakat adat. Jurnal ini bertujuan untuk membahas ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nan Duapuluh Kemudian itu penelitian ini juga membahas bagaimana pembuktian kejahatan ditentukan menurut Undang-Undang Nan Duabelas serta tindakan atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dalam masyarakat Minangkabau.

Kata Kunci: Hukum Adat Minangkabau, Undang-Undang nan Duapuluh, Pembuktian Kejahatan

Abstrack
Customary law is a body of law that emerges from customary practices and is collectively recognized by indigenous communities. Each region, nation, and ethnic group has its own distinct customs, which are generally influenced by belief systems, including traditional beliefs such as animism (the presence of spiritual elements in physical forms), geographical conditions, and social structures. This journal specifically discusses the Undang-Undang Nan Duapuluh and the Undang-Undang Nan Duabelas, which form part of the Minangkabau customary legal system. These customary laws regulate acts that are considered criminal offenses as well as the mechanisms for resolving such acts within the life of the indigenous community. The purpose of this journal is to examine the criminal provisions regulated in the Undang-Undang Nan. In addition, this study also discusses how criminal acts are proven under the Undang-Undang Nan Duabelas, along with the forms of actions or sanctions imposed on perpetrators of criminal offenses within Minangkabau society.

Keywords: Customary law, the twetieth law, Proof of crime