ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENUNGGAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Penelitian Pada Samsat Medan Utara)

Fery Darmansyah Siregar

Abstract


Abstract

 

Motorized vehicles are all two or more wheeled vehicles along with their tows that are used in all types of road and driven by technical equipment in the form of motors or other equipment that function to convert a certain energy resource into a motorized motor vehicle concerned, including heavy equipment and large moving tools. The legal basis for collecting motor vehicle tax in Indonesia, namely in Article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has been realized in the form of a tax law with a position, both as a substitute or as amending the tax law.

 

Keywords: Criminal Sanctions, Taxes, Motorized Vehicles. 

Abstrak

 

Kendaraan bermotor ialah semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Dasar hukum tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor di Indonesia yaitu dalam Pasal 23A UUD NRI 1945 telah diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang pajak dengan kedudukan, baik sebagai mengganti maupun sebagai mengubah Undang-Undang pajak.

 

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pajak, Kendaraan Bermotor.

Keywords


Sanksi Pidana, Pajak, Kendaraan Bermotor.

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mustaqiem, Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah: Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.

Saidi, Muhammad Djafar, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Samudra, Azhari Aziz, Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah, Rajawali Press, Jakarta, 2015.

Siahaan, Marihot P., Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Soeparman, Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Supramono, Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan, Andi Offset, Yogyakarta, 2005.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.




DOI: https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.3008

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat



(E-ISSN : 2746-1408) (ISSN CETAK : 2746-1912)