Perbuatan Melawan Hukum Atas Lelang Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2715 K/PDT/2018)

Abstract

Abstract

Mortgage rights to land along with objects related to land, are guarantee rights which are imposed on land rights as mentioned in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Matters, whether or not following other objects constitute one unit with the land, to pay off certain debts, which gives certain creditors priority over other creditors.

The problems in this study are: the terms of an auction that can meet the onrechtmatige daad, the auction that violates the provisions of the law, legal considerations by the judge in the execution auction in the decision of the Supreme Court Number 2715 K / PDT / 2018.

This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is to emphasize the science of law with a focus on secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials", and to complete the data carried out by gathering relevant materials and conducting library studies where data will then be analyzed juridical.

It was concluded that the terms of an auction that can meet the onrechtmatige daad, the conditions that must be met are: Acts (daad), the understanding of the existence of an act against the law is that the act violates applicable regulations. The existence of an error (schuld), the second condition that must be met is the existence of an error, in this case means the perpetrator's actions must contain intentional or negligent elements. Loss (schade), against the victim / plaintiff. The auction that violates the provisions of the law is the role of the District Court in the implementation of the execution of security of responsibility with the help of judges beginning with the creditor submitting an application through the District Court. The District Court issued a summons to summon the debtor to be given a warning. The creditor submits an aanmaning request and submits a request to confiscate the execution of the collateral object. Creditors submit a public auction or execution auction. The Chairperson of the District Court issued a Determination of Execution Auction. The Registrar announces the schedule in a daily newspaper twice a month and a half. Registrar gives the applicant and the respondent the schedule. The Registrar submits the Minutes of the Auction, the Plaintiff's claim was declared unacceptable, based on the fact that the Judex Facti / Semarang High Court decision in this case was not contrary to law and / or law.

Keywords          :           Unlawful Acts, Auction, Guarantees, Mortgage Rights.

Abstrak

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : syarat-syarat suatu lelang yang dapat memenuhi  onrechtmatige daad, pelaksanaan lelang yang melanggar ketentuan undang-undang, pertimbangan hukum oleh hakim dalam lelang eksekusi  dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2715 K/PDT/2018.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa syarat-syarat suatu lelang yang dapat memenuhi  onrechtmatige daad, syarat yang harus terpenuhi adalah:  Perbuatan (daad), pengertian dari adanya perbuatan melawan hukum adalah perbuatan tersebut melanggar peraturan yang berlaku. Adanya Kesalahan (schuld), Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah adanya kesalahan, dalam hal ini berarti perbuatan pelaku harus mengandung unsur sengaja atau lalai. Kerugian (schade), terhadap korban/penggugat. Pelaksanaan lelang yang melanggar ketentuan undang-undang merupakan peran Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dengan pertolongan hakim diawali dengan kreditor mengajukan permohonan lewat Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri mengeluarkan somasi untuk memanggil debitor guna diberi tegoran. Kreditor mengajukan permohonan aanmaning serta mengajukan permohonan sita eksekusi obyek jaminan. Kreditor mengajukan lelang eksekusi atau penjualan dimuka umum. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Lelang Eksekusi. Panitera mengumumkan jadwal tersebut disurat kabar harian sebanyak 2 kali setengah bulan.  Panitera memberikan pemohon dan termohon jadwal tersebut. Panitera menyerahkan Berita Acara Lelang,  gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan pertimbangan ternyata bahwa putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Kata Kunci        :           Perbuatan Melawan Hukum, Lelang, Jaminan, Hak Tanggungan.