Kepastian Hukum Putusan Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Deliserdang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deliserdang Tahun 2018 (Studi Putusan Sengketa Proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Bawaslu Kabupaten Deliserdang Tahun 2018)

Abstract

Abstract

Bawaslu's existence on the issue of the narrowness of organizing the General Election is also at stake and evaluated. It has an impact on the institution of elections, institutional restructuring of elections is carried out, formed election institutions based on the 1945 NRI Law. At that time, in terms of state regulation and political aspects, the consequences of the need to form an election organizing body that is already national, fixed and independent such as the Electoral Commission (KPU), where this institution has a role to supervise the implementation of elections and elections. In the course of elections in Indonesia, through Law No. 22 of 2007 on the implementation of general elections was formed the Board of Election Supervisors (Bawaslu).

In the event that the research carried out resulted in the scope of bawaslu supervision, namely related to the compliance of the KPU as the implementation of elections and regional elections against everything ordered by the legislation and compliance of election and regional election participants in implementing the provisions of legislation in each election and regional elections.

Keywords: Legal Event Dispute Resolution, Election Process, Kuasi Judicial Election

Keywords: Dispute Resolution, Election Process, Quasi Electoral Court

Abstrak

Eksistensi Bawaslu pada isu keserentakan penyelenggaraan Pemilihan Umum turut dipertaruhkan dan dievaluasi. Hal tersebut berdampak kepada lembaga penyelenggaraan Pemilu, restrukturisasi kelembagaan penyelenggaraan Pemilu dilakukan, dibentuk lembaga Pemilu yang berlandaskan UU NRI 1945. Pada saat itu, dari segi ketatanegaraan dan segi politik berkonsekuensi perlunya membentuk lembaga penyelenggara Pemilu yang sudah bersifat nasional, tetap dan mandiri seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana lembaga ini memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Dalam perjalanan Pemilu di Indonesia, melalui UU nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dibentuklah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam hal penelitian yang dilakukan menghasilkan lingkup pengawasan Bawaslu yakni terkait kepatuhan KPU sebagai penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada terhadap segala sesuatu yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan serta kepatuhan peserta Pemilu dan Pilkada dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Kata Kunci : Penyelesaian sengketa, Proses Pemilihan, Kuasi Peradilan Pemilihan