Tinjauan Yuridis Tindak Penipuan Dalam Proses Jual Beli Yang Tidak Sesuai Peruntukannya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Pid/2020)

Abstract

Abstrak

Tindak pidana penipuan hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan maupun pada harta kekayaani. Disimpulkan bahwa Pengaturan hukum tindak pidana penipuan dalam proses jual beli yang tidak sesuai peruntukannya dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 378 KUHP yang lazim disebut oplichting.” Sedangkan untuk transaksi jual beli ada ketentuan Pasal 9 UUPK, intinya merupakan bentuk larangan yang tertuju pada perilaku pelaku usaha, yang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi standart mutu tertentu. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana penipuan dalam proses jual beli yang tidak sesuai peruntukkannya. Di dalam UUPK selain bertanggung jawab memberikan ganti kerugian terdapat juga sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam periklanan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu Pasal 62 ayat (1), (2) dan (3). Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan dalam proses jual beli yang tidak sesuai peruntukannya berdasarkan Putusan MA RI No 279 K/Pid/2020, Alasan yang diajukan Penuntut Umum, MA berpendapat: Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan suatu kenyataan, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan putusan Pengadilan Tinggi tidak memenuhi Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b dan huruf c KUHAP. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 KUHAP maka permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak. Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara seluruh tingkat peradilan dibebankan pada Negara.

Kata Kunci           :    Yuridis, Penipuan, Jual Beli, Peruntukan.

Abstract

The crime of fraud is only with the capital of a person's ability to convince others through a series of false or fictitious words, promising or giving a lure in any form, either to something that can give strength or property. It is concluded that the legal regulation of the criminal act of fraud in the buying and selling process that is not in accordance with its designation in Indonesian positive law is regulated in Article 378 of the Criminal Code which is commonly called oplichting.” As for buying and selling transactions, there are provisions in Article 9 of the UUPK, essentially a form of prohibition aimed at the behavior of business actors, who offer, promote, advertise goods and/or services incorrectly and or as if the goods have met certain quality standards. Criminal liability in cases of criminal acts of fraud in the buying and selling process that is not in accordance with its designation. In the UUPK, besides being responsible for providing compensation, there are also criminal sanctions for violations in advertising committed by business actors, namely Article 62 paragraphs (1), (2) and (3). The judge's consideration in the case of a criminal act of fraud in the buying and selling process that was not in accordance with its designation based on the Supreme Court's Decision No. 279 K/Pid/2020, the reasons put forward by the Public Prosecutor, the Supreme Court argued: This reason cannot be justified because the High Court did not wrongly apply the law, regarding the assessment of the results of the evidence which is an appreciation of a fact, the Public Prosecutor cannot prove that the decision of the High Court does not fulfill Article 253 Paragraph (1) letters a, b and c of the Criminal Procedure Code. Thus, based on Article 254 of the Criminal Procedure Code, the Public Prosecutor's cassation request was rejected. The defendant is acquitted, then the cost of the case at all levels of the judiciary is borne by the State. Keywords: Juridical, Fraud, Buying and Selling, Designation