Pemalsuan Tandatangan Dalam Penerbitan Surat Mandat Saksi Pemilu Legislatif Dalam Persepektif Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138 K/Pid/2018)

Abstract

Abstrak

Pemalsuan tanda tangan ataupun cap/stempel merupakan salah satu diantara bentuk pemalsuan surat dan Penggunaan surat palsu yang dimaksud ialah seseorang yang dengan sengaja menggunakan surat yang diketahuinya adalah palsu. Disimpulkan bahwa Pengaturan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam persepektif hukum pidana, Kejahatan pemalsuan adalah “Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana pemalsuan tanda tangan dalam hukum pidana positif Indonesia, yang di muat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni: Kejahatan sumpah palsu (Bab IX), Kejahatan pemalsuan uang (Bab X), Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI) Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII). Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 objek kejahatan, yaitu  keterangan di atas sumpah,  mata uang,  uang kertas,  materai,  merek,  surat. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 s/d 276. Pertimbangan hakim atas tindak pidana pemalsuan tanda tangan surat mandat saksi dalam  Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138 K/Pid/2018 Majelis Hakim berkesimpulan jika, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan untuk menjalankan perintah atasan yang telah mendapat persetujuan dan telah diketahui oleh pemberi perintah Keterangan Saksi korban perihal kerugian sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat jika keterangan tersebut hanyalah keterangan sepihak tanpa dapat dibuktikan lebih lanjut atas hal tersebut.

Kata Kunci : Pemalsuan, Tanda Tangan, Surat Mandat, Pemilu, Legislatif.

Abstract

Forgery of signatures or stamps is one form of forgery of letters and the use of fake letters in question is someone who intentionally uses a letter that he knows is fake. It was concluded that the regulation of the crime of forgery of signatures in the perspective of criminal law, the crime of forgery is "a crime in which it contains a system of untruth or falsehood of a thing (object) where something appears from the outside as if it were true, when in fact it is contrary to the truth. . The object of a crime is always closely related to a legal interest to be protected by the establishment of the crime concerned. The criminal liability of forgery of signatures in Indonesia's positive criminal law, which is contained in Book II of the Criminal Code is grouped into 4 groups, namely: Crimes of perjury (Chapter IX), Crimes of counterfeiting money (Chapter X), Crimes of counterfeiting stamps and marks (Chapter XI) The crime of forgery of letters (Chapter XII). The classification is based on the object of forgery, which if further detailed there are 6 objects of crime, namely information on oath, currency, paper money, stamp duty, brand, letter. The forgery of letters is regulated in Articles 263 to 276. The judge's consideration of the crime of forging the signature of the witness's mandate letter in the Supreme Court's Decision Number 1138 K/Pid/2018 The Panel of Judges concluded that if the Defendant's actions could be categorized as an act to carry out orders from superiors who has received approval and it has been known by the giver of the order. Statement of the victim's witness regarding the loss of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah), then the Panel of Judges is of the opinion that the information is only a one-sided statement without further proof of this. Keywords: Counterfeiting, Signature, Mandate Letter, Election, Legislative.