Analisis Yuridis Hapusnya Hutang Gadai Tanah Berdasarkan PERPPU Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Gadai Tanah Pertanian (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 255 K/Pdt/2018)

Abstract

Abstrak

Gadai tanah ini telah diatur oleh Perpu Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian namun masih ditemukan pelaksanaaan gadai tanah yang menyimpang dari Aturan Perppu tersebut. Hal ini ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/Pdt/2018. Rumusan permasalahan penelitian adalah bagaimana tinjauan hak atas tanah sebagai objek jaminan utang gadai yang tidak didaftar akta hak tanggungan dalam kaitannya dengan Perpu Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, bagaimana perlindungan hukum terhadap penggadai apabila pemegang gadai tidak melaksanakan ketentuan Perpu Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, bagaimana analisis hukum terhadap sengketa gadai dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/Pdt/2018. Hasilnya disimpulkan bahwa tinjauan hak atas tanah sebagai objek jaminan utang gadai yang tidak daftar Akta Hak Tanggungan dalam kaitannya dengan Perppu Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian adalah kreditur/pemegang gadai tidak dapat menikmati keistimewaan dari ketentuan yang diberikan UUHT Nomor 1996 yaitu Droit de Preverence, kemudahan dalam eksekusi objek jaminan dan kreditur/pemegang gadai tidak mendapatkan kepastian hukum atas prestasi debitur/penggadai. Perlindungan hukum terhadap penggadai apabila pemegang gadai yang tidak melaksanakan Perppu Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian adalah dihapuskannya kewajiban untuk pembayaran pelunasan utang jika telah mencapai waktu 7 tahun. Pertimbangan majelis hakim telah tepat mewajibkan Pemegang Gadai mengembalikan tanah tersebut kepada Tergugat (Penggadai) dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran tebusan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perppu Nomor 56 tahun 1960. Disarankan  sebaiknya tanah yang dijadikan sebagai jaminan utang diikat dengan UUHT, sebaiknya BPN (Badan Pertanahan Nasional) meninjau ulang efektivitas Perpu Nomor 56 tahun 1960, sebaiknya Putusan Mahkamah Agung Nomor 255K/PDT/2018 dapat menjadi yurisprudensi bagi perkara perkara lain yang serupa.

Kata kunci : Gadai tanah pertanian, hak atas tanah

Abstract

This land pawn has been regulated by Perpu Number 56 of 1960 concerning Determination of Agricultural Land Areas, but there are still implementations of land pawning that deviate from the Perppu Rules. This is found in the Supreme Court Decision Number 255 K/Pdt/2018. The formulation of the research problem is how to review land rights as an object of collateral for pawning debt that is not registered with a mortgage deed in relation to Perpu Number 56 of 1960 concerning Determination of Agricultural Land Areas, how is legal protection against pawners if the pawn holder does not implement the provisions of Perpu Number 56 of 1960 regarding Determination of Agricultural Land Area, how is the legal analysis of pawn disputes in the Supreme Court's decision Number 255 K/Pdt/2018. The results concluded that the review of land rights as objects of collateral for mortgage loans that are not listed in the Mortgage Deed in relation to Perppu Number 56 of 1960 concerning Determination of Agricultural Land Areas is that creditors / pawn holders cannot enjoy the privileges of the provisions provided by UUHT Number 1996, namely Droit de Preverence, ease of execution of the object of collateral and creditors/ pawnbrokers do not get legal certainty over the achievements of the debtor/ pawnbroker. Legal protection for pawnbrokers if the pawnbroker does not implement Perppu Number 56 of 1960 concerning Determination of Agricultural Land Area is the abolition of the obligation to pay off debt if it has reached 7 years. The consideration of the panel of judges has rightly required the Pawn Holder to return the land to the Defendant (Pegadai) with no right to demand a ransom payment in accordance with the provisions of Article 7 paragraph (1) Perppu Number 56 of 1960. It is recommended that land used as collateral for debt be tied with UUHT, BPN (National Land Agency) should review the effectiveness of Perpu Number 56 of 1960, preferably Supreme Court Decision Number 255K/PDT/2018 can serve as jurisprudence for other similar cases.

Keywords: Pawn agricultural land, land rights