Tanggung Jawab Hukum Atas Tindakan Pemalsuan Data Dalam Pembuatan Kartu Keluarga (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2888 K/Pid.Sus/2018)

Abstract

ABSTRAK

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat dari kejahatan itu menjadi perhatian utama dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode-metode ilmiah agar diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut. Disimpulkan bahwa Pengaturan hukum terhadap pemalsuan kartu keluarga sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan kartu keluarga diakibatkan sistem pembuatan Kartu Keluarga secara konvensional di Indonesia dapat memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu Kartu Keluarga atau mungkin memberikan data yang tidak sesuai kenyataan saat pembuatan Kartu Keluarga. Pertimbangan hukum hakim atas tindakan pemalsuan kartu keluarga dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2888 K/Pid.Sus/2018, Permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum dikabulkan, menyatakan Terdakwa Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Kata Kunci  : Tanggung Jawab, Pemalsuan, Data, Kartu Keluarga.

ABSTRACT

Counterfeiting is one form of action that is referred to as a crime, namely as an act that is contrary to legal interests. The causes and effects of the crime are the main concern of various parties, by conducting research based on scientific methods in order to obtain a certainty to determine the portion and classification of the crime. It was concluded that the legal regulation of falsification of family cards in accordance with the Citizenship Law of the Republic of Indonesia, for each person shall be punished with imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 4 (four) years and a fine of at least Rp. 250,000,000.00 (two hundred and fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah). The factors that cause the criminal act of counterfeiting family cards due to the conventional system of making Family Cards in Indonesia can allow a person to have more than one Family Card or may provide data that does not match the reality when making a Family Card. The judge's legal considerations for the act of falsifying family cards in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2888 K/Pid.Sus/2018, the Public Prosecutor's cassation request with legal grounds was granted, stating that the Defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing a crime "Using fake or falsified”; Sentencing the Defendant with a sentence of imprisonment for 6 (six) months with the provision that the sentence does not need to be served unless in the future there is a judge's decision that determines otherwise, because the convict committed a crime before the end of the probationary period of 1 (one) year. 

Keywords: Responsibility, Counterfeiting, Data, Family Card.