Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP-CU) Pelita Hati Santa Maria A Fatima Pekanbaru Yang Belum Berstatus Badan Hukum

Abstract

ABSTRAK

Tesis ini disusun untuk meneliti Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP-CU) Pelita Hati Santa Maria a Fatima Pekanbaru permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor terhadap debitor yang gagal melaksanakan prestasi dalam kondisi force majeure dimana kegagalan pelaksanaan prestasi secara tepat waktu dianggap sebagai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditor dan debitor yang dimohonkan pailit beralasan bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh kondisi force majeure, serta untuk mengetahui batasan-batasan ruang lingkup force majeure, pembuktian ketidakmampuan pemenuhan prestasi sehingga dikategorikan sebagai utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, dan dasar pertimbangan hukum dalam pembatalan permohonan pailit yang diajukan kreditor. Hasil Penelitian dan pembehasan menunjukkan bahwa untuk mendapatkan status badan hukum sebuah koperasi harus memahami ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian juga aturan pelaksananya seperti Persyaratan pengesahan badan hukum terdapat dalam ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi serta Perаturаn Menteri Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentаng Pengаwаsаn Koperаsi. Kementerian Koperasi usaha kecil dan menengah sangat perlu melakukan sosiaisasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor. 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentаng Pengаwаsаn Koperаsi sebagai upaya preventif baik kepada Pengurus koperasi, pengawas dan anggota. Seharusnya sebelum akta pendirian koperasi selesai dan telah berstatus badan hukum, maka setiap usaha sebuah koperasi dapat dikatakan illegal jika belum memiliki akta pendirian dan belum berstatus badan hukum yang mendapatkan pengesahan dari Menteri.

Kata Kunci : Koperasi, Pertanggungjawaban Pengurus, Badan Hukum

ABSTRACK

This thesis was prepared to examine the Accountability of the Management of the Pelita Hati Savings and Loans Cooperative (KSP-CU) Pelita Hati Santa Maria a Fatima Pekanbaru, the bankruptcy petition filed by creditors against debtors who fail to perform their performance in force majeure conditions where failure to perform timely performance is considered as a debt that has been paid. due and can be collected by creditors and debtors who are petitioned for bankruptcy with the grounds that the failure was caused by force majeure conditions, as well as to find out the limits of the scope of force majeure, prove the inability to fulfill achievements so that they are categorized as debts that are due and collectible, and the basis for legal considerations in the cancellation of the bankruptcy application submitted by creditors. The results of the research and discussion show that to obtain legal entity status, a cooperative must understand the provisions of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives as well as implementing regulations such as the requirements for legalization of legal entities contained in the provisions of article 4 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 14 Year 2019 concerning Ratification of Cooperatives and Regulation of the Minister of Cooperatives, Small and Medium Enterprises Number 17/Per/M.KUKM/IX/2015 concerning Supervision of Cooperatives. The Ministry of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, really needs to socialize the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises No. 17/Per/M.KUKM/IX/2015 concerning Cooperative Supervision as a preventive measure for both cooperative management, supervisors and members. It should be before the deed of establishment of the cooperative is completed and has the status of a legal entity, then every business of a cooperative can be said to be illegal if it does not have a deed of establishment and has not had the status of a legal entity that has been approved by the Minister.

Keywords: Cooperatives, Management Accountability, Legal Entities