Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Sawah Dan Pengelola (Studi Di Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)

Abstract

Abstrak

Perjanjian penggarapan tanah pertanian dengan sistem bagi hasil telah dilaksanakan sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya Pada masyarakat Desa Timbang Lawan, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada awalnya bagi hasil tanah pertanian ini lebih bersifat sosial untuk menolong sesama warganya dan tidak terlalu dianggap sebagai suatu usaha bisnis, masyarakat tidak mengetahui adanya hukum positiv yang menagatur tentang perjanjian bagi hasil yaitu UU Nomor 2 Tahun 1960. Permasalahan dalam penelitian ini Apakah pelaksanaan bagi hasil di Desa Timbang Lawan telah memberi rasa keadilan bagi Pemiliknya, Bagaimana hak dan kewajiban bagi hasil hasil tanah pertanian antara pemilik sawah dan Penggarap,dan Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi si penggarap jika si pemilik tidak memenuhi apa yang sudah ddisepakati di awal  perjanjian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perjanjian bagi hasil tanah sudah dikenal lama oleh masyarakat timbang lawan Langkat telah memberi rasa keadilan bagi pemiliknya, pelaksanaan perjanjian bagi hasil  di Desa Timbang Lawan dilakukan dengan memakai hukum adat yang telah lama berjalan di masyarakat timbang lawan Langkat.  Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya hukum positiv yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil yaitu undang undang nomor 2 tahun 1960, adanya perma no 4 tahun 1964 dan peraturan lainya yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil. Hak dan kewajiban dalam bagi hasil tanah pertanian adalah bahwa hak pemilik tanah merupakan kewajiban bagi penggarap dan/atau sebaliknya. Walaupun tidak diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian bagi hasil, namun pemilik dan penggarap telah memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak. Perlindungan hukum bagi Penggarap jika Pemilik tidak mensepakati apa yang diperjanjikan, UU Nomor 2 Tahun 1960 memberikan perlindungan kepada penggarap dan pemilik, Namun dari hasil penelitian masyarakat di Desa timbang lawan banyak yang tidak mengetahui adanya Undang undang Nomor 02 tahun 1960, sehingga Penyelesaian sengketa antara pemilik dan penggarap di desa Timbang Lawan diselesaikan melalui musyawarah bersama. Terkadang penyelesain sengketa juga melibatkan lurah. Belum pernah ada yang menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

Kata Kunci: Perjanjian, Bagi hasil Pertanian, Pemilik Sawah, Pengelola, Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok

Abstract

In the community of Timbang Lawan Village, Bahorok District, Langkat Regency, North Sumatra, initially this agricultural land profit sharing was more social in nature to help fellow citizens and is not considered as a business venture, the community does not know of any positive law governing profit-sharing agreements, namely Law Number 2/1960. The problems in this study include: Has the implementation of profit-sharing in Timbang Lawan Village given a sense of justice? for the owner, what are the rights and obligations for the production of agricultural land between the owner of the field and the cultivator, and what is the form of legal protection for the cultivator if the owner does not fulfill what was agreed at the beginning of the agreement. The results showed that the implementation of the land production sharing agreement had been known for a long time by the weigh opponent Langkat community and had given a sense of justice to the owner, the implementation of the profit sharing agreement in the Timbang Lawan village was carried out using customary law that had been running for a long time in the weigh opponent Langkat community. Most of the people are not aware of the existence of positive laws governing profit-sharing agreements, namely Law Number 2 of 1960, the existence of Supreme Court Regulation Number 4 of 1964 and other regulations governing profit-sharing agreements. The rights and obligations in the production sharing of agricultural land are that the rights of the land owner are the obligations of the cultivators and/or vice versa. Although not explicitly agreed in the profit sharing agreement, the owners and cultivators have understood what the rights and obligations of each party are. Legal protection for cultivators if the owner does not agree on what is agreed upon, Law Number 2 of 1960 provides protection for cultivators and owners, however, from the results of research, many people in the village of weighing opponents do not know of the existence of Law Number 02 of 1960, so that the settlement of disputes between the owners and cultivators in Timbang Lawan village are resolved through joint deliberation. Sometimes dispute resolution also involves the lurah. No one has ever resolved a dispute through the courts.

Keywords: Agreement, Agricultural Production Sharing, Rice Owners, Managers, Timbang Lawan Village, Bahorok District