Analisis Yuridis Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Secara Sepihak Merubah Isi Akta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/PDT.G/2016/PN. PBR Dalam Kaitannya Dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor 02/PTS/MJ/PWN.PROV.RIAU/XI/2012)

Abstract

Abstrak

Pasal 51 UUJN memberikan Notaris kewenangan untuk memperbaiki kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Kesalahan dalam pembuatan Akta adalah hal yang manusiawi namun dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau No. 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 terdapat notaris yang dikenakan sanksi teguran lisan karena melakukan kesalahan merubah isi minuta akta tidak sesuai ketentuan Pasal 48 UUJN. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsekuensi akibat hukum terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh notaris, bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh  Notaris, dan bagaimana analisa hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan No.247/PDT.G/2016/PN.Pbr yang menyatakan gugatan penggugat terhadap Notaris tidak dapat diterima dalam kaitannya dengan Putusan MPW Prov.Riau No. 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012 yang menyatakan Notaris bersalah. Kesimpulan penelitian adalah konsekuensi akibat hukum terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh Notaris mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat 3 UUJN. Selain itu akibat hukum terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh Notaris mengakibatkan Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya perubahan isi minuta akta secara sepihak oleh Notaris dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 adalah diterapkannya sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau atas rekomendasi Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru terhadap Notaris NS yang melakukan pelanggaran ketentuan UUJN mengenai perubahan isi minuta akta. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusan No.247/Pdt.G/2016/PN.Pbr yang menyatakan gugatan penggugat terhadap  Notaris tidak dapat diterima dalam kaitannya dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau No. 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012 yang menyatakan Notaris bersalah sudah tepat dan benar karena gugatan yang diajukan penggugat memenuhi unsu-unsur asas Nebis in idem sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Diharapkan perubahan UUJN dimasa mendatang terkait Pasal 51 ayat (1), (2), (3), dan (4) memberikan penjelasan lebih rinci terhadap ketentuan perubahan isi minuta akta dalam bagian penjelasan UUJN tersebut.

Kata Kunci: Perubahan Minuta Akta, Akibat Hukum, Perlindungan Hukum

Abstract

Article 51 of the UUJN gives a Notary the authority to correct writing errors and/or typos contained in the Minutes of Deed that have been signed. Errors in the making of the Deed are human things but in the Decision of the Supervisory Council of the Riau Province Notary Region No. 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 there is a notary who is subject to a verbal warning for making an error in changing the contents of the minutes of the deed not in accordance with the provisions of Article 48 UUJN. The problems in this study are how the legal consequences of changing the contents of the minutes of deed unilaterally by a notary, how legal protection for the injured party as a result of changes in the contents of the minutes of the deed unilaterally by a notary, and how the legal analysis of the decision of the Pekanbaru District Court Judge in the Decision No.247/PDT.G/2016/PN.Pbr which states that the plaintiff's lawsuit against a Notary is unacceptable in relation to MPW Prov.Riau Decision No. 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012 which declared the Notary guilty The conclusion of the study is the legal consequences of changing the contents of the minutes of the deed unilaterally by a Notary resulting in a deed only having the power of proof as an underhand deed or a deed being null and void as stipulated in Article 48 paragraph 3 of the UUJN. In addition, the legal consequences of changing the contents of the minutes of the deed unilaterally by a Notary result in the Notary concerned being subject to administrative sanctions, civil sanctions and criminal sanctions. Legal protection for the aggrieved party as a result of unilaterally changing the contents of the minutes of the deed by the Notary in the Decision of the Supervisory Council of the Notary Region of Riau Province Number 02/PTS/MJ/PWN.Prov.Riau/XI/2012 is the imposition of sanctions by the Provincial Notary Regional Supervisory Council Riau on the recommendation of the Pekanbaru City Notary Regional Supervisory Council against NS Notaries who violated the provisions of the UUJN regarding changes to the contents of the minutes of the deed. The decision of the Pekanbaru District Court in Decision No.247/Pdt.G/2016/PN.Pbr which stated that the plaintiff's lawsuit against a Notary was unacceptable in relation to the Decision of the Supervisory Board of the Notary Region of Riau Province. 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012 stating that the Notary is guilty is correct and correct because the lawsuit filed by the plaintiff meets the elements of the Nebis in idem principle so that the plaintiff's claim is declared unacceptable. It is hoped that future changes to the UUJN related to Article 51 paragraphs (1), (2), (3), and (4) provide a more detailed explanation of the provisions for changing the contents of the minuta deed in the explanation section of the UUJN.

 Keywords: Amendment of Minutes of Deed, Legal Consequences, Legal Protection.