Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Korban Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Mucikari (Studi Pada Bagian Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Polrestabes Medan)

Abstract

Abstrak

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap korban perdagangan manusia bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi korban Kepolisian sebagai aset negara dituntut cepat dan tanggap dalam pencegahan dan penanganan perdagangan manusia sebagai bentuk perlindungan dan keamanan dalam masyarakat Namun dalam praktiknya terdapat beberapa faktor penghambat dalam menegakkan hukum kepada para pelaku tindak pidana perdagangan manusia antara lain tidak adanya laporan dari korban maupun orang tua korban Kasus prostitusi merupakan suatu fenomena sosial yang berkaitan kepada pelaku dan korban Dalam UU PTTPO memang tidak diatur secara tegas mengenai siapa yang dianggap sebagai pelaku Namun, pelaku prostitusi dapat ditunjukan dalam Pasal 12 UU PTPPO.

Kata kunci : Perdagangan manusia, mucikari, penegakan hukum

Abstract

Law enforcement carried out by the Police against victims of human trafficking aims to achieve justice, legal certainty and benefit for victims The police as a state asset are required to be fast and responsive in preventing and handling human trafficking as a form of protection and security in society However, in practice there are several inhibiting factors in law enforcement against perpetrators of criminal acts of human trafficking, including the absence of reports from the victim or the victim's parents The case of prostitution as a social phenomenon cannot be separated from the existence of perpetrators and victims The PTTPO Law does not explicitly stipulate who is considered the perpetrator However, the perpetrators of prostitution can be indicated in Article 12 of the PTPPO Law.

Keywords: Human trafficking, pimping, law enforcement.