Aspek Hukum Kepemilikan Satuan Rumah Susun Oleh Warga Negara Asing Dengan Hak Guna Bangunan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Abstract

Abstrak

Penelitian ini berjudul Aspek Hukum Kepemilikan Satuan Rumah Susun Oleh Warga Negara Asing Dengan Hak Guna Bangunan Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dengan bertujuan untuk menganalis konsep baru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kepemilikan satuan rumah susun kepada warga negara asing di atas bidang tanah hak guna bangunan. Berdasarkan latar belakang yang ada, adapun beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu: 1. Bagaimana perkembangan atas pengaturan kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? 2. Bagaimana penerapan prinsip nasionalitas di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai kepemilikan satuan rumah susun dengan Hak Guna Bangunan oleh warga negara asing? 3. Bagaimana akibat hukum kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing dengan Hak Guna Bangunan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan menganalisis melalui pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian terkait bahwa adanya konflik norma yang timbul dikarenakan pemberian kepemilikan satuan rumah susun dengan hak guna bangunan kepada warga negara asing sebagaimana di Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUPA yang membatasi Hak Guna Bangunan kepada warga negara Indonesia. Dalam hal ini, untuk menjaga penerapan prinsip nasionalitas di dalam UUPA digunakan asas pemisahan horizontal yang mencabut kepemilikan hak guna bangunan atas tanah bersama kepada warga negara asing, yang pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam pemilikan satuan rumah susun. Dengan demikian, pertentangan tersebut menimbulkan permasalahan dalam menciptakan kepastian hukum dalam rangka pemberian kpemilikan satuan rumah susun bagi warga negara asing.

Kata Kunci: Undang-Undang Cipta Kerja, Satuan Rumah Susun, Hak Guna Bangunan, Warga Negara Asing

Abstract

This research is entitled Legal Aspects of Ownership of Flats Units by Foreign Citizens with Building Use Rights after the Enforcement of Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation, with the aim of analyzing a new concept in the Job Creation Law which gives ownership of flats units to foreign nationals on land parcels with building use rights. Based on the existing background, several formulations of the problem that will be discussed are: 1. What are the developments in the arrangement of apartment unit ownership by foreign nationals after the enactment of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation? 2. How is the application of the principle of nationality in Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation regarding the ownership of flats with Building Use Rights by foreign nationals? 3. What are the legal consequences of ownership of flats by foreign nationals with Building Use Rights in Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation?. To answer the formulation of the problem, the research method used is normative juridical originating from secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials with collection techniques using library research. The research was conducted by analyzing through a qualitative approach. Based on the results of related research that there is a conflict of norms that arises because the granting of ownership of flat units with building use rights to foreign citizens as stated in the Job Creation Law is contrary to the UUPA which limits Building Use Rights to Indonesian citizens. In this case, to maintain the application of the principle of nationality in the UUPA, the principle of horizontal separation is used which revokes the ownership of building use rights over common land to foreign nationals, who are basically one unit in the ownership of apartment units. Thus, this conflict raises problems in creating legal certainty in the framework of granting ownership of flats for foreign citizens. Keywords: Job Creation Law, Flat Units, Building Use Rights, Foreign Citizens