Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Untuk Membangun Dan Memasarkan Tanah Dan Bangunan (Studi Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PN.Mdn)

Abstract

Abstrak

Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Wanprestasi atau ingkar janji, berhubungan erat dengan adanya perjanjian atau perikatan antara para pihak. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pembahasan dalam penelitian ini adalah terjadinya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam perjanjian untuk membangun dan memasarkan tanah dan bangunan dalam gugatan yang telah diputus pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 445/Pdt.G/2020/PN.Mdn. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum yang timbul dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam suatu perjanjian, bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dan bagaimana analisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 445/Pdt.G/PN.Mdn. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi adalah pihak yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa pembatalan kontrak dan pemenuhan kontrak. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah melalui suatu perjanjian yang dibuat antara para pihak, yang isinya antara lain mengenai kesepakatan dan ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi, jangka waktu, dan penyelesaian sengketa. Analisis Putusan Hakim Nomor 445/Pdt.G/2020/PN.Mdn adalah bahwa Tergugat dinyatakan ingkar janji atau melakukan perbuatan wanprestasi, yang mengharuskan Tergugat untuk memenuhi prestasi atas apa yang telah diperjanjikan kepada Penggugat. Tergugat dikatakan lalai terhadap janjinya padahal objek yang menjadi perkara telah dibangun dan dipasarkan kepada masyarakat pembeli (konsumen), yang berarti Tergugat memiliki itikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian.

Kata Kunci : Perjanjian, Wanprestasi, Ingkar Janji, Perumahan.

Abstract

The agreement in Article 1313 of the Civil Code states that an agreement or agreement is an act by which one or more people bind themselves to one or more other people. Default is the implementation of the agreement not on time or not done according to proper or not carried out at all. Default or broken promise is closely related to the existence of an agreement or engagement between the parties. Defaults or non-fulfillment of promises can occur either intentionally or unintentionally. The discussion in this study is the occurrence of broken promises (defaults) in agreements to build and market land and buildings in lawsuits that have been decided on Medan District Court Decision Number 445/Pdt.G/2020/PN.Mdn. The problems studied in this study are what are the legal consequences arising from an act of breaking a promise (default) in an agreement, how is the legal protection for the party who is harmed by the act of breaking a promise (default), and how is the legal analysis of the District Court Decision Number 445/Pdt .G/PN. Mdn. Based on the results of this study, it was found that the result of an act of default is that the party who breaks a promise (default) must bear the consequences of the demands of the opposing party which can be in the form of cancellation of the contract and fulfillment of the contract. Legal protection for parties who are harmed by a breach of promise (default) is through an agreement made between the parties, the contents of which include agreements and provisions regarding compensation, time periods, and dispute resolution. Analysis of the Judge's Decision Number 445/Pdt.G/2020/PN.Mdn is that the Defendant was declared to have broken a promise or committed an act of default, which required the Defendant to fulfill what had been promised to the Plaintiff. The Defendant is said to have neglected his promise even though the object in question has been built and marketed to the buying public (consumers), which means that the Defendant has bad faith in carrying out the agreement.

Keywords: Agreement, Default, Breach, Housing.