Analisis Yuridis Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Yang Dilakukan Oleh Notaris Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2564 K/Pdt/2019 Dalam Pembuatan Akta

Abstract

Abstrak

Jabatan Notaris sangat rawan untuk terkena jeratan hukum hal ini terjadi karena faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris, tapi juga faktor eksternal seperti moral masyarakat. Tindak pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana. Contoh kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2564 K/Pdt/2019 penelitian ini diduga Notaris melakukan pemalsuan terhadap akta autentik. Bahwa akta yang dijanjikan akan diprintkan surat perjanjian hutang piutang namun kemudian harinya ketika dikabarkan akta yang dalam blangko kosong yang Penggugat tandatangani pada waktu itu selain “surat perjanjian hutang piutang” ternyata adalah berupa akta “Perikatan Jual Beli” dengan akta “Kuasa Menjual”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana legalitas akta yang ditandatangani keadaan waktu yang mendesak saat malam hari pada, Bagaimana kekuatan hukum akta yang saat ditandatangani para pihak dalam keadaan blangko kosong, Bagaimana akibat hukum adanya dugaan tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Notaris, pada kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2564 K/Pdt/2019 dalam pembuatan akta. Legalitas akta yang ditandatangani keadaan waktu yang mendesak saat malam hari pada tetap memiliki kekutan pembuktian yang sempurna selama tata cara dan prosedurnya sesuai dengan yang telah di atur didalam UUJN. Kekuatan hukum akta yang saat ditandatangani para pihak dalam keadaan blangko kosong mengakibatkan akta tidak memiliki kepastian hukum dan kekuatan pembuktian yang sempurna, Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2564 K/Pdt/2019 menyatakan bahwa Notaris/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam membuat akta autentik. Akibat hukum adanya dugaan tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan. Bagi Notaris diharapkan memperhatikan ketentuan UUJN dalam hal akta yang ditandatangani keadaan waktu yang mendesak. Notaris jangan melakukan penandatanganan dalam bentuk blangko kosong. Adanya dugaan tindak pidana pemalsuan yang di lakukan Notaris maka akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana.

Kata Kunci: Notaris, Tindak Pidana Pemalsuan, Akta Autentik.

Abstract

The position of a Notary is very prone to being entangled by law, this happens because of internal factors that come from within the Notary, but also external factors such as public morals. A criminal act (strafbaar feit) is an act that is prohibited by a rule of law accompanied by threats or sanctions in the form of a crime. An example of the Supreme Court decision case No. 2564 K/Pdt/2019 in this study is suspected by a Notary of forging authentic deeds. Whereas the deed that was promised to be printed a letter of agreement for debts and receivables, but later the day when it was announced that the deed on a blank blank that the Plaintiff signed at that time other than the "letter of agreement for debts and credit" turned out to be in the form of a "Purchasing Agreement" deed with the "Authorization of Selling" deed. The formulation of the problem in this study is how the legality of the signed deed is urgent at night, how is the legal force of the deed when it is signed by the parties in a blank state, what are the legal consequences of the alleged crime of forgery committed by a notary, in the case of a decision Supreme Court Number 2564 K/Pdt/2019 in making the deed. The legality of the deed that was signed at an urgent time at night still has perfect evidentiary power as long as the procedures and procedures are in accordance with what has been regulated in UUJN. The legal force of the deed which, when signed by the parties, is in a blank form results in the deed not having legal certainty and perfect evidentiary power, the Supreme Court Decision No. 2564 K/Pdt/2019 states that the Notary/Defendant II has committed an unlawful act in making an authentic deed . The legal consequence of the alleged criminal act of forgery committed by a Notary can be criminally responsible if proven guilty and fulfills the elements of a criminal offense of forgery. Notaries are expected to pay attention to the provisions of the UUJN in terms of deed signed in urgent circumstances. Notaries do not sign in the form of a blank form. There is an allegation of a criminal act of forgery committed by a notary, so criminal law accountability will be held.

Keywords: Notary, Forgery Crime, Authentic Deed.