Mewujudkan Keadilan Restoratif Dari Perspektif Peranan Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Pidana

Abstract

Abstrak

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, terlihat adanya pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman belum mengeluarkan pedoman penerapan konsep keadilan restoratif pasca ditangguhkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, sehingga hakim tidak memiliki pedoman praktis dalam menerapkan konsep keadilan restoratif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai keadilan restoratif di Indonesia dan peranan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dan bersifat kualitatif. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis artinya mengacu pada prosedur, konsep, tata kerja, yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dengan demikian, metode pendekatan penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil penelitian yang diperoleh: Selain pelaku tindak pidana yang masih anak-anak, tidak ada peraturan yang dapat menjadi pedoman praktis bagi hakim dalam menerapkan konsep keadilan restoratif. Dalam rangka mengisi kekosongan hukum tersebut, hakim perlu bertindak aktif menemukan hukum (rechtsvinding), yang dilakukan melalui pendekatan judicial activism. Kegiatan judicial activism oleh hakim dalam hal ini dapat diwujudkan dengan mengubah perspektif hakim dari yang sebelumnya bertindak sebagai pemutus, kemudian menjadi fasilitator atau penengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dan dapat digunakan sebagai referensi dalam praktik hukum, khususnya dalam pelaksanaan tugas yudisial.

Kata kunci: Keadilan restoratif, hakim, judicial activismAbstract

In the development of criminal law in Indonesia, there is a paradigm shift from retributive justice to restorative justice. The Supreme Court of the Republic of Indonesia as the executor of judicial power has not issued guidelines for implementing the concept of restorative justice after the suspension of the Decree of the Director General of the General Courts Agency Number 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 concerning Guidelines for the Implementation of Restorative Justice in the General Courts Environment, so that judges do not have practical guidelines in applying the concept of restorative justice. The purpose of this study is to find out the arrangements regarding restorative justice in Indonesia and the role of judges in examining, adjudicating and deciding criminal cases in the framework of realizing restorative justice. The specification of this research is descriptive analytical and qualitative in nature. This type of research is normative juridical. Juridical means referring to procedures, concepts, work procedures, which are based on laws and regulations. While normative is done by researching library materials or secondary data. Thus, this research approach method is normative research. The research results obtained: Apart from criminal offenders who are still children, there are no regulations that can be practical guidelines for judges in applying the concept of restorative justice. In order to fill the legal void, judges need to act actively to find the law (rechtsvinding), which is done through a judicial activism approach. Judicial activism activities by judges in this case can be realized by changing the judge's perspective from previously acting as a breaker, then becoming a facilitator or intermediary. This research is expected to contribute to the development of legal science and can be used as a reference in legal practice, especially in carrying out judicial duties.

Keywords: restorative justice, judges, judicial activism