Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Tanah Yang Telah Dipasang Hak Tanggungan Yang Kemudian Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2301K/PDT/2007)

Abstract

Abstrak

Jual beli harta bersama yang dilakukan tanpa persetujuan para pihak sebagai pemilik bersama objek harta bersama adalah tidak sah yang dapat berakibat pada dibatalkannya peralihan hak atas tanah tersebut yang mana akan berpengaruh terhadap tindakan hukum yang dilakukan setelahnya. Hal tersebut juga dapat merugikan pihak-pihak lain contohnya pada Bank selaku Kreditur pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2301K/Pdt/2007.  Objek jaminan hak tanggungan dalam kasus ini diperoleh dari peralihan hak harta bersama namun peralihan hak tersebut cacat hukum karena peralihan hak tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan pihak lain pemilik objek harta bersama sehingga mengakibatkan peralihan hak tersebut dibatalkan berikut produk-produk turunannya juga ikut dibatalkan. Hal ini juga menimbulkan kerugian bagi kreditur yang objek jaminannya cacat hukum karena Kreditur kehilangan jaminan objek hak tanggungannya sebagai bukti pelunasan bagi Kreditur. Kerugian lain yang didapat oleh Bank sebagai Kreditur antara lain adalah hak istimewa dari pemegang jaminan Hak Tanggungan menjadi hilang dimana jaminan tersebut dibuat sejak awal untuk menyelamatkan dan melindungi pemberian kredit yang Bank hutangkan kepada Debitur. Tidak hanya kehilangan jaminan khusus beserta keistimewaan yang melekat kepadanya, Bank kehilangan jaminan kepastian pelunasan. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan penelitian kepustakaan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kreditur masih bisa mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Notaris/PPAT dan Debitur dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Debitur wajib mengganti kerugian kepada Kreditur karena tidak memenuhi kewajibannya dan Notaris/PPAT juga dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut Pasal 1365KUHPerdata.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Kreditur, Hak Tanggungan, Objek Tanah Sengketa.

Abstrack

The sale and purchase of joint assets carried out without the consent of the parties as co-owners of the joint property object is illegal which can result in the cancellation of the transfer of land rights which will affect the legal actions taken afterward. This can also be detrimental to other parties, for example the Bank as a Creditor in the Case of the Supreme Court Decision Number 2301K/Pdt/2007. The object of guarantee for mortgage rights in this case was obtained from the transfer of joint property rights but the transfer of rights was legally flawed because the transfer of rights was carried out without the consent of the other party who owns the joint property object so that the transfer of rights was canceled along with its derivative products also cancelled. This also causes losses for creditors whose collateral objects are legally disabled because creditors lose collateral for their mortgage objects as proof of settlement for creditors. Other losses that are obtained by the Bank as a Creditor include the loss of the privileges of the holder of the Mortgage where the guarantee is made from the start to save and protect the credit that the Bank owes to the Debtor. Not only does it lose the special guarantee and the privileges attached to it, the Bank loses the guarantee of certainty of repayment. The research method used is normative juridical research method. The type of data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used is library research. The data that has been obtained is then analyzed qualitatively to obtain descriptive research results. This research shows that creditors can still get legal protection under Articles 1131 and 1132 of the Civil Code. Notaries/PPAT and Debtors can be legally held accountable. The debtor is obliged to indemnify the creditor for not fulfilling his obligations and the Notary/PPAT can also be held accountable according to Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: Creditor Legal Protection, Mortgage, Disputed Land Objects.