Analisis Yuridis Pengumuman Bidang Tanah Dalam Memberikan Kesempatan Kepada Pihak Yang Berkepentingan Mengajukan Sanggahan Atas Pendaftaran Tanah Sporadik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015)

Abstract

Abstrak

Realitas ditemui fakta bahwa masih ada sengketa pertanahan penyebab dari belum tercapainya kepastian hukum dari tujuan pendaftaran tanah. Terjadinya batal sertipikat hak atas tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015 bahwa penerbitan objek sengketa tidak memenuhi prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu tidak melakukan pengumuman bidang tanah, sehingga Penggugat kehilangan kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa. Sebagimana pengumuman diatur pada pasal 26 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana proses pengumuman bidang tanah dalam pendaftaran tanah pertama kali, Bagaimana penerapan pengumuman bidang tanah dalam pendaftaran tanah sporadik (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015), dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas pendaftaran tanah sporadik tidak menerapkan proses pengumuman bidang tanah (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015. Hasil penelitian ini disimpulkan Proses pengumuman bidang tanah dalam pendaftaran tanah pertama kali yaitu dilakukan pada tahap pembuktian hak dan pembukuannya setelah dari tahap pengumpulan dan pengolahan data fisik. Penerapan pengumuman bidang tanah dalam pendaftaran tanah sporadik (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015) bahwa dengan tidak dilakukannya proses pengumuman bidang tanah pada objek sengketa ini menghilangkan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk memberikan sanggahan atas pendaftaran hak atas tanah. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas pendaftaran tanah sporadik tidak menerapkan proses pengumuman bidang tanah (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015) bahwa penerbitan objek sengketa tidak memenuhi prosedur yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan hal tersebut hakim memerintahkan Tergugat untuk membatalkan SHM Nomor 327, Desa/Kelurahan Sukaraja atas nama Tergugat II Intervensi. Saran Hendaknya dengan adanya proses pengumuman mampu meminimalkan permasalahan hukum terhadap kepemilikan suatu objek tanah yang di daftarkan di Kantor Pertanahan. Hendaknya Kantor Pertanhan Kota Medan melaksanakan proses pengumuman bidang tanah sebab proses ini telah di atur di dalam PP Nomor 24 Tahun 1997. Bagi pihak yang berkepentingan/keberatan terhadap objek tanah yang telah terbit hak atas tanahnya seperti contoh kasus penelitian ini maka untuk mendapat perlindungan hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN di mana tempat objek tanah sehingga dengan adanya putusan pengadilan menjadi dasar untuk mendapatkan haknya kembali.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Pengumuman, Bidang Tanah.

Abstract

The reality is found in the fact that there are still land disputes which are the cause of the legal certainty that has not been achieved for the purpose of land registration. The occurrence of cancellation of certificates of land rights based on the Supreme Court Decision Number 77 PK/TUN/2015 stated that the issuance of the disputed object did not comply with the procedures stipulated by the laws and regulations, namely not making an announcement of land parcels, so that the Plaintiff lost interest in filing a lawsuit against the disputed object. As the announcement is regulated in article 26 of PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration. The formulation of the problem in this study What is the process of announcing land parcels in the first land registration, How is the application of announcement of land parcels in sporadic land registration (case study of Supreme Court Decision No. 77 PK/TUN/2015), and How is the legal protection for parties who are disadvantaged over registration sporadic land parcels do not apply the process of announcing land parcels (a case study of Supreme Court Decision Number 77 PK/TUN/2015. The results of this study conclude that the process of announcing land parcels in land registration for the first time is carried out at the stage of proving rights and bookkeeping after the data collection and processing stage application of announcement of land parcels in sporadic land registration (case study of Supreme Court Decision Number 77 PK/TUN/2015) that by not carrying out the process of announcing land parcels on the object of the dispute eliminates the opportunity for interested parties to provide objections to the registration of land rights Legal protection for parties who are aggrieved over sporadic land registration does not apply the process of announcing land parcels (case study of Supreme Court Decision Number 77 PK/TUN/2015) that the issuance of the disputed object does not comply with the procedures stipulated by applicable regulations and violates general principles good governance based on this matter the judge ordered the Defendant to cancel SHM Number 327, Desa/Kelurahan Sukaraja on behalf of Intervening Defendant II. Suggestions The announcement process should be able to minimize legal problems regarding the ownership of a land object that is registered at the Land Office. The Medan City Agrarian Office should carry out the process of announcing land parcels because this process has been regulated in PP No. 24 of 1997. For parties with an interest/objection to land objects whose land rights have been issued, as in the example of this research case, to get legal protection by submit a lawsuit to the State Administrative Court where the land object is located so that a court decision becomes the basis for getting the rights back.

Keywords: Land Registration, Announcement, Land Sector.