Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah atas Gugatan Pembatalan Sertifikat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2292K/Pdt/2020)

Abstract

Abstrak

Terjadin fenomena inkonsistensi putusan pengadilan terhadap kepemilikan tanah yang memiliki sertifikat hak milik atas gugatan pembatalan sertifikat dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2292K/Pdt/2020. Berdasarkan masalah tersebut dirumuskan suatu rumusan masalah, bagaimana sistem pendaftaran kepemilikan tanah yang berlaku di Indonesia, Bagaimana pengajuan gugatan atas pembatalan sertifikat hak atas tanah, bagaimana analisis perlindungan hukum atas pertimbangan hakim terhadap gugatan pembatalan sertifikat dalam studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2292K/PDT/2020. Tesis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah, dan Yurispudensi. Hasil penelitian, sistem pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan Pasal 32 PP Pendaftaran Tanah dan ciri-cirinya dapat diketahui menggunakan sistem publikasi negatif yang mana sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat kuat dan bukan merupakan bukti hak yang bersifat mutlak sehingga berdasarkan berdasarkan hal tersebut dapat diajukan gugatan pembatalan terhadap sertifikat hak atas tanah. Pengajuan gugatan pembatalan terhadap sertifikat hak atas tanah menurut PP Pendaftaran Tanah terdapat masa daluarsa 5 tahun sehingga sertifikat hak atas tanah tidak dapat dibatalkan. Gugatan pembatalan terhadap sertifikat hak atas tanah menurut KUH Perdata dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan, adapun pembatalan dapat dilakukan apabila sertifikat hak atas tanah itu timbul dari suatu perikatan yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perikatan menurut KUHPerdata. Akan tetapi berdasarkan KUH Perdata, gugatan pembatalan terhadap sertifikat hak atas tanah dapat daluarsa apabila telah melewati masa daluarsa. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2292K/PDT/2020 pada putusan pengadilan tinggi kemudisn diperkuat oleh putusan mahkamah agung adalah memberikan perlindungan hukum terhadap gugatan pembatalan terhadap sertifikat hak atas tanah yang telah melewati lebih dari 5 (lima) tahun berdasarkan Pasal 32 PP Pendaftaran Tanah walaupun berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan pengadilan negeri mana sertifikat tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang didasarkan pada suatu hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak adanya dokumen riwayat asal usul tanah sehingga menurut pengadilan negeri sertifikat ha katas tanah dibatalkan.

Kata Kunci: Perlindungan Pemilik Sertifikat Tanah, Gugatan, Pembatalan.

Abstract

There is a phenomenon of inconsistency in court decisions regarding land ownership that has certificates of ownership over claims for cancellation of certificates in the case of Supreme Court Decision Number 2292K/Pdt/2020. Based on this problem, a formulation of the problem is formulated, what is the system for registering land ownership that applies in Indonesia, how to file a lawsuit for cancellation of certificates of land rights, how to analyze legal protection for the judge's consideration of claims for canceling certificates in the study of Supreme Court Decision Number 2292K/PDT/2020 . The thesis uses a type of normative legal research that is descriptive analytical, using secondary data, namely the Civil Code, Government Regulations on Land Registration, and Jurisprudence. The results of the research show that the land registration system in Indonesia is based on Article 32 of the PP on Land Registration and its characteristics can be identified using a negative publication system where the certificate is only a strong proof of rights and is not absolute proof of rights, so based on this it can be filed a lawsuit for cancellation of the land title certificate. Filing a lawsuit for cancellation of a land title certificate according to the Land Registration Regulations has a 5 year expiration date so that the land title certificate cannot be cancelled. A claim for cancellation of a land title certificate according to the Civil Code can be made if it can be proven, while cancellation can be carried out if the land title certificate arises from an agreement that does not meet the legal requirements for an agreement according to the Civil Code. However, based on the Civil Code, a claim for cancellation of a land title certificate can expire if the expiry period has passed. The judge's consideration in the Supreme Court Decision Number 2292K/PDT/2020 in the high court decision which was then strengthened by the supreme court decision was to provide legal protection against lawsuits for cancellation of land title certificates that have been more than 5 (five) years old based on Article 32 of the PP on Land Registration although based on the judge's consideration of the district court's decision, the certificate was issued by the National Land Agency which was based on something that could not be legally justified because there were no historical documents on the origin of the land, so according to the district court the land title certificate was cancelled.Keywords: Land Certificate Owner Protection, Lawsuit, Cancellation.