Urgensi Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Proses Penunjukan Langsung (Studi Pengadaan Makan Tahanan Pada Kepolisian Daerah Kalimatan Timur)

Abstract

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Polri adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa di lingkungan Polri yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh pengadaan barang/jasa sebagaimana dijelaskan dalam  Pasal 1 Ayat (3) Perkap No.14 Tahun 2014, perumusan masalah dalam penelitian ini merupakan bagaimana proses dalam pengadaaan barang/jasa, sanksi apa yang dapat diberikan apabila terjadi kesalahan penentuan metode penunjukan penyedia dalam pengadaan barang/jasa dan bagaimana perlindungan hukumnya kepada penyedia apabila terjadi kesalahan dalam penentuan metode pengadaan barang/jasa di Kepolisian Kalimantan Timur. Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris (empirical legal research) yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum empiris menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keabsahan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pengadaan makan tahanan di Polda Kaltim dan perlindungan hukum bagi penyedia barang dalam pengadaannya. Pengadaan makan tahanan pada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dengan penyedia CV. CBM berdasarkan Surat perjanjian Nomor : SP/12/VI/2019/ Dittahti pertanggal 01 Juni 2019 dilakukan dengan cara penunjukan langsung  yang pada tahun sebelumnya dijalankan oleh CV lain sejak awal tahun anggaran dengan metode tender. Metode Penunjukan Langsung merupakan metode yang digunakan dalam kontrak ini dengan alasan waktu yang terbatas, mengingat diawal tahun adanya gagal tender maka tidak dilakukan tender ulang sebagaimana sebelumnya.  Pelaksanaan pengadaan makan tahanan di Kepolisian Kalimantan Timur berdasarkan Kontrak Nomor: SP/12/VI/2019/Dittahti tertanggal 01 Juni 2019 seharusnya dilakukan dengan metode tender adapun kesalahan penentuan metode penunjukan penyedia dalam pengadaan barang/jasa dapat dikenakan sanksi administrasi, buku hitam dan ganti rugi berdasarkan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan. Dasar hukum yang mengatur proses pengadaan barang/jasa pemerintah tidak diatur oleh perangkat perundang-undangan dengan tingkatan hukum yang lebih tinggi, adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait pengadaan barang/jasa sangatlah penting dikarenakan PBJP (Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan) merupakan salah satu hal vital baik dalam pemerintahan maupun pembangunan Indonesia.

Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepolisian, Kalimantan Timur, tender

Abstract

Procurement of Goods/Services within the National Police is an activity to obtain goods/services within the National Police, the process of which starts from needs planning to completing all activities to obtain procurement of goods/services as explained in Article 1 Paragraph (3) of Perkap No.14 of 2014, The formulation of the problem in this research is what the process is in procuring goods/services, what sanctions can be given if there is an error in determining the method of appointing a provider in procuring goods/services and what is the legal protection for providers if there is an error in determining the method of procuring goods/services at the Kalimantan Police East. The research method used is descriptive empirical legal research. Empirical legal research analyzes the application of law in society. This research was conducted to determine the validity of the Government Goods/Services Procurement contract in the procurement of food for prisoners at the East Kalimantan Regional Police and legal protection for goods providers in the procurement. Procurement of food for prisoners at the East Kalimantan Regional Police with CV provider. CBM based on Letter of Agreement Number: SP/12/VI/2019/ Dittahti dated 01 June 2019 was carried out by direct appointment which in the previous year was carried out by another CV from the beginning of the fiscal year using the tender method. The Direct Appointment Method is the method used in this contract for reasons of limited time, considering that at the beginning of the year there was a failed tender so a re-tender was not carried out as before. Implementation of prison food procurement at the East Kalimantan Police based on Contract Number: SP/12/VI/2019/Dittahti dated 01 June 2019 should be carried out using the tender method. Any error in determining the method for appointing providers in the procurement of goods/services can be subject to administrative sanctions, black book and replacement. losses based on Presidential Decree No.16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods/Services. The legal basis governing the procurement process of government goods/services is not regulated by statutory instruments with a higher legal level, the existence of higher statutory regulations relating to the procurement of goods/services is very important because PBJP (Government Goods/Services Procurement) is one one vital thing in both government and development in Indonesia.

Keywords: Government Procurement of Goods/Services, Police, East Kalimantan, tender