Peran Kepolisian Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus di Satreskrim Polres Rokan Hilir)

Abstract

Abstrak

Hukum pidana merupakan aturan-aturan mengenai larangan untuk tidak dikerjakan setiap oran, dimana dalam aturan tersebut terdapat sanksi sebagai akibat dari pelangaran aturan. Seperti perbuatan tindak pidana yang melibatkan seorang anak baik sebagai korban, saksi maupu pelaku. Namun terhadap pelaku seorang anak, tentunya akan memberikan pembeda dalam penanganan kasusnya, yang mana harus mengutamakan restorative jusctice dan diversi sesuai dengan perintah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana penanganan tindak pidana anak yang dilakukan Polres Rokan Hilir. Penulisan ini berfokus menggunakan metode penelitin yuridis empiris di Kepolisian Resort Mandailing Natal dan yuridis normative melalui bahan primer, sekunder, dan tersier. Dimana data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak terkait penanganan perkara pidana anak serta.  Polres Rokan Hilir dalam melakukan penanganan dan penegakan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana tentunya mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang restorative justice dan diversi. Adapun dalam penanganan perkara tersebut Polres Rokan Hilir selalu mengupayakan restorative justice, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hak setiap anak. Bahwa dalam hal penyelesaian restorative justice tersebut akan ditekankan adanya perdamaian kedua pihak, namun jika tidak adanya kespakatan maka perkara akan dilanjutka pada taha penuntutan. Bahwa dalam penerapan restorative justice tersebut sejalan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal ini untuk melindungi hak-hak dan peerkembangan anak itu sendiri. Penerapan restorative justice dan diversi oleh Polres Rokan Hilir penanganan dan penegan hukum anak berhadapan dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yaitu kerelaan dan partisipasi dari korban dan pelaku pelaksanaan restorative justice dan diversi tersebut berdasakan UU SPPA dan Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang mekanisme pelaksanan restorative justice. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak serta menjaga psikis anak dari apa yang telah terjadi. Penegakan hukum Kepolisian Resort Mandailing Natal terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dilakukan melalui kebijakan secara penal dan non penal. Hambatan dalam restorative justice adalah masalah waktu dan jarak dan upaya adalah memberikan pendampingan kepada anak sesuai kebutuhan.

Kata Kunci: Restoratif Justice, Diversi, Anak

Abstract

Criminal law is a set of rules regarding the prohibition of not being carried out by any person, where in these rules there are sanctions as a result of breaking the rules. Such as criminal acts involving a child as a victim, witness or perpetrator. However, for child perpetrators, this will of course make a difference in the handling of the case, which must prioritize restorative justice and diversion in accordance with the orders of the Juvenile Criminal Justice System Law, as is the handling of juvenile crimes carried out by the Rokan Hilir Police. This writing focuses on using empirical juridical research methods at the Mandailing Natal Resort Police and normative juridical research using primary, secondary and tertiary materials. Where the data was obtained through interviews with parties related to handling child criminal cases as well. Rokan Hilir Police, in handling and enforcing the law against children in conflict with the law or as perpetrators of criminal acts, of course refers to the Juvenile Criminal Justice System Law and National Police Chief Regulation Number 8 of 2021 concerning restorative justice and diversion. Meanwhile, in handling this case, the Rokan Hilir Police always strives for restorative justice, with the aim of protecting the rights of every child. That in the case of a restorative justice settlement, peace between the two parties will be emphasized, but if there is no agreement then the case will proceed to the prosecution stage. That the application of restorative justice is in line with the Juvenile Criminal Justice System Law, in this case to protect the rights and development of children themselves. The implementation of restorative justice and diversion by the Rokan Hilir Police handles and enforces the law against children in conflict with the law, namely as perpetrators of criminal acts, namely the willingness and participation of victims and perpetrators. The implementation of restorative justice and diversion is based on the SPPA Law and Perkap Number 8 of 2021 concerning mechanisms for implementing restorative justice. This aims to provide protection to the child and protect the child's psychology from what has happened. Mandailing Natal Resort Police law enforcement against children as perpetrators of criminal acts of sexual abuse is carried out through penal and non-penal policies. Barriers to restorative justice are a matter of time and distance and the effort is to provide assistance to children as needed. Keywords: Restorative Justice, Diversion, Children