Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Gono-Goni Jika Terjadi Perceraian Dalam Perkawinan Sirri (Studi Di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, Dan Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil)

Abstract

Abstrak

Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang hanya dilakukan secara agama dengan memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut hukum islam. Perkawinan ini tidaklah di catatkan pada Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinan ini tidak memiliki kepastian hukum sebagaimana yang telah diatur didalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga jika terjadi putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka akan timbul permasalan terkait dengan harta gono-gini. Harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan itu berlangsung.  Penelitian ini     memiliki permasalahan yang hendak dikaji yaitu yang pertama, bagaimana kedudukan harta gono-gini dalam pernikahan sirri? Kedua, bagaimana penyelesaian sengketa terhadap harta gono-gini dalam pernikahan sirri di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, dan Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil? Ketiga, bagaimana perlindungan hukum bagi Para pihak dalam pembagian harta gono-gini dalam pernikahan sirri di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, dan Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil? Hasil dari penelitian ini menunjukan, harta gono-gini dalam pernikahan sirri tidak mendapatkan kepastian hukum hal ini di sebabkan karena perkawinan tersebut tidak di catatkan. Sesuai dengan  ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian, Penyelesaian sengketa terhadap harta gono-gini dalam perkawinan sirri di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, dan Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan dan setelah itu dilakukan perjanjian yang disetujui serta disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Mahkamah Syar’iah yang ada dikabupaten Aceh Singkil juga telah mengabulkan penetapan terkait dengan pengesahan perkawinan yang mana perkawinannya dilakukan secara sirri dengan nomor perkara 0031/Pdt.P/2016/MS-Skl dan 0041//Pdt.P/2016/MS.SKL maka, dapat disimpulkan bahwa perkawinan sirri itu harus diisbat nikah, dengan tujuan untuk memperoleh akta nikah, sehingga perceraian dapat dilakukan di pengadilan, setelah pengadilan memutuskan perkara perceraian maka bisa dilanjutkan dengan perkara pembagian harta gono-gini. Serta, Perlindungan hukum bagi para pihak dalam penyelesaian pembagian hara gono-gini dalam perkawinan sirri di Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil, dan Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil dengan istbat nikah yang harus ditempuh sebagai langkah awal untuk menyelaikan sengketa harta gono-gini dari pernikahan sirri.

Kata Kunci: Perkawinan Sirri, Sengketa, dan Harta Gono-Gini

Abstract

Sirri marriage is a marriage that is only carried out religiously by fulfilling the pillars and conditions of marriage according to Islamic law. This marriage was not registered with the Office of Religious Affairs, so this marriage does not have legal certainty as regulated in the laws and regulations in force in Indonesia. So if a marriage breaks down due to divorce, problems will arise related to shared assets. Gono-gini assets are assets obtained during the marriage. This research has problems that it wants to study, namely first, what is the position of marital assets in sirri marriages? Second, how is the settlement of mutually beneficial assets in sirri marriages in Gunung Meriah District, Singkil District, and North Singkil District, Aceh Singkil District? Third, what is the legal protection for parties in the distribution of mutually beneficial assets in sirri marriages in Gunung Meriah District, Singkil District, and North Singkil District, Aceh Singkil District? The results of this research show that marital assets in unregistered marriages do not receive legal certainty, this is because the marriage was not registered. In accordance with the provisions of Article 2 Paragraph (1) and (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 5 and Article 6 Compilation of Islamic Law. Then, the settlement of the rescue of mutually beneficial assets in sirri marriages in Gunung Meriah District, Singkil District, and North Singkil District, Aceh Singkil Regency was carried out by means of family deliberation and after that it was carried out which was approved and agreed upon by the parties to the dispute. The Sharia Court in Aceh Singkil Regency has also granted a decision regarding legalization of marriages where the marriage was carried out in a sirri manner with case numbers 0031/Pdt.P/2016/MS-Skl and 0041//Pdt.P/2016/MS.SKL So, it can be concluded that an unregistered marriage must be called an isbat nikah, with the aim of obtaining a marriage certificate, so that the divorce can be carried out in court. After the court decides on the divorce case, it can proceed with the case of dividing mutual assets. As well as, legal protection for parties in resolving the distribution of mutually beneficial assets in sirri marriages in Gunung Meriah District, Singkil District, and North Singkil District, Aceh Singkil Regency with marriage istbat which must be carried out as a first step in resolving the settlement of mutually beneficial assets from marriage sirri.

Keywords: Sirri Marriage, Dispute, and Gono-Gini Assets