Analisis Yuridis Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Medan

Abstract

Abstrak

Pengurangan PBB-P2 di Kota Medan terdapat pada Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2011 tentang PBB-P2 yang ditindak lanjuti terbitnya Perwal Kota Medan Nomor 73 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis tentang PBB-P2 jounto Pasal 31 Perwal No. 73 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis PBB-P2). Menurut Pasal 31 huruf a ayat (1), b, c, d dan e hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum tentang pengurangan yang diberikan wajib pajak perorangan. Permasalahan dalam tesis ini adalah kepastian hukum ketentuan besarnya pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi orang pribadi di Kota Medan. Penentuan prinsip keadilan dalam ketentuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi wajib pajak orang pribadi di Kota Medan. Upaya hukum wajib pajak orang pribadi terhadap pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak dipenuhi. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif. Data yang digunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi penelitian kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.  Kepastian hukum ketentuan besarnya pengurangan PBB-P2 terutang terhadap wajib pajak perorangan tidak terpenuhi, karena dimuat secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peraturan Walikota Medan Nomor 73 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2011 tentang Petunjuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penentuan prinsip keadilan dalam ketentuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi wajib pajak orang pribadi di Kota Medan. Keadilan dalam PBB-P2 diatur dalam Pasal 95 ayat (4) huruf a UU PDRD yang mengatur mengenai pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya. Pasal 107 ayat (2) huruf e UU PDRD menyatakan kepala daerah sebagai pejabat pemerintah dapat mengurangi ketetapan pajak berdasarkan pertimbangan pembayaran wajib pajak atau kondisi tertentu dari objek pajak dengan memberikan pengurangan jumlah pengenaan pajak. Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2011 Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dari Perda tersebut menentukan bahwa pengurangan, keringanan, penghapusan pajak diberikan atas kemampuan wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak. Upaya hukum wajib pajak orang pribadi terhadap pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak dipenuhi.  Adanya suatu ketentuan yang mengharuskan wajib pajak memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebelum mengajukan upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak (sifat imperatif).

Kata Kunci : Pengurangan PBB-P2,  Wajib Pajak Orang Pribadi

Abstract

The reduction of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Medan City is contained in Article 21 paragraph (2) of Medan Regional Regulation Number 3 of 2011 concerning PBB-P2 which is followed up by the issuance ofMedan Regulation Number 73 of 2011 concerning Technical Instructions on PBB-P2 jounto Article 31 Perwal No.  73 of 2011concerning PBB-P2 Technical Guidelines.  Pursuant to Article 3 l letter a paragraph (1) a, b, c, d and e causes legal uncertainty concerning deductions given by individual taxpayers. The problem in this thesis is the legal certainty regarding the amount of reduction in Rural and Urban Land and Building Tax for individual in Medan City. Determination ofthe principle of justice in the provisions for reducing Rural and Urban Land and Building Tax for individual taxpayers in Medan.   The legal efforts of individual taxpayers to reduce Rural and Urban Land and Building Tax are unfulfilled. This is a normative juridical type of research.  The specifications in the research are descriptive.  Secondary data is employed.  The data are collected by by literature research studies and analyzed with qualitative analysis. The legal certainty of the provisions on the amount of PBB-P2 reduction owed to individual taxpayers is not fulfilled, because it is explicitly stated in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Medan   City Regional Regulation Number 3 of 2011 concerning Rural and Urban Land and Building Taxes.  Regulation of the Mayor   of Medan    Number    73    of 2011   concerning   Technical   Guidelines for   the Implementation of Medan   City Regional Regulation Number 3 of 2011 concerning Tax Guidelines ofRural and Urban Land and Building; Determination of the principle ofjustice in the provisions for reducing Rural and Urban Land and Building Tax for individual taxpayers in Medan City.  Justice in PBB-P2 is regulated in the PDRD Law Article 95 paragraph (4) letter a, which regulates the granting of reductions, reliefs, and exemptions on certain cases on the subject oftaxes and/or sanctions.  The PDRD Law Article l07 paragraph (2) letter e states that regional heads as government officials can reduce tax assessments based on consideration of taxpayer payments or certain conditions of the tax object by providing a reduction in the amount of tax imposition.  The Medan City Government has issued Medan City Regional Regulation (Perda) No.  3 of 2011 Article 25 paragraph (I) and paragraph (2) that stipulates tax reduction, relief, write-off is granted based on the ability of the taxpayer or certain conditions of the tax object.  The legal efforts of individual taxpayers to reduce Rural and Urban Land and Building Tax are not fulfilled.  There is a provision that requires taxpayers to fulfill their obligations first before submitting legal remedies in the settlement of tax disputes (imperative nature).

Keywords: reduction of PBB-P2, individual taxpayers