Pertanggungjawaban Pidana Kepala Koperasi Mengenai Tindak Pidana Perbankan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1267 K/Pid.Sus/2020)

Abstract

Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang pertanggungjawaban kepala koperasi atas tindak pidana penghimpunan dana tanpa seijin Bank Indonesia. Dimana perbuatannya tersebut tergolong pada tindak pidana perbankan, namun dalam Undang-Undang Koperasi sendiri tidak ada mengatur secara tegas mengenai tindak pidana perbankan. Namun tindak pidana yang dilakuakan kepala koperasi tersebut menjadi tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Tindak pidana perbankan adalah perbuatan pidana dengan menggunakan konsep perbankan sebagai sarana sebagai objeknya, seperti yang dilakukan Kepala KSP Mapan Karya. Bahwa objek dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1267 K/Pid.Sus/2020, sedangkan penelitian ini menggunakan hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Tindak pidana perbankan yang dilakukan kepala KSU Mapan Karya dengan cara menghimpunan dana masyarakat, dengan memberikan alasan bahwa uang yang akan disimpan akan mendapatkan bunga. Dimana selama proses penyimpanan tersebut pelaku tidak pernah memperihatkan ijin dari Bank Indoensia terkait penghimpunan dana tersebut, melainkan pelakut dalam melakukan aksinya mengatasnakam KSP Mapan Karya. Selama aksinya tersebut pelaku telah melakukan penarikan atas dana yang dihimpun dari masyarkaat tersbeut, hal inilah yang menyebabkan masyarakat tidak dapat lagi melakukan penarian dana pada KSU Mapan Karya. Sehingga terhadap perbuatan terdakwa sendiri merupakan perbuatan tindak pidana perbankan, karena tidak memiliki ijin dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penghimpunan dana tersebut. Sehingga atas perbuatan perbuatan terdakwa telah dituntut telah melanggar ketentuan pidan pada Undang-Undang Perbankan, mengenai pelanggaran izin terhadap penghimpunan dana masyarakat secara ilegal. Terhadap pelaku sendiri telah dijatuhi hukuman sebagaimana mestinya, hal ini sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

Kata kunci : TIndak Pidana, Perbankan, Koperasi

Abstrack

Writing this thesis aims to describe the responsibility of the head of the cooperative for the criminal act of raising funds without the permission of Bank Indonesia. Where these actions are classified as banking crimes, but the Cooperative Law itself does not explicitly regulate banking crimes. However, the crime committed by the head of the cooperative became a banking crime as stipulated in Law Number 10 of 1998 concerning Banking Amendments to Law Number 7 of 1992. Banking crimes are criminal acts by using the concept of banking as a means as an object, such as conducted by the Head of KSP Mapan Karya. Whereas the object in this research is Supreme Court Decision Number 1267 K/Pid.Sus/2020, while this research uses normative juridical law, which is research that refers to legal norms, namely examining library materials or secondary materials. The banking crime committed by the head of KSU Mapan Karya by collecting public funds, by giving the reason that the money to be saved will receive interest. Where during the storage process the perpetrator never showed permission from Bank Indonesia regarding the collection of these funds, but the perpetrator in carrying out the action was on behalf of KSP Mapan Karya. During this action the perpetrators had withdrawn the funds collected from the community, this was what caused the community to no longer be able to withdraw funds at KSU Mapan Karya. So that the defendant's own actions constituted a banking crime, because he did not have permission from Bank Indonesia and the Financial Services Authority to collect the funds. So that for the actions of the defendant he was charged with violating the penal provisions in the Banking Act, regarding violations of licenses for illegal collection of public funds. Against the perpetrators themselves have been sentenced accordingly, this is as accountability for these actions.

Keywords: Crime, Banking, Cooperatives