Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Atas Ganti Rugi Tanah Akibat Proyek Pembangunan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli (Studi Putusan Nomor : 3825 K/Pdt/2022)

Abstract

Abstrak

Negara Indonesia ingin menjadikan negara yang tidak tertinggal oleh negara lainnya. Pengadaan tanah pembangunan jalan tol tak luput dengan polemik ganti rugi hak tanah oleh rakyat. Kerugian tersebut timbul karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak yang berusaha menguasai tanah dengan cara melanggar ketentuan yang sudah diatur. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atas ganti rugi tanah. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research). Regulasi pengaturan hukum mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia telah mengalami proses perkembangan sejak unifikasi UUPA hingga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (PP No.19/2021). Pengaturan hukum pengadaan tanah yang berlaku sampai dengan saat ini terdapat dalam UUPA, UU No. 2/2012, UU Cipta Kerja dan PP No. 19/2021. Perlindungan hukum kepada pemilik tanah dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah adanya kewajiban untuk memberikan ganti kerugian yang layak bagi pemilik tanah. Dalam perkara tersebut dan berdasarkan pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat yang berhak menerima ganti kerugian tersebut dalam Putusan Nomor 3825 K/Pdt/2022. Pengaturan Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 terhadap pihak yang melakukan klaim ganti rugi tanah milik orang lain akibat proyek pembangunan jalan tol adalah melalui pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah berhak dilindungi hak-haknya terkait dengan pengadaan tanah yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah. Dasar dalam pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan perkara nomor 3825 K/Pdt/2022 Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik objek sengketa tersebut.

Kata Kunci: Pembangunan, Ganti Kerugian, Perbuatan Melawan Hukum

Abstract

The Indonesian state wants to make a country that is not left behind by other countries. Land acquisition for toll road construction is not spared by the polemic of compensation of land rights by the people. These losses arise due to unlawful acts committed by parties who try to control land by violating the provisions that have been regulated. Unlawful acts are regulated in Article 1365 of the Civil Code. This research is descriptive analysis. The research method used by the normative juridical approach is used to analyze laws and regulations related to unlawful acts on land compensation. Data obtained through (library research). Legal regulations regarding land acquisition for public interest in Indonesia have undergone a process of development since the unification of the UUPA to Government Regulation Number 19 of 2021 concerning the Implementation of Land Acquisition for Development in the Public Interest (PP No.19/2021). The legal arrangements for land acquisition that are valid to date are contained in the UUPA, Law No. 2/2012, Job Creation Law and PP No. 19/2021. Legal protection to landowners in land acquisition activities for public interest is the obligation to provide appropriate compensation for landowners. In this case and based on the opinion of the Panel of Judges that the Plaintiff is entitled to receive compensation in Decision Number 3825 K/Pdt/2022. The legal regulation of Law Number 2 of 2012 against parties who claim compensation for land owned by others due to toll road construction projects is through the provision of adequate and fair compensation. Legal protection for land rights holders has the right to be protected in relation to land acquisition carried out by government agencies that need land. The basis for the judge's legal consideration in deciding case number 3825 K/Pdt/ 2022 The judge's consideration states that the Plaintiff can prove the argument of his lawsuit as the owner of the object of the dispute.

Keywords: Development, Indemnity, Unlawful Acts