Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Memperniagakan Satwa Dilindungi Undang-Undang Di Dalam Daerah Pabean (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1750/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn)

Abstract

Abstrak

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Pengungkapan kasus ini berawal dari patroli rutin yang dilakukan oleh Tim Patroli Laut BC 15035 dari KPPBC TMP Belawan. Dari hasil pemeriksaan, terungkap adanya pembawaan barang yang tidak diberitahukan ke dalam manifest berupa burung-burung yang dilindungi undang-undang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengaturan hukum dalam upaya melindungi satwa atas tindakan yang melanggar aturan hukum, Bagaimana pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam tindakan perdagangan satwa yang dilindungi undang-undang serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam rangka melindungi satwa yang dilindungi undang-undang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1750/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada penelaahan kasus dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah membantu pemerintah dalam mengamankan kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, walaupun dalam implementasi hukuman akibat dari memperniagakan satwa dilindungi oleh hakim belum maksimal, sehingga diharapkan putusan hakim dapat diperberat, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan dampak kepunahan dari perbuatan terdakwa.

Kata Kunci            :    Pertanggungjawaban, Memperniagakan, Satwa

Abstract

Wild animals are animals that live on the land, in water, and/or in the air and still have wild characteristics, whether free-living or kept by humans. The disclosure of this case began with a routine patrol by the BC 15035 Marine Patrol Team from The Medium Customs And Excise Controlling And Servicing Office of Belawan. From the inspection result, it was revealed there were goods undeclared in the manifest, which are several species of birds that are protected by law. The problems in this research are: How is the legal regulation in an effort to protect animals from actions that violate legal regulations, what is the responsibility of the parties involved in the act of trading in animals protected by law and how do judges consider in order to protect kinds of animals that protected by law in their decisions? District Court Number 1750/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn. This research is a descriptive trait with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is to emphasize legal science by focusing on reviewing cases and theories related to this research, which are sourced from primary, secondary and tertiary legal materials", and to complete the data is done by collecting relevant materials and carrying out literature study where the data will then be analyzed judicially. From the results of this research, it can be concluded that the implementation of Constitution Number 5 of 1990 has helped the government in securing the sustainability and balance of biological natural resources and their ecosystem, although the implementation of consequences of trafficking protected animals by judges has not been optimal, so it is hoped that the judge's decisions can be toughened, commensurate with the offense committed and the devastating impact of the defendant’s action. Keywords: Responsibility, Trading, Animals