Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Bentuk Permainan Harga di Pasar (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020)

Abstract

Abstrak

Secara yuridis, hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tulisan ini merupakan tinjauan yuridis terhadap Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020 yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dimana PT. Conch South Kalimantan Cement sebagai badan usaha yang melakukan produksi serta penjualan di bidang industri semen dengan jenis Ordinary Portland Cement (OPC) dan Portland Composite Cement (PCC) di Kalimantan Selatan telah melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk predatory pricing, yaitu jual rugi dan/atau penetapan harga yang sangat rendah dengan tujuan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan yang dilarang dalam Pasal 20 UU No. 5 tahun 1999. Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis KPPU menyatakan PT. Conch South Kalimantan Cement secara sah dan menyakinkan telah melanggar Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 dengan dasar pertimbangan bahwa KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. Conch South Kalimantan Cement telah memenuhi unsur predatory pricing yang terdapat pada Pasal 20 UU No 5 Tahun 1999.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, KPPU, Permainan Harga, Praktik Monopoli, Predatory Pricing

Abstract

Juridically, business competition law in Indonesia is regulated in Law no. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This article is a juridical review of Case Decision Number: 03/KPPU-L/2020 which was handled by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) where PT. Conch South Kalimantan Cement as a business entity that carries out production and sales in the cement industry with the types Ordinary Portland Cement (OPC) and Portland Composite Cement (PCC) in South Kalimantan has carried out unfair business competition practices in the form of predatory pricing, namely selling at a loss and /or setting very low prices with the aim of eliminating or killing competitors' businesses in the relevant market which is prohibited in Article 20 of Law no. 5 of 1999. The decision issued by the KPPU Council stated that PT. Conch South Kalimantan Cement legally and convincingly has violated Article 20 of Law no. 5 of 1999 based on the consideration that the KPPU has the authority to impose sanctions in the form of administrative action against business actors who violate the provisions of Law no. 5 of 1999. This research is included in normative legal research with a statutory approach. This research concludes that PT. Conch South Kalimantan Cement has fulfilled the elements of predatory pricing contained in Article 20 of Law No. 5 of 1999.

Keywords: Business Competition, KPPU, Price Games, Monopoly Practices, Predatory Pricing