Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Jurnal Al-Hikmah merupakan salah satu wujud sumbangsih Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dalam upaya mengembangkan, memajukan dan mendokumentasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai salah satu jurnal yang dikelola oleh Fakultas Hukum UISU, Jurnal ini ditujukan sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mempublikasikan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh para pengajar, baik dari dalam lingkungan UISU maupun dari luar. Tidak terikat pada itu, Jurnal ini juga memberikan kesempatan bagi khalayak umum untuk mempublikasikan karya ilmiah dalam ranah hukum yang dapat berupa hasil penelitian, artikel ulas maupun laporan kasus.
Perkembangan Hukum Pidana Khusus dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Abstrak Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan masalah serius yang tidak hanya melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga merusak struktur sosial dan kondisi mental korban. Kasus ini sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan memiliki dampak yang mendalam dan jangka panjang. Hukum pidana memegang peranan penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual, dengan memberikan hukuman bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Namun, efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan seksual seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran hukum, stigma sosial, serta keterbatasan aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan dengan tepat. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum pidana berfungsi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang cukup memadai, masih terdapat berbagai kendala dalam penerapan hukum pidana yang memerlukan perbaikan dalam aspek hukum, sosial, dan budaya untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, ada tantangan dalam penegakan hukumnya karena dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum itu sendiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk mengetahui tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pasca diundangkannya UU TPKS. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, UU TPKS merupakan pelengkap instrumen hukum pidana Indonesia untuk menanggulangi TPKS. Kedua, UU TPKS memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual secara sistemik. Ketiga, UU TPKS memuat sarana penal dan sarana non penal untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual. Kata Kunci: Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penegakan Hukum, UU TPKS Abstract Sexual violence against women is a critical issue that involves not only human rights violations but also damages the social structure and the psychological condition of the victims. These cases frequently occur across various social strata and have profound, long-term impacts. Criminal law plays a pivotal role in the handling of sexual violence cases by imposing penalties on perpetrators and providing protection for victims. However, the effectiveness of law enforcement against sexual violence is often hindered by various factors, such as low legal awareness, social stigma, and the limitations of law enforcement officials in precisely implementing regulations. This article aims to explore how criminal law functions in handling cases of sexual violence against women and the challenges faced in its implementation. The research findings indicate that despite the existence of sufficiently adequate regulations, various obstacles remain in the application of criminal law, requiring improvements in legal, social, and cultural aspects to strengthen the protection of women. Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS) serves as a complement to existing laws and regulations in addressing Sexual Violence Crimes. Nevertheless, challenges persist in its law enforcement due to influences from law enforcement factors themselves. This study employs a normative legal research method with a conceptual approach, aiming to determine the law enforcement challenges against sexual violence crimes post-enactment of the UU TPKS. The results of this study show that: First, the UU TPKS complements Indonesia's criminal law instruments in countering sexual violence crimes. Second, the UU TPKS provides systemic legal protection for victims of sexual violence. Third, the UU TPKS incorporates both penal and non-penal measures to address sexual violence crimes. Keywords: Sexual Violence Crimes, Law Enforcement, UU TPKS (Sexual Violence Crimes Act).
Copyright (c) 2026 Syarifuddin Syarifuddin, Albar Ramadhan, Raihan Alvi, Muhamad Agung perdana, Iham Siregar, Muhammad Dzaky Abdullah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Abstrak Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan aspek penting dalam hubungan hukum perasuransian, mengingat posisi pemegang polis sering kali berada pada keadaan yang lemah dibandingkan dengan perusahaan asuransi. Hal ini disebabkan oleh penggunaan perjanjian baku yang disusun secara sepihak oleh perusahaan asuransi sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran perjanjian asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang polis telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, dalam praktik masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya sehingga diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Kata kunci: perlindungan hukum, pemegang polis, asuransi. Abstract Legal protection for insurance policyholders is an important aspect of insurance legal relations, considering that policyholders are often in a weaker position compared to insurance companies. This condition is mainly caused by the use of standard form contracts prepared unilaterally by insurance companies, which may lead to an imbalance of rights and obligations between the parties. This study aims to analyze the forms of legal protection provided to insurance policyholders and the dispute resolution mechanisms available in the event of a breach of an insurance agreement. The research method used is normative legal research employing statutory and conceptual approaches. The results of the study indicate that legal protection for policyholders is regulated in several laws and regulations, including Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. However, in practice, there are still obstacles in the implementation of these regulations, thus requiring more effective supervision and law enforcement. Keywords: legal protection, policyholders, insurance.
Copyright (c) 2026 M. Faisal Rahendra Lubis, Ali Akbar Sinambela, Agus Rahman Nasution, Muhammad Dzaky Abdullah, Ali Akbar Boang Manalu https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran Kejaksaan Negeri Medan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (TOGEL)
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pembuatan rencana surat dakwaan dan surat dakwaan dilakukan dalam tahap yang berbeda, yakni rencana surat dakwaan dibuat dalam tahap pertama yaitu tahap penyerahan berkas perkara dan surat dakwaan dibuat dalam tahap kedua yaitu tahap penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti Penerapan sanksi Pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian Kejari Medan dalam menerapan Sanksi Pidana pada Pelaku Perjudian mengacu pada Undang-undang Penertiban Perjudian serta peraturan lain seperti KUHP. Dengan adanya kendala-kendala diatas yang menjadi penghalang atau penghambat bagi aparat penegak hukum yang berada di jajaran penegak hukum Kejari Medan untuk mengungkap perjudian togel dilingkungan masyarakat Kota Medan Kata Kunci : Kejaksaan, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perjudian. Abstract This study aims to study the preparation of the indictment plan and the indictment is carried out in different stages, namely the indictment plan is made in the first stage, namely the stage of submitting case files and the indictment is made in the second stage, namely the stage of accepting responsibility for the suspect and evidence. Application of Criminal sanctions for perpetrators of gambling crimes The Medan District Attorney's Office in applying Criminal Sanctions to Gambling Perpetrators refers to the Gambling Control Law and other regulations such as the Criminal Code. With the above obstacles that become obstacles or obstacles for law enforcement officers in the Medan District Attorney's Office law enforcement ranks to uncover lottery gambling in the Medan City community Keywords: Prosecutor's Office, Law Enforcement, Gambling Crimes.
Copyright (c) 2026 M. Rizki Anggara, Panca Sarjana Putra, Indra Gunawan Purba https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hak Cipta atas Software dalam Transaksi Bisnis Digital di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023)
Abstrak Perkembangan ekonomi digital mendorong software menjadi aset strategis bernilai ekonomi tinggi yang rentan terhadap pelanggaran hak cipta. Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap program komputer melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengakui software sebagai ciptaan di bidang ilmu pengetahuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum hak cipta atas software, penerapannya dalam praktik transaksi bisnis digital, serta pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, UU Hak Cipta telah memberikan perlindungan komprehensif melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi pencipta software. Namun, dalam praktik transaksi bisnis digital, masih terdapat kesenjangan implementasi akibat rendahnya pemahaman hukum, kompleksitas lisensi, dan karakter metode dalam program komputer. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023 menegaskan pentingnya pembedaan antara ciptaan yang dilindungi dan metode yang tidak dilindungi hak cipta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi hukum, konsistensi penegakan hukum, dan pemahaman karakter software menjadi kunci efektivitas perlindungan hak cipta di era digital. Kata kunci: Hak Cipta, Software, Transaksi Bisnis Digital, UU No. 28 Tahun 2014, Putusan Mahkamah Agung Abstrack The development of the digital economy has positioned software as a strategic asset with high economic value and vulnerability to copyright infringement. Indonesia provides legal protection for computer programs through Law Number 28 of 2014 on Copyright, which recognizes software as a protected scientific creation. This study aims to analyze the legal protection of software copyright, its implementation in digital business transactions, and the legal reasoning of the Supreme Court in Decision Number 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The findings indicate that normatively, the Copyright Law offers comprehensive protection through moral and economic rights. However, in practice, gaps remain due to limited legal awareness, licensing complexity, and the exclusion of methods from copyright protection. The Supreme Court decision emphasizes the distinction between protected creations and unprotected methods. Strengthening legal literacy and consistent law enforcement are essential for effective copyright protection in the digital era. Keywords: Copyright, Software, Digital Business Transactions, Indonesian Copyright Law, Supreme Court Decision.
Copyright (c) 2026 Najwa Aldillah, Maria Rosalina, Zulkifli Ar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Atas Wanprestasi Dengan Pengikatan Hak Tanggungan (Studi Putusan No. 2908 K/PDT/2024)
Abstrak Wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan yang melibatkan hak tanggungan sering menimbulkan sengketa ketika debitur mengalihkan dasar gugatan dari wanprestasi ke perbuatan melawan hukum untuk menghindari konsekuensi hukum. Fenomena ini berpotensi menghambat efektivitas eksekusi hak tanggungan dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan wanprestasi dalam hukum perdata, penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya, serta pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2908 K/Pdt/2024 terkait wanprestasi dengan pengikatan hak tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan induktif untuk menarik kesimpulan dari temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1238, 1243-1251, dan 1865-1866 KUH Perdata yang mengatur tentang kelalaian debitur, ganti rugi, dan pembuktian. Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena mengandung cacat formil berupa obscuur libel, termasuk ketidakjelasan subjek hukum, inkonsistensi identitas, dan kontradiksi antara posita dan petitum. Mahkamah Agung membatalkan kedua putusan tersebut dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan karena terbukti penggugat wanprestasi. Mahkamah Agung menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, tindakan bank dalam mengeksekusi objek jaminan yang telah diikat hak tanggungan adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur pemegang hak tanggungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung mengoreksi kesalahan penerapan hukum oleh judex factie dengan menegaskan perbedaan fundamental antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta memastikan efektivitas eksekusi hak tanggungan sebagai jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan preferen kepada kreditur. Kata Kunci: Wanprestasi, Hak Tanggungan, Perbuatan Melawan Hukum, Eksekusi, Perjanjian Kredit Abstrack Default in bank credit agreements involving mortgages often gives rise to disputes when debtors shift the basis of their claims from default to unlawful acts to avoid legal consequences. This phenomenon has the potential to hinder the effective enforcement of mortgages and create legal uncertainty in banking practices. This study aims to examine the regulation of default in civil law, the application of the law by the Surabaya District Court and the Surabaya High Court, and the legal considerations of the Supreme Court in Decision Number 2908 K/Pdt/2024 regarding default in mortgage binding.This study uses a normative juridical method with a statutory approach and case studies. Secondary data were collected through a literature review covering primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data analysis was conducted qualitatively using an inductive approach to draw conclusions from the research findings. The results indicate that default is regulated by Articles 1238, 1243-1251, and 1865-1866 of the Civil Code, which regulate debtor negligence, compensation, and proof. The Surabaya District Court and the Surabaya High Court declared the lawsuit inadmissible (niet ontvankelijk verklaard) due to formal defects in the form of obscuur libel, including unclear legal subject, inconsistent identity, and contradictions between the posita and petitum. The Supreme Court overturned both decisions and adjudicated the case itself, dismissing the lawsuit because the plaintiff was proven to be in default. The Supreme Court affirmed that, based on Article 6 of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights, the bank's action in executing the collateral secured by the mortgage is valid and not an unlawful act, thus providing strong legal protection for the creditor holding the mortgage. This study concludes that the Supreme Court corrected the misapplication of the law by the judex factie by emphasizing the fundamental distinction between default and unlawful acts and ensuring the effectiveness of the execution of the mortgage as a material security that confers a preferential position on the creditor. Keywords: Default, Mortgage Rights, Unlawful Act, Execution, Credit Agreement
Copyright (c) 2026 Neha Rica Melani, Maria Rosalina, Zulkifli AR https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Menggunakan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN.Skl)
Abstrak Pelaku penganiayaan berat dengan senjata tajam bertanggung jawab secara pidana. Pertanggungjawaban didasarkan pada kesengajaan melukai, kemampuan bertanggung jawab, dan bukti di persidangan. Tindak pidana penganiayaan berat dengan menggunakan senjata tajam diatur dalam Pasal 354 (pidana maksimal 8 tahun) atau Pasal 351 ayat (2) KUHP jika mengakibatkan luka berat (penjara maksimal 5 tahun) sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP penganiayaan berat dengan senjata tajam umumnya diatur dalam pasal terkait penganiayaan mengakibatkan luka berat (Pasal 466 KUHP Baru) dan penggunaan senjata tajam memperberat ancaman pidana. Pertimbangan hakim mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat dengan menggunakan senjata tajam dalam putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN.Skl adalah berfokus pada pembuktian unsur kesengajaan, penggunaan alat tajam, dan akibat luka berat (Pasal 90 KUHP). pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan berat dalam Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN.Skl adalah semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif kedua dan majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan . Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Penganiayaan, Abstract Perpetrators of serious assault using a sharp weapon are criminally liable. Liability is based on intent to injure, capacity to be responsible, and evidence presented at trial. Legal provisions regarding the crime of serious assault using a sharp weapon are regulated in Article 354 (maximum sentence of 8 years) or Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code if it results in serious injury (maximum sentence of 5 years). Meanwhile, in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, serious assault using a sharp weapon is generally regulated in the article related to assault resulting in serious injury (Article 466 of the New Criminal Code), and the use of a sharp weapon increases the threat of punishment. The judge's considerations regarding the proof of the elements of the crime of serious assault using a sharp weapon in decision Number 70/Pid.B/2025/PN.Skl are focused on proving the elements of intent, use of a sharp instrument, and the resulting serious injury (Article 90 of the Criminal Code). The criminal responsibility of the perpetrator of the crime of serious assault as stipulated in Decision Number 70/Pid.B/2025/PN.Skl is that all elements of Article 351 Paragraph (2) of the Criminal Code have been fulfilled. Therefore, the defendant has been legally and convincingly proven to have committed the crime as charged in the second alternative indictment. The panel of judges therefore sentences the defendant to 1 (one) year and 6 (six) months in prison. Keywords: Criminal Responsibility, Crime of Assault, Sharp Weapons.
Copyright (c) 2026 Desy Pardilawati, Panca Sarjana Putra, Syarifuddin Syarifuddin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tinjauan Yuridis Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Sengketa Atas Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Pdt/2024)
Abstrak Tanah merupakan sumber daya strategis yang sering menjadi objek persengketaan hingga berakhir di pengadilan. Tingginya nilai tanah mendorong sebagian pihak menguasainya dengan berbagai cara, termasuk dengan mengalihkan hak atas tanah secara tidak sah dan mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum menurut hukum positif, pertanggungjawaban hukum pihak yang menguasai tanah tanpa izin pemilik, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Pdt/2024. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum berlandaskan Pasal 1365 KUHPerdata, UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pertanggungjawaban pihak yang menguasai tanah tanpa izin pemilik adalah kewajiban mengembalikan objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat. Serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dinilai tepat karena menguatkan kemenangan penggugat selaku pihak yang dirugikan berdasarkan fakta kepemilikan tanah yang sah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam sengketa pertanahan telah memiliki landasan pengaturan yang jelas, dan mengimplikasikan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap legalitas kepemilikan tanah guna menjamin kepastian hukum bagi setiap pemegang hak. Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Atas Tanah, Kepastian Hukum, Pihak yang Dirugikan. Abstract Land is a strategic resource that is often the object of disputes that end up in court. The high value of land encourages some parties to control it in various ways, including by illegally transferring land rights and constructing buildings on land owned by others. This study aims to analyze the legal regulations for land disputes resulting from unlawful acts according to positive law, the legal liability of parties who control land without the owner's permission, and the judge's considerations in Supreme Court Decision Number 371 K/Pdt/2024. The method used is normative juridical descriptive analytical, with a statutory approach and a case approach, and data collection through qualitatively analyzed literature studies. The results of the study indicate that the legal regulations for land disputes resulting from unlawful acts are based on Article 1365 of the Civil Code, UUPA Number 5 of 1960 and PP Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The responsibility of the party who controls land without the owner's permission is the obligation to return the disputed object empty and unconditionally. And the judge's considerations in the decision are considered appropriate because they strengthen the victory of the plaintiff as the injured party based on the fact of legal land ownership. This study concludes that unlawful acts in land disputes have a clear regulatory basis and implies the need to increase public awareness of the legality of land ownership to ensure legal certainty for all rights holders. Keywords: Unlawful Acts, Land Disputes, Legal Certainty, Aggrieved Parties.
Copyright (c) 2026 Anggi Rezeki Utami Br Saragih, Azhari AR, Tajuddin Noor https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/Pn. Plw)
Abstrak Pelaku hubungan seksual dengan penyandang disabilitas dikenakan tanggung jawab pidana penuh dan bahkan menghadapi hukuman yang lebih tinggi karena mengeksploitasi kerentanan korban. Pertanyaan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Apa kebijakan pidana mengenai hubungan seksual dengan penyandang disabilitas? Apa pertanggungjawaban pidana pelaku hubungan seksual dengan penyandang disabilitas berdasarkan Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN.Plw? Apa pertimbangan hukum hakim saat menjatuhkan hukuman kepada pelaku hubungan seksual dengan penyandang disabilitas dalam Putusan Nomor 331/B/2024/PN.Plw? Penelitian ini bersifat deskriptif, dan pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, didukung oleh penelitian yuridis empiris, termasuk wawancara dengan praktisi/advokat hukum di Kota Medan dan analisis kualitatif. Kebijakan pidana mengenai tindak pidana hubungan seksual terhadap penyandang disabilitas dilaksanakan melalui pendekatan pidana dan non-pidana. Pendekatan pidana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 21, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku hubungan seksual terhadap penyandang disabilitas ditentukan dengan pengungkapan fakta di pengadilan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu, perbuatan melawan hukum, kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, kesalahan (sengaja atau lalai), dan tidak adanya alasan. Kesimpulan: Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku persetubuhan seksual terhadap penyandang disabilitas dalam Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN.Plw didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur Pasal 6 huruf c juncto Pasal 6 huruf c. Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya dan terdakwa dipidana 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Kata kunci: Tanggung Jawab Pidana, Hubungan Seksual, Disabilitas. Abstrack Perpetrators of sexual relations with people with disabilities are subject to full criminal responsibility and even face higher penalties for exploiting the victim's vulnerability. The research questions discussed in this study are: What is the criminal policy regarding sexual relations with people with disabilities? What is the criminal liability of perpetrators of sexual relations with persons with disabilities based on Decision Number 331/Pid.B/2024/PN.Plw? What are the judge's legal considerations when sentencing perpetrators of sexual relations with persons with disabilities in Decision Number 331/B/2024/PN.Plw? This research is descriptive, and the approach used is normative juridical research, supported by empirical juridical research, including interviews with legal practitioners/advocates in the City of Medan and qualitative analysis. Criminal policies regarding the criminal act of sexual relations against persons with disabilities are implemented through criminal and non-criminal approaches. The criminal approach is stipulated by Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, especially Article 21, which emphasizes that people with disabilities have the right to be protected from various forms of violence, including sexual violence. Criminal liability for perpetrators of sexual intercourse with persons with disabilities is determined by the disclosure of facts in court that the defendant can be held accountable for having fulfilled the elements of criminal liability, namely, unlawful acts, the ability of the perpetrator to be responsible, fault (intentional or negligent), and the absence of excuse. Conclusion: The judge's legal considerations in sentencing perpetrators of sexual intercourse against persons with disabilities in Decision Number 331/Pid.B/2024/PN.Plw are based on the fulfillment of the elements of Article 6 letter c juncto Article 6 letter c. Article 15 paragraph (1) letter h of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence so that the defendant is responsible for his actions and the defendant is sentenced to 10 (ten) years in prison and a fine of Rp 100,000,000.00 (one hundred million rupiah), with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with a prison sentence of 6 (six) months. Keywords: Criminal Responsibility, Sexual Relations, Disability.
Copyright (c) 2026 Sonia Rizky Fadillah Lubis, Indra Gunawan Purba, Syarifuddin Syarifuddin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional
Abstrak Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, berdasarkan Putusan Nomor 67/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mdn. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU SPPA adalah individu berusia 12 hingga kurang dari 18 tahun yang belum menikah, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana, yang memerlukan perlakuan khusus sesuai prinsip perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus, menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan wawancara praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim mencerminkan upaya menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak melalui penjatuhan pidana 1 tahun 6 bulan serta pembinaan di LPKA. Namun, hakim kurang mempertimbangkan pengulangan tindak pidana oleh anak sebagai faktor pemberat. Studi ini menekankan perlunya keseimbangan antara pembinaan, rehabilitasi, dan efek jera, sehingga pemidanaan anak tetap adil, melindungi hak anak, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kata kunci: Perlindungan Anak, Peradilan Pidana Anak, Pencurian Dengan Kekerasan, UU SPPA, Anak Berkonflik Dengan Hukum Abstrack This study analyzes the legal protection of children in conflict with the law in the crime of theft with violence, based on Decision Number 67/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mdn. Children who are in conflict with the law according to the SPPA Law are individuals aged 12 to less than 18 years who are not married, either as perpetrators, victims, or witnesses to criminal acts, who require special treatment according to the principle of protection, development, and the best interests of the child. The research uses a normative juridical approach with case studies, examining laws and regulations, court decisions, legal literature, and interviews with legal practitioners. The results of the study show that the judge's decision reflects an effort to balance the interests of law enforcement and the best interests of children through the imposition of a sentence of 1 year and 6 months and coaching at LPKA. However, the judge did not consider the repetition of criminal acts by children as a mitigating factor. This study emphasizes the need to strike a balance between coaching, rehabilitation, and deterrent, so that juvenile punishment remains fair, protects children's rights, and provides legal certainty for society. Keywords: Child Protection, Child Criminal Justice, Theft with Violence, SPPA Law, Children in Conflict with the Law
Copyright (c) 2026 M. Faisal Rahendra Lubis, Radiva Aulia, Shaqilla Revi Rizkya, Selvia Madinatunnisa, Khalisa Audira Balqis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Penerapan Prinsip Polluter Pays Principle (Pencemar Membayar) Di Indonesia
Abstrak Pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan usaha dan industri menjadi salah satu permasalahan serius yang mengancam keberlangsungan ekosistem serta kesehatan masyarakat. Salah satu prinsip penting dalam hukum lingkungan yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah asas pencemar membayar (polluter pays principle), yaitu prinsip yang mewajibkan setiap pihak yang menyebabkan pencemaran lingkungan untuk menanggung biaya pemulihan dan ganti kerugian atas dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian dan sejarah terbentuknya asas pencemar membayar, penerapannya di Indonesia, serta penerapan prinsip tersebut terhadap pencemaran limbah B3 menurut hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas pencemar membayar pertama kali diperkenalkan oleh OECD melalui rekomendasi tahun 1972 dan kemudian diadopsi dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Deklarasi Rio 1992. Di Indonesia, asas ini diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa setiap pelaku pencemaran wajib bertanggung jawab atas kerugian dan pemulihan lingkungan hidup. Dalam kasus pencemaran limbah B3, penerapan asas pencemar membayar diwujudkan melalui kewajiban penanggulangan pencemaran, pembayaran ganti rugi, serta pemulihan fungsi lingkungan hidup. Prinsip ini menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan guna memberikan efek jera kepada pelaku usaha, melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mewujudkan keadilan dan keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. Kata Kunci: Asas Pencemar Membayar, Pencemaran Lingkungan, Limbah B3, Hukum Lingkungan, Pertanggungjawaban Lingkungan. Abstrack Environmental pollution due to business and industrial activities is one of the serious problems that threaten the sustainability of the ecosystem and public health. One of the important principles in environmental law used to overcome these problems is the polluter pays principle, which is a principle that requires every party that causes environmental pollution to bear the cost of recovery and compensation for the impact caused. This study aims to find out the meaning and history of the formation of the polluter principle of paying, its application in Indonesia, and the application of this principle to B3 waste pollution according to Indonesian law. The research method used is normative juridical law research with a statutory approach, a case approach, and a comparative approach. The data used is secondary data obtained through literature studies in the form of laws and regulations, books, journals, scientific articles, and research results related to environmental protection and management. The results show that the polluter pays principle was first introduced by the OECD through a recommendation in 1972 and later adopted in various international legal instruments, including the 1992 Rio Declaration. In Indonesia, this principle is applied in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management which affirms that every polluter must be responsible for environmental losses and recovery. In the case of B3 waste pollution, the application of the polluter pays principle is realized through pollution management obligations, compensation payments, and restoration of environmental functions. This principle is an important instrument in the enforcement of environmental laws to provide a deterrent effect to business actors, protect people's rights to a good and healthy environment, and realize environmental justice and sustainability in Indonesia. Keywords: Polluter Pays Principle, Environmental Pollution, B3 Waste, Environmental Law, Environmental Responsibility
Copyright (c) 2026 M. Faisal Rahendra Lubis, Siti Aulia Zahro, Sawfa Fiznna, Nazwa Yonda Syahvira, Habibah Hasanah Ali https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penelitian di LPPOM MUI Sumatera Utara)
Abstrak Seluruh produk pangan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali yang diharamkan secara syariat. Perlindungan hukum konsumen atas produk pangan tidak bersertifikat halal di Indonesia diatur utamanya melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha wajib memberikan informasi halal, dan produk non-halal wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap produk makanan tidak bersertifikat halal, bagaimana fungsi label halal dalam produk makanan dalam kemasan sebagai upaya perlindungan konsumen, bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk pangan Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris guna memberikan gambaran sistematis dan akurat mengenai norma-norma yang berlaku. Data dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan secara mendalam berdasarkan peraturan perundang-undangan serta dianalisis secara kualitatif. Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk pangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, hingga pencabutan izin edar dan produk ditarik dari pasaran dan dalam kondisi tertentu, pelaku usaha dapat dihadapkan pada ancaman pidana penjara. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Produk Pangan, Halal. Abstract All food products imported, distributed, and traded in Indonesia must be halal certified, except for those prohibited by Sharia law. Legal protection for consumers of non-halal-certified food products in Indonesia is primarily regulated through Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Businesses are required to provide halal information, and non-halal products are required to state that they are not halal. Consumers have the right to safety, comfort, and accurate information. The research questions in this study are: how the legal regulations regulate consumer protection for non-halal-certified food products, how the halal label on packaged food products functions as a consumer protection measure, and what the legal consequences are for businesses that fail to include halal certification on food products. This research is descriptive in nature, and the approaches used are normative and empirical juridical research to provide a systematic and accurate overview of applicable norms. Data is analyzed qualitatively to answer the questions in depth based on laws and regulations, and qualitative analysis. Legal consequences for business actors who do not include halal certificates on food products can be subject to administrative sanctions in the form of written warnings, administrative fines, up to the revocation of distribution permits and products being withdrawn from the market and under certain conditions, business actors can face the threat of imprisonment. Keywords: Legal Protection, Consumers, Food Products, Halal.
Copyright (c) 2026 Icha Widya Utami, Adil Akhyar, Tajuddin Noor https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Legal Standing dalam Gugatan Pelanggaran Hak Desain Industri (Studi Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-HKI/2024)
Abstrak Legal standing merupakan ketentuan hukum yang menentukan kedudukan hukum seseorang dalam suatu gugatan atau proses penyelesaian sengketa. Tanpa adanya legal standing, gugatan yang diajukan dapat dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard) oleh pengadilan, terlepas dari substansi pelanggaran yang terjadi. Penelitan ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana pengaturan legal standing dan syarat pemegang hak desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Hak Desain Industri, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang legal standing hukum penggugat menurut Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang bersifat deskriptif, dengan mengkaji putusan serta regulasi hukum yang relevan sebagai metode pendekatan. Hasil daripada penelitian ini, ialah Penggugat pada objek penelitian dinyatakan tidak memiliki legal standing karena bukan Pemegang Hak Desain Industri atau Penerima Lisensi. Penulis berkesimpulan bahwasanya legal standing, khususnya dalam mengajukan Gugatan Pelanggaran Hak Desain Industri, merupakan kepentingan yang nyata. Setiap pelaku usaha perlu memastikan status hukum yang jelas sebelum mengajukan gugatan, untuk mencegah pihak yang tidak memiliki atau memalsukan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan demi kepentingan pribadi tanpa pengaturan yang berdasar. Kata kunci: Legal Standing, Desain Industri, Gugatan Pelanggaran Hak Desain Industri. Abstrack Legal standing is a legal provision that determines a person's legal standing in a lawsuit or dispute resolution process. Without legal standing, the lawsuit filed can be declared inadmissible (niet ontvankelijke verklaard) by the court, regardless of the substance of the violation that occurred. This study aims to examine how the legal standing and requirements for industrial design rights holders are regulated according to Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design Rights, as well as how the judge's legal considerations regarding the plaintiff's legal standing according to Decision Number 266 K/Pdt.Sus-HKI/2024. This study uses a descriptive juridical-normative method, by examining relevant decisions and legal regulations as an approach method. The result of this study is that the Plaintiff in the research object is declared to have no legal standing because he is not an Industrial Design Rights Holder or Licensee. The author concludes that legal standing, especially in filing a Lawsuit for Infringement of Industrial Design Rights, is a real interest. Every business actor needs to ensure a clear legal status before filing a lawsuit, to prevent parties who do not have or falsify legal interests from filing lawsuits for personal interests without any basis. Keywords: Legal Standing, Industrial Design, Lawsuit for Infringement of Industrial Design Rights.
Copyright (c) 2026 Nurul ‘Izzah HD, Maria Rosalina, Zulkifli AR https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Hukum Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 2562 K/Pdt/2025)
Abstrak Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri yang dalam praktiknya sering menimbulkan permasalahan lanjutan, terutama terkait dengan penetapan hak asuh anak. Dalam kondisi tersebut, anak menjadi pihak yang paling rentan sehingga diperlukan perlindungan hukum yang berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum penetapan hak asuh anak pasca perceraian, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2562 K/Pdt/2025. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum penetapan hak asuh anak dalam putusan tersebut mengacu pada Pasal 41 huruf b, Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973. Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan tercermin dari pertimbangan hukum hakim yang memperhatikan aspek kesehjateraan anak, kedewasaan, psikologis, emosional, dan lingkungan pengasuhan yang membutuhkan perawatan, Pendidikan, dan asuhan dari ibu yang selama ini mengurus anaknya dengan baik. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan hak asuh anak pada Putusan Nomor 2562 K/Pdt/2025 telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Saran, perlu adanya aturan yang lebih jelas mengenai hak asuh anak setelah perceraian agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman putusan, dengan menjadikan yurisprudensi sebagai pedoman bagi hakim serta mengoptimalkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kata kunci: Perceraian, Hak Asuh Anak, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pertimbangan Hakim. Abstrack Divorce is a legal event that ends the marital relationship between husband and wife which in practice often gives rise to further problems, especially related to the determination of child custody. In such conditions, children are the most vulnerable party so that legal protection is needed based on the principle of the best interests of children as the main consideration in every decision. This study aims to analyze the legal basis for determining child custody after divorce, the application of the principle of the best interests of children, and the judge's legal considerations in Decision Number 2562 K/Pdt/2025. This study uses a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. This study shows that the legal basis for determining child custody in the decision refers to Article 41 letter b, Article 47 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and Supreme Court Jurisprudence Number 102 K/Sip/1973. The application of the principle of the best interests of the child in the decision is reflected in the judge's legal considerations that pay attention to the child's welfare, maturity, psychological, emotional, and caregiving environment that requires care, education, and care from the mother who has been taking good care of her child. The conclusion in this study shows that the determination of child custody in Decision Number 2562 K / Pdt / 2025 has applied the principle of the best interests of the child. Suggestions, there needs to be clearer rules regarding child custody after divorce in order to create legal certainty and uniformity of decisions, by making jurisprudence a guideline for judges and optimizing the application of the principle of the best interests of the child. Keywords: Divorce, Child Custody, Principle of Best Interests of the Child, Judge's Considerations.
Copyright (c) 2026 Wahyu Eliza https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tinjauan Yuridis Penerapan Putusan Verstek Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ingkar Janji (Studi Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2021/PN.Mdn)
Abstrak Meningkatnya harga kebutuhan saat ini, memaksa banyak pihak untuk dapat memenuhi kebutuhannya termasuk dengan cara melakukan pinjaman uang kepada pihak lain. Hubungan pinjam meminjam tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Metode pendekatan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”. Proses penanganan perkara perdata yang dilakukan secara verstek, putusan verstek yang diatur dalam Pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 R.Bg. dan 207-208 R.Bg UU Nomor 20 Tahun 1947 dan SEMA Nomor 9 Tahun 1946. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat, Akibat hukum atas perbuatan ingkar janji dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini : Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim. Pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan putusan verstek pada Putusan PN Medan menyatakan Surat Perjanjian Pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II sebagai Istri adalah sah dan mengikat secara hukum. Perbuatan Tergugat I yang lalai dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian adalah Pebuatan Inkar Janji (Wanprestasi). Ditarik kesimpulan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah, Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan, Penggugat hadir di persidangan, dan Penggugat mohon keputusan Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah. Menghukum Para Tergugat untuk membayar keseluruhan secara Renteng jumlah utang sejumlah Rp. 78.479.000,00 secara tunai dan kontan, Kata Kunci : Yuridis, Verstek, Ingkar Janji. Abstract The current increase in the cost of living has forced many people to find ways to meet their needs, including by borrowing money from others. Such loan relationships are established through an agreement between the borrower (debtor) and the lender (creditor), which is set out in a contract. The research method used in this thesis is a normative juridical approach. A normative juridical approach emphasizes the study of law, focusing on secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The handling of civil cases through a verstek (default) decision process is regulated in Articles 125, 196–197 of the HIR, Articles 148–153 and 207–208 of the R.Bg., Law Number 20 of 1947, and Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 9 of 1946. A verstek decision may be rendered when certain requirements are met. The legal consequence of a breach of contract (wanprestatie) includes legal penalties or sanctions as follows: the debtor is obliged to compensate for the damages suffered by the creditor; and, if the obligation is reciprocal, the creditor may request annulment or cancellation of the agreement through the court. In the legal considerations of the judge in applying a verstek decision in the Medan District Court ruling, it was stated that the Loan Agreement between the Plaintiff and Defendant I—approved by Defendant II as the wife—is legally valid and binding. Defendant I’s failure to fulfill their obligations under the Agreement constitutes a breach of contract (wanprestatie). It is concluded that the Defendants were lawfully and properly summoned, but failed to appear in court or appoint a representative, and there is no indication that their absence was due to a legitimate reason. The Defendants also did not raise any objection or exception regarding the court's jurisdiction. The Plaintiff appeared at the hearing and requested a decision. The trial process must proceed in accordance with procedures as determined by statutory regulations. In an obligation to deliver something, the risk transfers to the debtor once a breach occurs. The debtor is also required to pay legal costs if the case is brought before the District Court and the debtor is found guilty. The Defendants were sentenced to pay the full amount of debt—Rp. 78,479,000.00—jointly and severally, in cash and in full. Keywords: Juridical, Verstek (Default Judgment), Breach of Contract
Copyright (c) 2026 M. Pangeran Fajriannur Nasution, Maria Rosalina, Danialsyah Danialsyah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pertanggungjawaban Pidana Ibu Kandung Atas Pembiaran Kekerasan Anak
Abstrak Kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga tidak selalu terjadi melalui perbuatan aktif. Dalam keadaan tertentu, sikap diam orang tua yang mengetahui adanya kekerasan dapat berubah menjadi persoalan pidana, terutama apabila orang tua tersebut mempunyai kewajiban hukum untuk melindungi anak. Artikel ini membahas pertanggungjawaban pidana ibu kandung yang membiarkan kekerasan terhadap anak hingga menimbulkan kematian, dengan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1540/Pid.Sus/2024/PN Mdn sebagai titik analisis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum utama terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum pidana serta perlindungan anak. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa frasa “membiarkan” dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dipahami sebagai delik omisi apabila terbukti adanya kewajiban hukum untuk bertindak, kemampuan nyata untuk mencegah atau menghentikan kekerasan, kesalahan, serta hubungan antara sikap pasif dengan akibat yang dilarang. Ibu kandung memiliki kedudukan khusus sebagai pihak yang wajib menjamin keselamatan anak, tetapi pemidanaan tetap harus dibangun melalui pembuktian yang cermat, bukan sekadar karena status keibuan. Artikel ini menegaskan perlunya batas penafsiran yang proporsional agar perlindungan anak berjalan kuat tanpa mengabaikan asas legalitas, asas kesalahan, dan keadilan bagi terdakwa. Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana; ibu kandung; pembiaran; delik omisi; perlindungan anak. Abstrack The increase in cases of violence against children in Indonesia will reach 19,628 cases in 2024, most of which occur in the family environment. Not a few cases involve the passive attitude of biological mothers who allow violence to occur without any protective efforts to result in the death of the child. This encourages the author to examine more deeply the act of "letting go" which is categorized as omissi delicta, where the biological mother as the holder of the guarantor has an active legal obligation to protect the child based on Article 76C jo. Article 80 paragraph (4) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This research is descriptive with a normative juridical method using a legislative approach and a case approach. Secondary data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through literature studies and analyzed qualitatively descriptively. The results of the study show: First, the application of the law to the act of "allowing" is fulfilled if it is cumulatively proven that there is a rechtplicht, a real ability to act, and the non-performance of the obligation accompanied by an element of dolus. Second, the criminal liability of the biological mother in Decision Number 1540/Pid.Sus/2024/PN Mdn is built on three pillars: actus reus, mens rea, and toerekeningsvatbaarheid without any justification or excuse. Third, the judge's consideration in imposing a prison sentence of 3 years and 6 months considered the aggravating matter, namely that the defendant was a biological mother who was supposed to protect the victim, and rejected the construction of the inclusion of Article 55 of the Criminal Code because the defendant's actions had fulfilled the elements of the crime independently. It was concluded that the responsibility to protect children is not just a moral obligation, but a legal obligation whose violation through neglect is subject to strict criminal sanctions. It is recommended that lawmakers formulate clearer normative definitions of the "permissible" limits that can be punished, that law enforcement officials actively engage forensic psychologists, and that governments integrate gender perspectives and children's rights at every stage of the judicial process. Keywords : Criminal Liability, Biological Mother, Omissi Delicta, Garantenstellung, Child Protection
Copyright (c) 2026 Najwa Salsabila, Mhd Ansori Lubis, Syarifuddin Syarifuddin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0