Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
type: channel
description: Jurnal Al-Hikmah merupakan salah satu wujud sumbangsih Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dalam upaya mengembangkan, memajukan dan mendokumentasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai salah satu jurnal yang dikelola oleh Fakultas Hukum UISU, Jurnal ini ditujukan sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mempublikasikan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh para pengajar, baik dari dalam lingkungan UISU maupun dari luar. Tidak terikat pada itu, Jurnal ini juga memberikan kesempatan bagi khalayak umum untuk mempublikasikan karya ilmiah dalam ranah hukum yang dapat berupa hasil penelitian, artikel ulas maupun laporan kasus.
publisher: universitas Islam Sumatera Utara
language: en-US
publication name: Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
issn: 2746-1912
items: Perkembangan Hukum Pidana Khusus dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
items: Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
items: Peran Kejaksaan Negeri Medan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (TOGEL)
items: https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/13703
items: Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Atas Wanprestasi Dengan Pengikatan Hak Tanggungan (Studi Putusan No. 2908 K/PDT/2024)
items: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Menggunakan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN.Skl)
items: Tinjauan Yuridis Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Sengketa Atas Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Pdt/2024)
items: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/Pn. Plw)
items: Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional
items: Penerapan Prinsip Polluter Pays Principle (Pencemar Membayar) Di Indonesia
items: https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/13783
items: Analisis Legal Standing dalam Gugatan Pelanggaran Hak Desain Industri (Studi Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-HKI/2024)
items: Analisis Hukum Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 2562 K/Pdt/2025)
items: Tinjauan Yuridis Penerapan Putusan Verstek Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ingkar Janji (Studi Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2021/PN.Mdn)
items: Pertanggungjawaban Pidana Ibu Kandung Atas Pembiaran Kekerasan Anak

Perkembangan Hukum Pidana Khusus dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
type: item
description: Abstrak Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan masalah serius yang tidak hanya melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga merusak struktur sosial dan kondisi mental korban. Kasus ini sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan memiliki dampak yang mendalam dan jangka panjang. Hukum pidana memegang peranan penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual, dengan memberikan hukuman bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Namun, efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan seksual seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran hukum, stigma sosial, serta keterbatasan aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan dengan tepat. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum pidana berfungsi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang cukup memadai, masih terdapat berbagai kendala dalam penerapan hukum pidana yang memerlukan perbaikan dalam aspek hukum, sosial, dan budaya untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, ada tantangan dalam penegakan hukumnya karena dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum itu sendiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk mengetahui tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pasca diundangkannya UU TPKS. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, UU TPKS merupakan pelengkap instrumen hukum pidana Indonesia untuk menanggulangi TPKS. Kedua, UU TPKS memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual secara sistemik. Ketiga, UU TPKS memuat sarana penal dan sarana non penal untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual. Kat…
creator: Syarifuddin Syarifuddin
creator: Albar Ramadhan
creator: Raihan Alvi
creator: Muhamad Agung perdana
creator: Iham Siregar
creator: Muhammad Dzaky Abdullah
rights: Copyright (c) 2026 Syarifuddin Syarifuddin, Albar Ramadhan, Raihan Alvi, Muhamad Agung perdana, Iham Siregar, Muhammad Dzaky Abdullah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-06-08
publication date: 2026-06-08
volume: 7
number: 2
starting page: 239
ending page: 252
doi: 10.30743/jhah.v7i2.13700

Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
type: item
description: Abstrak Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan aspek penting dalam hubungan hukum perasuransian, mengingat posisi pemegang polis sering kali berada pada keadaan yang lemah dibandingkan dengan perusahaan asuransi. Hal ini disebabkan oleh penggunaan perjanjian baku yang disusun secara sepihak oleh perusahaan asuransi sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran perjanjian asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang polis telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, dalam praktik masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya sehingga diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Kata kunci: perlindungan hukum, pemegang polis, asuransi. Abstract Legal protection for insurance policyholders is an important aspect of insurance legal relations, considering that policyholders are often in a weaker position compared to insurance companies. This condition is mainly caused by the use of standard form contracts prepared unilaterally by insurance companies, which may lead to an imbalance of rights and obligations between the parties. This study aims to analyze the forms of legal protection provided to insurance policyholders and the dispute resolution mechanisms available in the event of a breach of an insurance agreement. The research method used is normative legal research employing statutory and concep…
creator: M. Faisal Rahendra Lubis
creator: Ali Akbar Sinambela
creator: Agus Rahman Nasution
creator: Muhammad Dzaky Abdullah
creator: Ali Akbar Boang Manalu
rights: Copyright (c) 2026 M. Faisal Rahendra Lubis, Ali Akbar Sinambela, Agus Rahman Nasution, Muhammad Dzaky Abdullah, Ali Akbar Boang Manalu https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-06-08
publication date: 2026-06-08
volume: 7
number: 2
starting page: 253
ending page: 270
doi: 10.30743/jhah.v7i2.13701

Peran Kejaksaan Negeri Medan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (TOGEL)
type: item
description: Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pembuatan rencana surat dakwaan dan surat dakwaan dilakukan dalam tahap yang berbeda, yakni rencana surat dakwaan dibuat dalam tahap pertama yaitu tahap penyerahan berkas perkara dan surat dakwaan dibuat dalam tahap kedua yaitu tahap penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti Penerapan sanksi Pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian Kejari Medan dalam menerapan Sanksi Pidana pada Pelaku Perjudian mengacu pada Undang-undang Penertiban Perjudian serta peraturan lain seperti KUHP. Dengan adanya kendala-kendala diatas yang menjadi penghalang atau penghambat bagi aparat penegak hukum yang berada di jajaran penegak hukum Kejari Medan untuk mengungkap perjudian togel dilingkungan masyarakat Kota Medan Kata Kunci : Kejaksaan, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perjudian. Abstract This study aims to study the preparation of the indictment plan and the indictment is carried out in different stages, namely the indictment plan is made in the first stage, namely the stage of submitting case files and the indictment is made in the second stage, namely the stage of accepting responsibility for the suspect and evidence. Application of Criminal sanctions for perpetrators of gambling crimes The Medan District Attorney's Office in applying Criminal Sanctions to Gambling Perpetrators refers to the Gambling Control Law and other regulations such as the Criminal Code. With the above obstacles that become obstacles or obstacles for law enforcement officers in the Medan District Attorney's Office law enforcement ranks to uncover lottery gambling in the Medan City community Keywords: Prosecutor's Office, Law Enforcement, Gambling Crimes.
creator: M. Rizki Anggara
creator: Panca Sarjana Putra
creator: Indra Gunawan Purba
rights: Copyright (c) 2026 M. Rizki Anggara, Panca Sarjana Putra, Indra Gunawan Purba https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-06-08
publication date: 2026-06-08
volume: 7
number: 2
starting page: 271
ending page: 286
doi: 10.30743/jhah.v7i2.13702

https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/13703
type: item
title: Perlindungan Hak Cipta atas Software dalam Transaksi Bisnis Digital di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023)
description: Abstrak Perkembangan ekonomi digital mendorong software menjadi aset strategis bernilai ekonomi tinggi yang rentan terhadap pelanggaran hak cipta. Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap program komputer melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengakui software sebagai ciptaan di bidang ilmu pengetahuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum hak cipta atas software, penerapannya dalam praktik transaksi bisnis digital, serta pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, UU Hak Cipta telah memberikan perlindungan komprehensif melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi pencipta software. Namun, dalam praktik transaksi bisnis digital, masih terdapat kesenjangan implementasi akibat rendahnya pemahaman hukum, kompleksitas lisensi, dan karakter metode dalam program komputer. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023 menegaskan pentingnya pembedaan antara ciptaan yang dilindungi dan metode yang tidak dilindungi hak cipta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi hukum, konsistensi penegakan hukum, dan pemahaman karakter software menjadi kunci efektivitas perlindungan hak cipta di era digital. Kata kunci: Hak Cipta, Software, Transaksi Bisnis Digital, UU No. 28 Tahun 2014, Putusan Mahkamah Agung Abstrack The development of the digital economy has positioned software as a strategic asset with high economic value and vulnerability to copyright infringement. Indonesia provides legal protection for computer programs through Law Number 28 of 2014 on Copyright, which recognizes software as a protected scientific creation. This study aims to analyze the legal protection of software copyright, its implementation in digital business transactions, and the legal reasoning of the Supreme Court in Deci…
creator: Najwa Aldillah
creator: Maria Rosalina
creator: Zulkifli Ar
rights: Copyright (c) 2026 Najwa Aldillah, Maria Rosalina, Zulkifli Ar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-06-08
publication date: 2026-06-08
volume: 7
number: 2
starting page: 287
ending page: 294
doi: 10.30743/jhah.v7i2.13703

Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Atas Wanprestasi Dengan Pengikatan Hak Tanggungan (Studi Putusan No. 2908 K/PDT/2024)
type: item
description: Abstrak Wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan yang melibatkan hak tanggungan sering menimbulkan sengketa ketika debitur mengalihkan dasar gugatan dari wanprestasi ke perbuatan melawan hukum untuk menghindari konsekuensi hukum. Fenomena ini berpotensi menghambat efektivitas eksekusi hak tanggungan dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan wanprestasi dalam hukum perdata, penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya, serta pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2908 K/Pdt/2024 terkait wanprestasi dengan pengikatan hak tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan induktif untuk menarik kesimpulan dari temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1238, 1243-1251, dan 1865-1866 KUH Perdata yang mengatur tentang kelalaian debitur, ganti rugi, dan pembuktian. Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena mengandung cacat formil berupa obscuur libel, termasuk ketidakjelasan subjek hukum, inkonsistensi identitas, dan kontradiksi antara posita dan petitum. Mahkamah Agung membatalkan kedua putusan tersebut dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan karena terbukti penggugat wanprestasi. Mahkamah Agung menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, tindakan bank dalam mengeksekusi objek jaminan yang telah diikat hak tanggungan adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur pemegang hak tanggungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung …
creator: Neha Rica Melani
creator: Maria Rosalina
creator: Zulkifli AR
rights: Copyright (c) 2026 Neha Rica Melani, Maria Rosalina, Zulkifli AR https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-06-08
publication date: 2026-06-08
volume: 7
number: 2
starting page: 295
ending page: 211
doi: 10.30743/jhah.v7i2.13704

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Menggunakan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN.Skl)
type: item
description: Abstrak Pelaku penganiayaan berat dengan senjata tajam bertanggung jawab secara pidana. Pertanggungjawaban didasarkan pada kesengajaan melukai, kemampuan bertanggung jawab, dan bukti di persidangan. Tindak pidana penganiayaan berat dengan menggunakan senjata tajam diatur dalam Pasal 354 (pidana maksimal 8 tahun) atau Pasal 351 ayat (2) KUHP jika mengakibatkan luka berat (penjara maksimal 5 tahun) sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP penganiayaan berat dengan senjata tajam umumnya diatur dalam pasal terkait penganiayaan mengakibatkan luka berat (Pasal 466 KUHP Baru) dan penggunaan senjata tajam memperberat ancaman pidana. Pertimbangan hakim mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat dengan menggunakan senjata tajam dalam putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN.Skl adalah berfokus pada pembuktian unsur kesengajaan, penggunaan alat tajam, dan akibat luka berat (Pasal 90 KUHP). pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan berat dalam Putusan Nomor 70/Pid.B/2025/PN.Skl adalah semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif kedua dan majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan . Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Penganiayaan, Abstract Perpetrators of serious assault using a sharp weapon are criminally liable. Liability is based on intent to injure, capacity to be responsible, and evidence presented at trial. Legal provisions regarding the crime of serious assault using a sharp weapon are regulated in Article 354 (maximum sentence of 8 years) or Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code if it results in serious injury (maximum sentence of 5 years). Meanwhile, in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, serious assault using a sharp weapon …
creator: Desy Pardilawati
creator: Panca Sarjana Putra
creator: Syarifuddin Syarifuddin
rights: Copyright (c) 2026 Desy Pardilawati, Panca Sarjana Putra, Syarifuddin Syarifuddin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-06-08
publication date: 2026-06-08
volume: 7
number: 2
starting page: 312
ending page: 317
doi: 10.30743/jhah.v7i2.13705

Tinjauan Yuridis Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Sengketa Atas Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Pdt/2024)
type: item
description: Abstrak Tanah merupakan sumber daya strategis yang sering menjadi objek persengketaan hingga berakhir di pengadilan. Tingginya nilai tanah mendorong sebagian pihak menguasainya dengan berbagai cara, termasuk dengan mengalihkan hak atas tanah secara tidak sah dan mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum menurut hukum positif, pertanggungjawaban hukum pihak yang menguasai tanah tanpa izin pemilik, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Pdt/2024. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum berlandaskan Pasal 1365 KUHPerdata, UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pertanggungjawaban pihak yang menguasai tanah tanpa izin pemilik adalah kewajiban mengembalikan objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat. Serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dinilai tepat karena menguatkan kemenangan penggugat selaku pihak yang dirugikan berdasarkan fakta kepemilikan tanah yang sah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam sengketa pertanahan telah memiliki landasan pengaturan yang jelas, dan mengimplikasikan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap legalitas kepemilikan tanah guna menjamin kepastian hukum bagi setiap pemegang hak. Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Atas Tanah, Kepastian Hukum, Pihak yang Dirugikan. Abstract Land is a strategic resource that is often the object of disputes that end up in court. The high value of land encourages some parties to control it in various ways, including by illegally transferring land rights and constructing buildings on land owned by …
creator: Anggi Rezeki Utami Br Saragih
creator: Azhari AR
creator: Tajuddin Noor
rights: Copyright (c) 2026 Anggi Rezeki Utami Br Saragih, Azhari AR, Tajuddin Noor https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-06-08
publication date: 2026-06-08
volume: 7
number: 2
starting page: 318
ending page: 329
doi: 10.30743/jhah.v7i2.13706

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/Pn. Plw)
type: item
description: Abstrak Pelaku hubungan seksual dengan penyandang disabilitas dikenakan tanggung jawab pidana penuh dan bahkan menghadapi hukuman yang lebih tinggi karena mengeksploitasi kerentanan korban. Pertanyaan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Apa kebijakan pidana mengenai hubungan seksual dengan penyandang disabilitas? Apa pertanggungjawaban pidana pelaku hubungan seksual dengan penyandang disabilitas berdasarkan Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN.Plw? Apa pertimbangan hukum hakim saat menjatuhkan hukuman kepada pelaku hubungan seksual dengan penyandang disabilitas dalam Putusan Nomor 331/B/2024/PN.Plw? Penelitian ini bersifat deskriptif, dan pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, didukung oleh penelitian yuridis empiris, termasuk wawancara dengan praktisi/advokat hukum di Kota Medan dan analisis kualitatif. Kebijakan pidana mengenai tindak pidana hubungan seksual terhadap penyandang disabilitas dilaksanakan melalui pendekatan pidana dan non-pidana. Pendekatan pidana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 21, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku hubungan seksual terhadap penyandang disabilitas ditentukan dengan pengungkapan fakta di pengadilan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu, perbuatan melawan hukum, kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, kesalahan (sengaja atau lalai), dan tidak adanya alasan. Kesimpulan: Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku persetubuhan seksual terhadap penyandang disabilitas dalam Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN.Plw didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur Pasal 6 huruf c juncto Pasal 6 huruf c. Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga terdakwa bert…
creator: Sonia Rizky Fadillah Lubis
creator: Indra Gunawan Purba
creator: Syarifuddin Syarifuddin
rights: Copyright (c) 2026 Sonia Rizky Fadillah Lubis, Indra Gunawan Purba, Syarifuddin Syarifuddin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-06-08
publication date: 2026-06-08
volume: 7
number: 2
starting page: 330
ending page: 361
doi: 10.30743/jhah.v7i2.13707

Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional
type: item
description: Abstrak Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, berdasarkan Putusan Nomor 67/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mdn. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU SPPA adalah individu berusia 12 hingga kurang dari 18 tahun yang belum menikah, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana, yang memerlukan perlakuan khusus sesuai prinsip perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus, menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan wawancara praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim mencerminkan upaya menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak melalui penjatuhan pidana 1 tahun 6 bulan serta pembinaan di LPKA. Namun, hakim kurang mempertimbangkan pengulangan tindak pidana oleh anak sebagai faktor pemberat. Studi ini menekankan perlunya keseimbangan antara pembinaan, rehabilitasi, dan efek jera, sehingga pemidanaan anak tetap adil, melindungi hak anak, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kata kunci: Perlindungan Anak, Peradilan Pidana Anak, Pencurian Dengan Kekerasan, UU SPPA, Anak Berkonflik Dengan Hukum Abstrack This study analyzes the legal protection of children in conflict with the law in the crime of theft with violence, based on Decision Number 67/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Mdn. Children who are in conflict with the law according to the SPPA Law are individuals aged 12 to less than 18 years who are not married, either as perpetrators, victims, or witnesses to criminal acts, who require special treatment according to the principle of protection, development, and the best interests of the child. The research uses a normative juridical approach with case studies, examining laws and regulations, court decisions, legal literature, and interviews with legal practitioners. The results of the study show t…
creator: M. Faisal Rahendra Lubis
creator: Radiva Aulia
creator: Shaqilla Revi Rizkya
creator: Selvia Madinatunnisa
creator: Khalisa Audira Balqis
rights: Copyright (c) 2026 M. Faisal Rahendra Lubis, Radiva Aulia, Shaqilla Revi Rizkya, Selvia Madinatunnisa, Khalisa Audira Balqis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-06-08
publication date: 2026-06-08
volume: 7
number: 2
starting page: 362
ending page: 375
doi: 10.30743/jhah.v7i2.13708

Penerapan Prinsip Polluter Pays Principle (Pencemar Membayar) Di Indonesia
type: item
description: Abstrak Pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan usaha dan industri menjadi salah satu permasalahan serius yang mengancam keberlangsungan ekosistem serta kesehatan masyarakat. Salah satu prinsip penting dalam hukum lingkungan yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah asas pencemar membayar (polluter pays principle), yaitu prinsip yang mewajibkan setiap pihak yang menyebabkan pencemaran lingkungan untuk menanggung biaya pemulihan dan ganti kerugian atas dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian dan sejarah terbentuknya asas pencemar membayar, penerapannya di Indonesia, serta penerapan prinsip tersebut terhadap pencemaran limbah B3 menurut hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas pencemar membayar pertama kali diperkenalkan oleh OECD melalui rekomendasi tahun 1972 dan kemudian diadopsi dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Deklarasi Rio 1992. Di Indonesia, asas ini diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa setiap pelaku pencemaran wajib bertanggung jawab atas kerugian dan pemulihan lingkungan hidup. Dalam kasus pencemaran limbah B3, penerapan asas pencemar membayar diwujudkan melalui kewajiban penanggulangan pencemaran, pembayaran ganti rugi, serta pemulihan fungsi lingkungan hidup. Prinsip ini menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan guna memberikan efek jera kepada pelaku usaha, melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidu…
creator: M. Faisal Rahendra Lubis
creator: Siti Aulia Zahro
creator: Sawfa Fiznna
creator: Nazwa Yonda Syahvira
creator: Habibah Hasanah Ali
rights: Copyright (c) 2026 M. Faisal Rahendra Lubis, Siti Aulia Zahro, Sawfa Fiznna, Nazwa Yonda Syahvira, Habibah Hasanah Ali https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-06-08
publication date: 2026-06-08
volume: 7
number: 2
starting page: 376
ending page: 388
doi: 10.30743/jhah.v7i2.13709

https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/13783
type: item
title: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penelitian di LPPOM MUI Sumatera Utara)
description: Abstrak Seluruh produk pangan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali yang diharamkan secara syariat. Perlindungan hukum konsumen atas produk pangan tidak bersertifikat halal di Indonesia diatur utamanya melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha wajib memberikan informasi halal, dan produk non-halal wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap produk makanan tidak bersertifikat halal, bagaimana fungsi label halal dalam produk makanan dalam kemasan sebagai upaya perlindungan konsumen, bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk pangan Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris guna memberikan gambaran sistematis dan akurat mengenai norma-norma yang berlaku. Data dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan secara mendalam berdasarkan peraturan perundang-undangan serta dianalisis secara kualitatif. Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk pangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, hingga pencabutan izin edar dan produk ditarik dari pasaran dan dalam kondisi tertentu, pelaku usaha dapat dihadapkan pada ancaman pidana penjara. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Produk Pangan, Halal. Abstract All food products imported, distributed, and traded in Indonesia must be halal certified, except for those prohibited by Sharia law. Legal protection for consumers of non-halal-certified food products in Indonesia is primarily regulated through Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance …
creator: Icha Widya Utami
creator: Adil Akhyar
creator: Tajuddin Noor
rights: Copyright (c) 2026 Icha Widya Utami, Adil Akhyar, Tajuddin Noor https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-06-08
publication date: 2026-06-08
volume: 7
number: 2
starting page: 389
ending page: 423
doi: 10.30743/jhah.v7i2.13783

Analisis Legal Standing dalam Gugatan Pelanggaran Hak Desain Industri (Studi Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-HKI/2024)
type: item
description: Abstrak Legal standing merupakan ketentuan hukum yang menentukan kedudukan hukum seseorang dalam suatu gugatan atau proses penyelesaian sengketa. Tanpa adanya legal standing, gugatan yang diajukan dapat dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard) oleh pengadilan, terlepas dari substansi pelanggaran yang terjadi. Penelitan ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana pengaturan legal standing dan syarat pemegang hak desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Hak Desain Industri, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang legal standing hukum penggugat menurut Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang bersifat deskriptif, dengan mengkaji putusan serta regulasi hukum yang relevan sebagai metode pendekatan. Hasil daripada penelitian ini, ialah Penggugat pada objek penelitian dinyatakan tidak memiliki legal standing karena bukan Pemegang Hak Desain Industri atau Penerima Lisensi. Penulis berkesimpulan bahwasanya legal standing, khususnya dalam mengajukan Gugatan Pelanggaran Hak Desain Industri, merupakan kepentingan yang nyata. Setiap pelaku usaha perlu memastikan status hukum yang jelas sebelum mengajukan gugatan, untuk mencegah pihak yang tidak memiliki atau memalsukan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan demi kepentingan pribadi tanpa pengaturan yang berdasar. Kata kunci: Legal Standing, Desain Industri, Gugatan Pelanggaran Hak Desain Industri. Abstrack Legal standing is a legal provision that determines a person's legal standing in a lawsuit or dispute resolution process. Without legal standing, the lawsuit filed can be declared inadmissible (niet ontvankelijke verklaard) by the court, regardless of the substance of the violation that occurred. This study aims to examine how the legal standing and requirements for industrial design rights holders are regulated according to Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design Rights, as well as how the judge's legal con…
creator: Nurul ‘Izzah HD
creator: Maria Rosalina
creator: Zulkifli AR
rights: Copyright (c) 2026 Nurul ‘Izzah HD, Maria Rosalina, Zulkifli AR https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-06-08
publication date: 2026-06-08
volume: 7
number: 2
starting page: 424
ending page: 434
doi: 10.30743/jhah.v7i2.13784

Analisis Hukum Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 2562 K/Pdt/2025)
type: item
description: Abstrak Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri yang dalam praktiknya sering menimbulkan permasalahan lanjutan, terutama terkait dengan penetapan hak asuh anak. Dalam kondisi tersebut, anak menjadi pihak yang paling rentan sehingga diperlukan perlindungan hukum yang berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum penetapan hak asuh anak pasca perceraian, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2562 K/Pdt/2025. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum penetapan hak asuh anak dalam putusan tersebut mengacu pada Pasal 41 huruf b, Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973. Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan tercermin dari pertimbangan hukum hakim yang memperhatikan aspek kesehjateraan anak, kedewasaan, psikologis, emosional, dan lingkungan pengasuhan yang membutuhkan perawatan, Pendidikan, dan asuhan dari ibu yang selama ini mengurus anaknya dengan baik. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan hak asuh anak pada Putusan Nomor 2562 K/Pdt/2025 telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Saran, perlu adanya aturan yang lebih jelas mengenai hak asuh anak setelah perceraian agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman putusan, dengan menjadikan yurisprudensi sebagai pedoman bagi hakim serta mengoptimalkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kata kunci: Perceraian, Hak Asuh Anak, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pertimbangan Hakim. Abstrack Divorce is a legal event that ends the marital relationship between husband and wife which in practice often gives r…
creator: Wahyu Eliza
rights: Copyright (c) 2026 Wahyu Eliza https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-06-08
publication date: 2026-06-08
volume: 7
number: 2
starting page: 435
ending page: 444
doi: 10.30743/jhah.v7i2.13785

Tinjauan Yuridis Penerapan Putusan Verstek Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ingkar Janji (Studi Putusan Nomor 1021/Pdt.G/2021/PN.Mdn)
type: item
description: Abstrak Meningkatnya harga kebutuhan saat ini, memaksa banyak pihak untuk dapat memenuhi kebutuhannya termasuk dengan cara melakukan pinjaman uang kepada pihak lain. Hubungan pinjam meminjam tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Metode pendekatan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”. Proses penanganan perkara perdata yang dilakukan secara verstek, putusan verstek yang diatur dalam Pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 R.Bg. dan 207-208 R.Bg UU Nomor 20 Tahun 1947 dan SEMA Nomor 9 Tahun 1946. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat, Akibat hukum atas perbuatan ingkar janji dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini : Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim. Pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan putusan verstek pada Putusan PN Medan menyatakan Surat Perjanjian Pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II sebagai Istri adalah sah dan mengikat secara hukum. Perbuatan Tergugat I yang lalai dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian adalah Pebuatan Inkar Janji (Wanprestasi). Ditarik kesimpulan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah, Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan, Penggugat hadir di persidangan, dan Penggugat mohon keputusan Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh …
creator: M. Pangeran Fajriannur Nasution
creator: Maria Rosalina
creator: Danialsyah Danialsyah
rights: Copyright (c) 2026 M. Pangeran Fajriannur Nasution, Maria Rosalina, Danialsyah Danialsyah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-06-08
publication date: 2026-06-08
volume: 7
number: 2
starting page: 445
ending page: 466
doi: 10.30743/jhah.v7i2.13786

Pertanggungjawaban Pidana Ibu Kandung Atas Pembiaran Kekerasan Anak
type: item
description: Abstrak Kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga tidak selalu terjadi melalui perbuatan aktif. Dalam keadaan tertentu, sikap diam orang tua yang mengetahui adanya kekerasan dapat berubah menjadi persoalan pidana, terutama apabila orang tua tersebut mempunyai kewajiban hukum untuk melindungi anak. Artikel ini membahas pertanggungjawaban pidana ibu kandung yang membiarkan kekerasan terhadap anak hingga menimbulkan kematian, dengan menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1540/Pid.Sus/2024/PN Mdn sebagai titik analisis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum utama terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum pidana serta perlindungan anak. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa frasa “membiarkan” dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dipahami sebagai delik omisi apabila terbukti adanya kewajiban hukum untuk bertindak, kemampuan nyata untuk mencegah atau menghentikan kekerasan, kesalahan, serta hubungan antara sikap pasif dengan akibat yang dilarang. Ibu kandung memiliki kedudukan khusus sebagai pihak yang wajib menjamin keselamatan anak, tetapi pemidanaan tetap harus dibangun melalui pembuktian yang cermat, bukan sekadar karena status keibuan. Artikel ini menegaskan perlunya batas penafsiran yang proporsional agar perlindungan anak berjalan kuat tanpa mengabaikan asas legalitas, asas kesalahan, dan keadilan bagi terdakwa. Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana; ibu kandung; pembiaran; delik omisi; perlindungan anak. Abstrack The increase in cases of violence against children in Indonesia will reach 19,628 cases in 2024, most of which occur in the family environment. Not a few cases involve the passive attitude of biological mothers who allow violence to occur without any protective efforts to result in the death of the child. This encourages the author to examine more deeply the act of "letting go" which is categorized as omiss…
creator: Najwa Salsabila
creator: Mhd Ansori Lubis
creator: Syarifuddin Syarifuddin
rights: Copyright (c) 2026 Najwa Salsabila, Mhd Ansori Lubis, Syarifuddin Syarifuddin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-06-08
publication date: 2026-06-08
volume: 7
number: 2
starting page: 467
ending page: 479
doi: 10.30743/jhah.v7i2.13787