Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Jurnal Al-Hikmah merupakan salah satu wujud sumbangsih Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dalam upaya mengembangkan, memajukan dan mendokumentasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai salah satu jurnal yang dikelola oleh Fakultas Hukum UISU, Jurnal ini ditujukan sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mempublikasikan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh para pengajar, baik dari dalam lingkungan UISU maupun dari luar. Tidak terikat pada itu, Jurnal ini juga memberikan kesempatan bagi khalayak umum untuk mempublikasikan karya ilmiah dalam ranah hukum yang dapat berupa hasil penelitian, artikel ulas maupun laporan kasus.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penghapusan Merek Dagang Terdaftar Yang Tidak Digunakan Dalam Kegiatan Perdagangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024)
Abstrak Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Pemilik hak atas merek memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan mereknya sendiri, termasuk untuk mengajukan penghapusan terhadap merek yang telah terdaftar atas namanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap merek dagang terdaftar yang tidak digunakan pada kegiatan perdagangan, akibat hukum terhadap merek dagang yang tidak digunakan pada kegiatan perdagangan maka setiap pelaku usaha akan kehilangan hak eksklusif atas merek dan dihapusnya merek tersebut dari Daftar Umum Merek. Oleh karena itu termohon kasasi terbukti bersalah dan permohonan pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim. Kata Kunci : Merek, Merek Dagang Terdaftar, Penghapusan Merek yang tidak dalam kegiatan perdagangan. Abtrack Trademarks are part of Intellectual Property Rights. The owner of the trademark rights has full authority to use his own trademark, including to apply for the removal of a trademark that has been registered in his name. This study aims to find out the legal regulation of registered trademarks that are not used in trade activities, as a result of the law on trademarks that are not used in trade activities, every business actor will lose exclusive rights to the trademark and the removal of the trademark from the General Register of Trademarks. Therefore, the cassation respondent was proven guilty and the applicant's application was granted by the Panel of Judges. Keywords: Trademarks, Registered Trademarks, Removal of Trademarks that are not used in trade activities.
Copyright (c) 2026 Nurtania Nasution, Syarifuddin Syarifuddin, Susilawati Susilawati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Efektivitas Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perlindungan Korban
Abstrak Kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang mengancam martabat kemanusiaan dengan dampak traumatik berkelanjutan bagi korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai reformasi progresif hukum pidana Indonesia. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis efektivitas implementasi UU TPKS dalam perlindungan korban menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan UU TPKS telah mengubah paradigma dari "kejahatan kesusilaan" menjadi "kejahatan terhadap martabat kemanusiaan", memperluas definisi kekerasan seksual, mengatur sanksi tegas termasuk kebiri kimia, serta menyediakan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban yang sistemik. Namun, implementasinya menghadapi kendala signifikan: keterbatasan kesiapan aparat penegak hukum, minimnya fasilitas layanan terpadu, kompleksitas pembuktian, dan resistensi sosio-kultural. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas aparat, pembangunan infrastruktur layanan korban, penyusunan pedoman teknis, dan intensifikasi edukasi publik untuk optimalisasi implementasi UU TPKS. Kata Kunci: Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS, Perlindungan Korban, Hukum Pidana Khusus, Efektivitas Hukum Abstract Sexual violence constitutes a grave crime threatening human dignity with enduring traumatic impacts on victims. Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) marks a progressive reform in Indonesian criminal law. This normative legal research analyzes the effectiveness of UU TPKS implementation in victim protection using statutory, conceptual, and historical approaches. Findings reveal that UU TPKS has transformed the paradigm from "crimes against morality" to "crimes against human dignity," expanded the definition of sexual violence, established stringent sanctions including chemical castration, and provided systematic victim protection and recovery mechanisms. However, implementation faces significant obstacles: limited law enforcement readiness, insufficient integrated victim services, complexity in proving criminal elements, and socio-cultural resistance. This research recommends strengthening enforcement capacity, developing victim service infrastructure, formulating technical enforcement guidelines, and intensifying public education to optimize UU TPKS implementation. Keywords: Sexual Violence Crimes, UU TPKS, Victim Protection, Special Criminal Law, Legal Effectiveness
Copyright (c) 2026 Raisya Muchlisa, Nabilla Achmely, Jea Ananta, Maharani Salsabila Sitorus, Muhammad Eldrin Syahri, Syarifuddin Syarifuddin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), Didalam Hukum Perbankan Melibatkan Antar Negara Baik Perorangan Atau Korporasi
Abstrak Hukum Perbankan mengatur aspek permasalahan transaksi uang dalam sistem digital, permasalahan yang semakin menjulang tinggi dengan sistem kejahatan, illegal yang dimaksudkan dengan pencucian uang, tindak pidana perbankan dalam pencucian uang termasuk kedalam tindak pidana khusus sektor hukum nasional, peran aparat penegak hukum cepat mengambil respon dan menyelesaikan perkara tindak pidana khusus ini dalam persidangan mencapai kesepakatan hukum, serta prosedur barang bukti perbankan mengarah atau mengalir dalam bentuk bagaimana menyelesaikan extra ordinary, (kejahatan luar biasa), Maka peran elemen Aparat penegak hukum menjadi tiang penegak suatu kepastian hukum dalam menangani perkara perbuatan kejahatan luar biasa ini, metode penelitian ini yuridis normatif dan analisis yuridis dengan menggunakan kepustakaan hukum, dengan aturan hukum yang diterapkan secara tertulis, Kata Kunci : Hukum Perbankan, Pencucian Uang, Tindak pidana perbankan, Tindak pidana khusus, Aparat Penegak Hukum, Abstract Banking Law regulates aspects of money transactions in digital systems, the increasing problems with the system, the illegality contained in the seizure of money, banking crimes in money laundering are included in special crimes in the national legal sector, the role of law enforcement officers quickly respond and resolve these special criminal cases in transactions reaching legal relations, as well as procedures for evidence continuing or flowing in the form of extra-ordinary settlements, (extraordinary crimes). Therefore, the element of law enforcement officers becomes a specific pillar of law in this extraordinary, this research is normative juridical and juridical analysis using legal literature, with legal regulations applied in writing, Keywords: Banking Law, Money Laundering, Banking crimes, Special crimes, Law Enforcement Officers,
Copyright (c) 2026 M. Faisal Rahendra Lubis, Rido Hamza Saragih, Ahyar P, Rachmad Julian Nasution, M. Aditya Fahrevi Lubis, Rafly Haiqal Prawira Lubis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Hukum Perkawinan dalam Hukum Adat Batak: Tinjauan Prinsip Patrilineal, Fungsi Dalihan Na Tolu, dan Relevansinya dengan Hukum Nasional
Abstrak Perkawinan dalam masyarakat adat Batak merupakan suatu institusi hukum yang kompleks, melampaui sekadar ikatan perdata antara dua individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam integrasi sistem kekerabatan patrilineal dan struktur sosiologis Dalihan Na Tolu dalam membentuk hukum perkawinan adat Batak, serta melihat bagaimana eksistensi hukum hidup (living law) ini berinteraksi dengan regulasi nasional, khususnya UU No. 1 Tahun 1974. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan sosiologis, ditemukan bahwa prinsip patrilineal menentukan pola eksogami marga yang ketat, di mana anak laki-laki menjadi pilar keberlanjutan klan. Di sisi lain, Dalihan Na Tolu berfungsi sebagai sistem "cek dan ricek" sosial yang menjamin keseimbangan hubungan antara kelompok Hula-hula, Boru, dan Dongan Tubu. Meskipun Hukum Nasional Indonesia cenderung bersifat bilateral/parental, praktik perkawinan masyarakat Batak di era modern menunjukkan adanya sinkretisme hukum. Relevansi hukum adat ini tetap kuat dalam aspek formil upacara adat, namun mulai mengalami pergeseran dalam aspek materiil seperti hak waris perempuan dan kedudukan janda, yang dipengaruhi oleh yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum adat Batak memiliki fleksibilitas internal untuk beradaptasi dengan hukum nasional selama nilai inti klan tidak tergerus. Kata Kunci: Hukum Adat Batak, Patrilineal, Dalihan Na Tolu, UU Perkawinan, Sinkretisme Hukum. Abstract Marriage in the Batak traditional society is a complex legal institution, going beyond a mere civil bond between two individuals. This study aims to analyze in depth the integration of the patrilineal kinship system and the sociological structure of Dalihan Na Tolu in shaping Batak customary marriage law, as well as to see how the existence of this living law interacts with national regulations, particularly Law No. 1 of 1974. Using normative legal research methods supported by a sociological approach, it was found that the patrilineal principle determines a strict pattern of clan exogamy, where sons are the pillars of clan continuity. On the other hand, Dalihan Na Tolu functions as a social "check and recheck" system that ensures a balance in relations between the Hula-hula, Boru, and Dongan Tubu groups. Although Indonesian National Law tends to be bilateral/parental, Batak marriage practices in the modern era demonstrate legal syncretism. This customary law remains relevant in the formal aspects of traditional ceremonies, but has begun to shift in material aspects such as women's inheritance rights and the status of widows, influenced by Supreme Court jurisprudence. The study concludes that Batak customary law has the internal flexibility to adapt to national law as long as the clan's core values are not eroded. Keywords: Batak Customary Law, Patrilineal, Dalihan Na Tolu, Marriage Law, Legal Syncretism
Copyright (c) 2026 M.Faisal Rahendra Lubis, Hizkia Okto Felix Siahaan, Dio Hapsa Siregar, Achmad Rendy Tanjung, Nurul Arindi, Wiwid Syahfira https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implikasi Sosial Hukum Pengganti Ahli Waris Keluarga Batak Toba Tanpa Anak Laki-laki
Abstrak Hukum waris adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama dan penerus marga. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum dan sosial ketika suatu keluarga Batak Toba tidak memiliki anak laki-laki, sehingga diterapkan praktik pengganti ahli waris sebagai mekanisme adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan pengganti ahli waris serta implikasi sosial-hukum yang ditimbulkannya terhadap anak perempuan dan janda pewaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis terhadap norma hukum adat, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengganti ahli waris belum memiliki pengaturan normatif yang jelas dan seragam, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi memperkuat ketimpangan gender. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara hukum adat dan prinsip keadilan serta kesetaraan dalam hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi hukum waris adat Batak Toba yang lebih adaptif dan berkeadilan. Kata Kunci: hukum waris adat, Batak Toba, pengganti ahli waris, patrilineal, keadilan gender. Abstrack Batak Toba customary inheritance law is based on a patrilineal kinship system that recognizes sons as the primary heirs and successors of the clan lineage. This structure creates legal and social issues when a Batak Toba family has no male offspring, leading to the application of substitute heirs as a customary mechanism. This study aims to examine the legal status of substitute heirs and the social and legal implications for daughters and widows in Batak Toba families without sons. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through the analysis of customary law norms, court decisions, and relevant scholarly literature. The findings indicate that the practice of substitute heirs lacks clear and uniform normative regulation, resulting in legal uncertainty and the potential reinforcement of gender inequality. This condition reflects a lack of alignment between customary inheritance practices and the principles of justice and equality recognized in Indonesian national law. Therefore, a more adaptive and equitable reinterpretation of Batak Toba customary inheritance law is necessary. Keywords: customary inheritance law, Batak Toba, substitute heirs, patrilineal system, gender justice.
Copyright (c) 2026 M. Faisal Rahendra Lubis, Zana Ratu Rijkie, Khansa Arini Saputri Pasaribu, Marsya Dwi Razita, Riris Paulina Hutabalian https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 2481/Pid B/2022/PN.Mdn)
Abstrak Negara indonesia merupakan suatu negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa seluruh aspek kehidupan di indonesia, baik dalam pemerintahan maupun masyarakat, harus berdasarkan hukum yang berlaku. Pelaku tindak pidana pencurian, pada saat sekarang ini banyak hal yang melatarbelakangi orang yang melakukan tindak pidana kejahatan pencurian yang disebabkan oleh faktor ekonomi. kejahatan pencurian sering terjadi yang dapat mempengaruhi banyak hal yaitu karena ketidakhati-hatian/kelalain (culva) dari korban sehingga memicu tindakan kejahatan oleh pelanggarnya. Metode penelitian yang diperoleh menggunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pendekatan secara yuridis normatif. data yang diperoleh menggunakan data primer dan metode pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dan melakukan wawancara. Analisis data yang diperoleh menggunakan data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tindak pidana pencurian, bahwa pengaturan tindak pidana pencurian di Indonesia diatur dalam Pasal 362 kuhp telah terbukti terpenuhi ketiga unsur tersebut dan pertanggungjawaban pidana yaitu mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertimbangan hukum hakim atau Ratio Decidendi adalah alasan hukum dasar pemikiran yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara, hakim berpendapat bahwa yaitu menyatakan terdakwa jaka syatria terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Kesimpulan bahwasanya pertimbangan hakim dalam pertimbangan hukum mempertimbangkan dengan matang unsur-unsur hukum yang berlaku, termasuk bukti-bukti, keterangan saksi, dan terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti melakukan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa hak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah tindak pidana pencurian. Hakim menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp5.000, menegaskan bahwa semua unsur tindak pidana telah terbukti. Kata kunci : Pelaku, Tindak Pidana, Pencurian . Abstrack Indonesia is a state based on the rule of law, as stipulated in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution (UUD 1945), which mandates that all aspects of life in Indonesia, both within the government and society, must be based on the applicable laws. Currently, numerous underlying factors drive individuals to commit the criminal offense of theft, primarily driven by economic factors. The crime of theft frequently occurs and can be influenced by various circumstances, including the carelessness or negligence (culpa) of the victim, which triggers the criminal act by the perpetrator. The research method employed in this study utilizes a normative-legal approach. The data collected consists of primary data, and the data collection methods were conducted through library research and interviews. The data obtained is analyzed qualitatively. Based on the research findings regarding the criminal offense of theft, the regulation of theft in Indonesia is governed under Article 362 of the Criminal Code (KUHP), where all three elements of the offense have been proven to be fulfilled. Criminal liability is thus imposed on the perpetrator for committing an act that violates a prohibition or creates a prohibited state of affairs. The judge's legal reasoning, or Ratio Decidendi, constitutes the fundamental legal rationale used by the judge in deciding a case. The judge is of the opinion and declares that the defendant, Jaka Syatria, has been proven legally and convincingly guilty of committing the criminal offense of theft, as charged in the single indictment. The judge sentenced the defendant to 2 years and 6 months of imprisonment. In conclusion, the judge's legal reasoning carefully and thoroughly considers the applicable legal elements, including evidence, witness testimonies, and the defendant's statements. Based on the facts of the trial, the defendant was proven to have committed theft as regulated under Article 362 of the Criminal Code (KUHP), which states that taking someone else's property, without right, with the intent to unlawfully possess it, constitutes the criminal offense of theft. The judge imposed a sentence of 2 years and 6 months of imprisonment and a fine of Rp5,000, reaffirming that all elements of the criminal offense have been fully proven. Keywords: Perpetrator, Criminal Offense, Theft
Copyright (c) 2026 Anggi Irma Wilanda, Syarifuddin Syarifuddin, M. Faisal Rahendra Lubis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)
Abstrak Perkembangan teknologi berbanding lurus dengan berkembangnya kejahatan baru melalui media sosial, salah satunya tindak pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap manusia yang melanggar nilai- nilai yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang TPPO, peran dan fungsi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penegakan hukum perkara TPPO, serta hambatan upaya apa yang dilakukan kejaksaan tinggi sumatera utara dalam penegakan hukum TPPO. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data skunder seperti peraturan perundang-undangan dan bahan yang relevan dengan skripsi ini. Sehingga analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa normatif kualitatif. Maka alat mengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui study dokumen yang dulakukan dengan melalui data tertulis dan pedoman wawancara merupakan data yang diperoleh melalui tanya jawab antara peneliti dan informan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diatur secara khusus dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan secara umum telah diatur dalam KUHP, selanjutnya dalam UU RI No. 1 Thn 2023 tentang Kitab KUHP terbaru. Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum dalam TPPO sebagaimana fungsi kejaksan dalam bidang penuntutan, jadi kejaksaan tinggi sumatera utara hanya melakukan penuntutan, dimulai dari masuknya berkas dari pihak kepolisian hingga dilimpahkan ke pengadilan, sehingga fungsi kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum dalam TPPO hanya berfokus pada penuntutan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa pengaturan TPPO sejatinya harus dibuat secara khusus dalam kejaksaan agar dalam hal peaksaan penuntutan pelaku TPPO mendapatkan efek jera, selain itu secara khusus Kejati Sumut harus berbenah dan agar TPPO tidak terus meningkat, sebab dalam 2 (dua) tahun terakhir terdapat 14 (empat belas) kasus yang ditangani oleh Kejati Sumut. Kata kunci : Tindak Pidana, Penegakan Hukum, TPPO Abstrack Technological advancements are directly proportional to the rise of new crimes through social media, one of which is human trafficking. Human trafficking is a crime against humanity that violates the values contained in human rights. This study aims to determine the legal regulations regarding human trafficking, the role and function of the North Sumatra High Prosecutor's Office in enforcing human trafficking cases, and the obstacles faced by the North Sumatra High Prosecutor's Office in enforcing human trafficking law This research uses a normative juridical approach. This normative juridical approach is conducted by examining library materials or secondary data, such as laws and regulations, and materials relevant to this thesis. Therefore, the analysis used in this study is a qualitative normative analysis. Therefore, the data collection tool used is a document study conducted through written data, and interview guidelines are data obtained through questions and answers between the researcher and informants. The results of the research and discussion show that the legal regulations regarding the crime of human trafficking (TPPO) are specifically regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning the Crime of Human Trafficking. And in general it has been regulated in the Criminal Code, furthermore in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the latest Criminal Code. The role of the Prosecutor's Office in law enforcement in TPPO as the function of the prosecutor in the field of prosecution, so the North Sumatra High Prosecutor's Office only carries out prosecution, starting from the entry of files from the police until they are submitted to the court, so that the function of the prosecutor's office in enforcing the law in TPPO only focuses on prosecution. The conclusion in this study is that the regulation of TPPO should actually be made specifically in the prosecutor's office so that in terms of prosecution, perpetrators of TPPO get a deterrent effect, besides that, specifically the North Sumatra High Prosecutor's Office must improve and so that TPPO does not continue to increase, because in the last 2 (two) years there have been 14 (fourteen) cases handled by the North Sumatra High Prosecutor's Office. Keywords : Crime, Law Enforcement, Human Trafficking
Copyright (c) 2026 Ferdi Risdianto, Syarifuddin Syarifuddin, Susilawati Susilawati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Abstrak Masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya secara konstitusional diakui dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 18B ayat (2). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif negara telah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya perlindungan hukum, dan kurangnya komitmen negara dalam menjamin hak-hak masyarakat adat. Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Hukum Adat, Ketatanegaraan Indonesi Abstrack Indigenous law communities are an inseparable part of the history and formation of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The existence of indigenous law communities along with their traditional rights has been constitutionally recognized and protected in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, particularly in Article 18B paragraph (2). This study aims to analyze the recognition and protection of indigenous law communities within the Indonesian constitutional system as well as the obstacles encountered in its implementation. The research method employed is normative juridical research using statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that although the state has normatively recognized indigenous law communities, legal protection for their rights has not been optimally implemented. This condition is caused by overlapping regulations, weak law enforcement, and the lack of strong state commitment to ensuring legal certainty for indigenous law communities. Keywords:Indigenous Law Communities, Recognition, Protection, Indonesian Constitutional System
Copyright (c) 2026 M.Faisal Rahendra Lubis, Ali Sanjaya, Fitrah Inata Sibayakkindo Saragih, Rifki Hasibuan, Muhammad Ayyub https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Dan Bank Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) OJK
Abstrak Hubungan hukum antara bank dan nasabah merupakan hubungan keperdataan yang kompleks yang dapat menimbulkan sengketa akibat perbedaan persepsi, pelanggaran kontrak, atau kesalahan layanan perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) berdasarkan Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang cepat, efisien, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, efektivitas, serta hambatan penerapan penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank melalui LAPS OJK dalam rangka perlindungan hukum konsumen perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum penyelesaian sengketa melalui LAPS telah lengkap dan terintegrasi, implementasinya belum optimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi rendahnya pemahaman nasabah terhadap mekanisme LAPS, lemahnya kepatuhan bank terhadap hasil penyelesaian, serta keterbatasan sumber daya manusia mediator dan arbiter. Untuk meningkatkan efektivitas LAPS, diperlukan penguatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, penegakan kepatuhan bank terhadap hasil penyelesaian sengketa, serta peningkatan kompetensi profesional mediator dan arbiter. Dengan langkah-langkah tersebut, mekanisme LAPS OJK diharapkan dapat berfungsi optimal dalam memberikan perlindungan hukum dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. Kata kunci: LAPS OJK, penyelesaian sengketa, perlindungan hukum, nasabah, perbankan. Abstrack The legal relationship between banks and customers is a complex civil relationship that can lead to disputes due to differences in perception, breaches of contract, or banking service errors. To address this issue, the Financial Services Authority (OJK) established the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK) based on OJK Regulation Number 61/POJK.07/2020 as a fast, efficient, and equitable non-litigation dispute resolution mechanism. This study aims to analyze the legal basis, effectiveness, and obstacles in implementing dispute resolution between customers and banks through LAPS OJK within the framework of legal protection for banking consumers. The research methods used are normative and empirical juridical, with data obtained through literature studies, interviews, and documentation. The results indicate that although the legal basis for dispute resolution through LAPS is comprehensive and integrated, its implementation is not yet optimal. The main obstacles identified include low customer understanding of the LAPS mechanism, weak compliance by banks regarding resolution outcomes, and limited human resources for mediators and arbitrators. To improve the effectiveness of LAPS, it is necessary to strengthen legal dissemination to the public, enforce bank compliance with dispute resolution outcomes, and enhance the professional competence of mediators and arbitrators. Through these steps, the LAPS OJK mechanism is expected to function optimally in providing legal protection and strengthening public trust in the national banking system. Keywords: Alternative Dispute Resolution Institutions for the Financial Services Sector, dispute resolution, legal protection, customer, banking.
Copyright (c) 2026 M.Faisal Rahendra Lubis, Nurul Ilhamy Pasha https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran Kepolisian Dalam Menaggulangi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang)
ABSTRAK Pernikahan dalam Islam bertujuan menjaga kesucian dan kehormatan. Namun, realitanya banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya terhadap istri. Tahun 2024 tercatat 28.789 kasus kekerasan, mayoritas menimpa perempuan. Budaya patriarki dan tekanan ekonomi menjadi pemicu utama. Penelitian ini menyoroti peran Kepolisian Resor Kota Deli Serdang dalam menangani KDRT, dengan fokus pada kasus kekerasan fisik oleh suami. Diperlukan sinergi hukum dan edukasi untuk menekan angka kekerasan. Metode Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif dan empiris. Objek penelitian adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kepolisian Resor Kota Deli Serdang. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara. Analisis dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif untuk mengkaji penegakan hukum serta peran kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri. Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri diatur dalam dua instrumen hukum utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). KUHP mengatur kekerasan fisik dalam bentuk penganiayaan, sementara UU PKDRT memberikan ruang lingkup lebih luas dengan mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Penelitian ini menyoroti implementasi penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Deli Serdang, khususnya melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Unit ini berperan penting dalam penyelidikan, penyidikan, dan pendampingan korban. Data menunjukkan peningkatan kasus dari tahun ke tahun, mencapai 246 kasus selama periode 2020–2024. Penanggulangan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pengaturan hukum terhadap kekerasan fisik oleh suami terhadap istri telah tertuang dalam KUHP dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Polresta Deli Serdang melalui Unit PPA berperan aktif menangani kasus kekerasan tersebut dengan pendekatan preventif dan represif. Dalam periode 2020–2024 tercatat 246 kasus. Hambatan seperti kurangnya keterbukaan korban dan minimnya alat bukti diatasi melalui kerja sama lintas sektor demi memberikan perlindungan hukum optimal bagi korban. Kata Kunci : KDRT, KUHP, UU PKDRT, Polresta Deli Serdang Abstract Marriage in Islam aims to maintain purity and honor. However, in reality, there is a lot of domestic violence (KDRT), especially against wives. In 2024, 28,789 cases of violence were recorded, the majority of which affected women. Patriarchal culture and economic pressure are the main triggers. This study highlights the role of the Deli Serdang City Police in handling domestic violence, with a focus on cases of physical violence by husbands. Synergy between law and education is needed to reduce the number of cases of violence. This research method is descriptive analytical with a normative and empirical approach. The object of the study is cases of domestic violence in the Deli Serdang City Police area. Data were obtained through literature studies and interviews. The analysis was carried out qualitatively and quantitatively to examine law enforcement and the role of the police in handling criminal acts of physical violence by husbands against wives. Regulations regarding criminal acts of physical violence committed by a husband against his wife are regulated in two main legal instruments, namely the Criminal Code (KUHP) and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT). The Criminal Code regulates physical violence in the form of abuse, while the PKDRT Law provides a broader scope by covering physical, psychological, sexual violence, and neglect. This study highlights the implementation of law enforcement by the Deli Serdang City Police, especially through the Women and Children Protection Unit (PPA). This unit plays an important role in investigating, investigating, and assisting victims. Data shows an increase in cases from year to year, reaching 246 cases during the 2020–2024 period. Handling is carried out in accordance with applicable legal provisions, including Perkapolri Number 3 of 2008, with the aim of providing legal protection and a sense of justice for victims of domestic violence. Legal regulations regarding physical violence by a husband against his wife have been stated in the Criminal Code and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Polresta Deli Serdang through the PPA Unit plays an active role in handling cases of violence with a preventive and repressive approach. In the period 2020-2024, 246 cases were recorded. Obstacles such as the lack of openness of victims and minimal evidence were overcome through cross-sectoral cooperation in order to provide optimal legal protection for victims. Keywords : Domestic Violence, Criminal Code, PKDRT Law, Polresta Deli Serdang
Copyright (c) 2026 Rati Sofhia Ningrum, Rudi Al fahri Rangkuti, Syarifuddin Syarifuddin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Surat Berharga atas Kelalaian Bank dalam Proses Kliring Cek dan Bilyet Giro
Abstrak Perkembangan sistem pembayaran modern menuntut adanya instrumen pembayaran non-tunai yang efisien, cepat, dan aman. Cek dan bilyet giro merupakan surat berharga yang memiliki peran penting dalam sistem keuangan nasional karena memudahkan transaksi tanpa perlu membawa uang tunai. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kelalaian bank dalam proses kliring seperti kesalahan verifikasi, keterlambatan penyampaian warkat, atau input data yang tidak akurat. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pemegang surat berharga, baik materiil maupun immateriil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang surat berharga atas kelalaian bank dalam proses kliring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlin-dungan hukum telah diatur secara komprehensif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia (PBI), serta Peraturan Otoritas Jasa Keu-angan (POJK). Tanggung jawab bank meliputi aspek perdata, administratif, dan pidana, tergantung pada tingkat kelalaian yang terjadi. Pengawasan dan penerapan sanksi oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadi-lan bagi pemegang surat berharga. Meskipun regulasi telah memadai, efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek integrasi sistem digital, transparansi, dan lit-erasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara BI dan OJK, pen-erapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta sistem pengawasan berbasis risiko untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi pemegang surat berharga dalam era digital-isasi perbankan. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Surat Berharga, Cek dan Bilyet Giro, kelalaian bank, klir-ing, tanggung jawab perbankan, OJK, Bank Indonesia. Abstract The development of modern payment systems demands efficient, fast, and secure non-cash payment instruments. Checks and giro bills are securities that play a vital role in the national financial system because they facilitate transactions without the need to carry cash. However, in practice, bank negligence often occurs in the clearing process, such as verification errors, late delivery of documents, or inaccurate data input. This results in losses for securities holders, both material and immaterial. This study uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case-based approach to analyze the legal protection mechanisms for securities holders against bank negligence in the clearing process. The results show that legal protection has been comprehensively regulated through the Commercial Code (KUHD), the Civil Code (KUHPerdata), Law Number 10 of 1998 concerning Banking, Bank Indonesia Regulations (PBI), and Financial Services Authority Regulations (POJK). Bank liability includes civil, administrative, and criminal aspects, depending on the level of negligence that occurs. Supervision and the application of sanctions by Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK) play a crucial role in ensuring legal certainty and fairness for securities holders. Although regulations are adequate, their effective implementation still faces challenges, particularly in the areas of digital system integration, transparency, and public legal literacy. Therefore, strengthening synergy between BI and the OJK, implementing Good Corporate Governance (GCG) principles, and implementing a risk-based supervisory system are necessary to ensure optimal legal protection for securities holders in the era of banking digitalization Keywords: Legal Protection, Securities, Checks and Giro Bills, bank negligence, clearing, banking responsibility, OJK, Bank Indonesia.
Copyright (c) 2026 M. Faisal Rahendra Lubis, Aswin Rifky Novanta, Muhammad Dzaky Abdullah, Yohana Uli Romaito Sagala, Muhammad Yusefi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran Polresta Deliserdang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak
Abstrak Perkembangan zaman memicu peningkatan tindak kekerasan, termasuk terhadap anak, yang sering dilakukan oleh orang tua sendiri, baik secara fisik maupun verbal, dan berdampak serius pada psikologis anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, kasus kekerasan terhadap anak masih tinggi, terutama kekerasan seksual. Oleh karena itu, peran orang tua, masyarakat, dan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan, seperti yang dikaji dalam skripsi tentang peran Polresta Deliserdang dalam menanggulangi kekerasan fisik terhadap anak. Metode Penelitian ini dilakukan di Polresta Deli Serdang, dengan sifat deskriptif analisis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data mencakup penelitian lapangan dan kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif untuk memahami pelaksanaan hukum pidana dan peran Polres Deli Serdang dalam menanggulangi kekerasan fisik terhadap anak. Peran Polresta Deliserdang dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik terhadap Anak berperan penting dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) memberikan perlindungan dan penegakan hukum bagi korban. Kepolisian bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban, serta melindungi hak anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Upaya yang dilakukan mencakup pendekatan represif, seperti penyelidikan dan penuntutan, serta pendekatan preventif melalui sosialisasi dan edukasi. Namun, Polresta Deliserdang menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, mereka bekerja sama dengan dinas terkait dan melakukan mediasi dalam kasus kekerasan keluarga. Secara keseluruhan, peran Polresta Deliserdang sangat penting dalam menjaga keamanan dan perlindungan anak. Polresta Deliserdang aktif menanggulangi kekerasan fisik terhadap anak dengan pendekatan hukum dan pencegahan, bekerja sama dengan berbagai pihak meski menghadapi hambatan sumber daya dan kesadaran masyarakat. Disarankan kepolisian meningkatkan pelayanan dan sinergi dengan pemerintah serta masyarakat untuk pencegahan dan sosialisasi perlindungan anak. Kata Kunci : Peran, Polresta Deliserdang, UUPA Abstract The development of the era has triggered an increase in acts of violence, including against children, which are often carried out by parents themselves, both physically and verbally, and have a serious impact on children's psychology. Children as the next generation of the nation have the right to live, grow, develop, and be protected from all forms of violence as regulated in the Child Protection Law. However, cases of violence against children are still high, especially sexual violence. Therefore, the role of parents, society, and law enforcement officers, especially the police, is very important in prevention and handling efforts, as studied in the thesis on the role of the Deliserdang Police in overcoming physical violence against children. This research method was conducted at the Deli Serdang Police, with a descriptive analysis nature using a normative legal and empirical legal approach. Data collection techniques include field research and literature, while data analysis is carried out qualitatively with a deductive method to understand the implementation of criminal law and the role of the Deli Serdang Police in overcoming physical violence against children. The Role of the Deliserdang Police in Overcoming Physical Violence against Children plays an important role in preventing and handling violence against children as a protector of society and law enforcer. The Women and Children's Service Unit (PPA Unit) provides protection and law enforcement for victims. The police are responsible for maintaining security and order, as well as protecting children's rights in accordance with applicable laws. Efforts made include a repressive approach, such as investigation and prosecution, as well as a preventive approach through socialization and education. However, the Deliserdang Police face obstacles such as limited resources and low public awareness. To overcome this, they work together with related agencies and mediate in cases of family violence. Overall, the role of the Deliserdang Police is very important in maintaining the security and protection of children. The Deliserdang Police actively tackles physical violence against children with a legal and preventive approach, working together with various parties despite facing obstacles in resources and public awareness. It is recommended that the police improve services and synergy with the government and the community for the prevention and socialization of child protection. Keywords: Role, Deliserdang Police, UUPA
Copyright (c) 2026 Khairiyah Husna Siketang, Susilawati Susilawati, Syarifuddin Syarifuddin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pertanggungjawaban Pidana Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor: 25/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk)
Abstrak Tindak pidana pemalsuan uang merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan negara. Keterlibatan anak dalam tindak pidana ini menimbulkan permasalahan hukum tersendiri, mengingat anak merupakan subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pemalsuan uang harus mengedepankan prinsip keadilan yang terbaik bagi anak, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta penerapan pidana yang proporsional sesuai UU SPPA. Pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dalam konteks tindak pidana pemalsuan uang . Anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menetapkan batas usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana mulai dari 12 hingga kurang dari 18 tahun. Sistem peradilan pidana anak menekankan perlindungan hak anak, prinsip keadilan restoratif, dan upaya diversi untuk meminimalkan dampak pidana yang merugikan perkembangan anak. Dalam kasus tindak pidana pemalsuan uang yang melibatkan anak, penerapan pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan aspek usia, tingkat kesadaran, dan perlakuan khusus sesuai ketentuan hukum anak agar tujuan pembinaan dan perlindungan anak tetap terjaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan keadilan restoratif dan upaya pembinaan daripada pemidanaan semata. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan hak anak dalam proses hukum serta perlunya sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan lembaga pembinaan untuk mencegah residivisme. Kata Kunci : Pemalsuan Uang,Pertanggungjawaban Pidana,Anak Konflik Hukum,Peradilan Pidana Anak,Keadilan Restoratif. Abstrack The crime of counterfeiting money is a serious crime that has a wide impact on economic stability and public trust in the country's financial system. The involvement of children in this crime raises its own legal problems, considering that children are legal subjects who require special protection. This study uses a normative legal approach with a qualitative analysis of laws and regulations and related literature. The results show that the criminal liability of children in the crime of counterfeiting money must prioritize the principle of the best justice for children, with a focus on rehabilitation and social reintegration, as well as the application of proportional punishment in accordance with the SPPA Law. Criminal liability of children in conflict with the law, especially in the context of the crime of counterfeiting money. Children in conflict with the law are regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which sets the age limit for children who can be held criminally responsible from 12 to less than 18 years. The juvenile criminal justice system emphasizes the protection of children's rights, the principle of restorative justice, and diversion efforts to minimize the impact of criminal acts that are detrimental to children's development. In cases of counterfeiting involving children, the application of criminal liability must consider aspects of age, level of awareness, and special treatment in accordance with child law so that the objectives of child development and protection are maintained. The results of the study indicate that although children can be held criminally responsible, the approach used prioritizes restorative justice and development efforts rather than mere punishment. The conclusion of this study emphasizes the importance of protecting children's rights in the legal process and the need for synergy between law enforcement officers, families, and development institutions to prevent recidivism. Keywords: Counterfeiting, Criminal Liability, Children in Conflict of Law, Juvenile Criminal Justice, Restorative Justice.
Copyright (c) 2026 Siti Nurhalizah, Indra Gunawan Purba, Susilawati Susilawati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Delik Pidana Dan Pembuktian Dalam Undang-Undang Nan Dua Puluh
Abstrak Hukum adat adalah hukum yang muncul karena kebiasaan adat, dan diakui secara kolektif oleh masyarakat adat. Masing-masing wilayah, bangsa, suku–Memiliki perbedaan adat, umumnya dipengaruhi oleh kepercayaannya, yang rata-rata diantaranya adalah animisme (keberadaan hal spiritual dalam bentuk fisik), kondisi geografis, maupun struktur sosial. Jurnal ini, spesifiknya membahas; Undang-Undang Nan Duapuluh dan Undang-Undang Nan Duabelas, yang merupakan bagian dari hukum masyarakat adat Minangkabau yang mengatur masing-masing perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana serta cara penyelesaiannya dalam kehidupan masyarakat adat. Jurnal ini bertujuan untuk membahas ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nan Duapuluh Kemudian itu penelitian ini juga membahas bagaimana pembuktian kejahatan ditentukan menurut Undang-Undang Nan Duabelas serta tindakan atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dalam masyarakat Minangkabau. Kata Kunci: Hukum Adat Minangkabau, Undang-Undang nan Duapuluh, Pembuktian Kejahatan Abstrack Customary law is a body of law that emerges from customary practices and is collectively recognized by indigenous communities. Each region, nation, and ethnic group has its own distinct customs, which are generally influenced by belief systems, including traditional beliefs such as animism (the presence of spiritual elements in physical forms), geographical conditions, and social structures. This journal specifically discusses the Undang-Undang Nan Duapuluh and the Undang-Undang Nan Duabelas, which form part of the Minangkabau customary legal system. These customary laws regulate acts that are considered criminal offenses as well as the mechanisms for resolving such acts within the life of the indigenous community. The purpose of this journal is to examine the criminal provisions regulated in the Undang-Undang Nan. In addition, this study also discusses how criminal acts are proven under the Undang-Undang Nan Duabelas, along with the forms of actions or sanctions imposed on perpetrators of criminal offenses within Minangkabau society. Keywords: Customary law, the twetieth law, Proof of crime
Copyright (c) 2026 M.Faisal Rahendra Lubis, Muhammad Atsal Panyalai, Muhammad Ayub Anwar, Fahtir Tantawi, Hafiz Yusuf https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran berita Informasi Bohong (Hoax) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Senkang Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Senkang)
Abstrak Tindak Pidana penyebaran berita informasi bohong (hoax) memiliki beberapa ketentuan unsur-unsur yang melekat padanya yakni unsur umum penyebaran berita informasi bohong (hoax) dan beberapa unsur tambahan. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyebaran berita informasi bohong (hoax),bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita informasi bohong (hoax) dalam Putusan Nomor : 25/Pid.Sus/2023/PN Senkang. Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi serta kasus-kasus yang berkaitan dengan isu seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.Hasil daripada penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita informasi bohong (hoax) diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2024 (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU.RI No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 506 UU 1/2023 Selain diatur dalam KUHP lama, tindak pidana menyiarkan berita bohong juga diatur di dalam Pasal 506 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan. Penerapan Sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana penyebaran berita informasi bohong disesuaikan dengan unsur-unsur yang melekat pada perbuatan tersebut. Pertimbangan hakim dilakukan berdasarkan ketentuan pembuktian fakta-fakta yang muncul di dalam pemeriksaan persidangan yang bertujuan untuk memberikan putusan yang memiliki nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Hakim dapat juga mempertimbangkan riwayat kejahatan terpidana yang pernah melakukan tindak pidana serupa namun korban tidak melaporkan perbuatan tersebut.Putusan hakim dalam perkara ini berdasarkan ketentutan Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2024 (1) jo pasal 28 ayat (1) UU.RI No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penentuan putusan hakim dilakukan berdasarkan ketentuan pembuktian dan fakta-fakta persidangan yang ditemukan dan diluar persidangan. Namun, putusan hakim dapat dikatakan belum tepat, sebab ada beberapa fakta persidangan yang tidak digunakan hakim dalam pertimbangannya untuk memberikan putusan.Sehingga saya penulis penerapan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita informasi bohong (hoax) tidak sesuai dengan unsur-unsur yang terpenuhi atas perbuatannya terdakwa. Kata Kunci : Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Informasi Bohong Abstrack The crime of spreading false information news (hoax) has several provisions of elements attached to it, namely the general elements of spreading false information news (hoax) and several additional elements. How is the regulation of the criminal act of spreading false information news (hoax), how is the application of legal sanctions to the crime of spreading false information news (hoax) in Decision Number: 25/Pid.Sus/2023/PN Senkang. The approach method used is the statute approach and the case approach. The approach is carried out by examining all laws and regulations as well as cases related to issues such as court decisions that have permanent legal force. The results of the research and discussion show that the legal regulation for the crime of spreading false information news (hoax) is regulated in Article 45A paragraph (1) of the ITE Law 2024 (1) jo Article 28 paragraph (1) of the Law. RI No. 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions and Article 506 of Law 1/2023 In addition to being regulated in the old Criminal Code, the criminal act of broadcasting false news is also regulated in Article 506 of Law 1/2023 concerning the new Criminal Code which is valid for 3 years from the date of promulgation. The application of criminal sanctions against a person who commits the crime of spreading false information news is adjusted to the elements inherent in the act. The judge's consideration is carried out based on the provisions of proving the facts that appear in the trial examination which aims to provide a verdict that has the value of justice, legal certainty, and benefits for the parties to the case. The judge can also consider the criminal history of the convict who has committed a similar crime but the victim did not report the act. The judge's decision in this case is based on the provisions of Article 45A paragraph (1) of the 2024 ITE Law (1) jo article 28 paragraph (1) of the Law. Republic of Indonesia No. 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions. The determination of the judge's decision is carried out based on the provisions of the evidence and the facts of the trial found and outside the trial. However, the judge's decision can be said to be inappropriate, because there are some facts of the trial that the judge did not use in his consideration to give a verdict. So I, the writer, believe that the application of the law to the crime of spreading false information (hoax) is not in accordance with the elements that are fulfilled for the defendant's actions. Keywords : Application of the Law Against the Crime of Spreading False Information News
Copyright (c) 2026 Pratama Putra Surya Winata https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0