Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membentuk Pemerintahan Desa Yang Baik

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyeleggaraan pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa dapat dianggab sebagai parlemennya desa. Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga baru di desa setelah otonomi daerah Indonesia. Wewenang badan permusyawaratan desa antara lain : membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu penelitian secara langsung. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan dilengkapi angket agar data yang diperoleh lebih akurat. Populasi dan sampel dalam penelitian ini satu  yakni ketua badan permusyawaratan desa, anggota badan permusyawaratan desa dan kepala desa, Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Analisa data dalam penelitian ini bersifat diskriptif analisis kualitatif, yaitu peneliti berusaha menggambarkan gejala sosial dengan undang-undang. Dimana ketentuan perundang-undangan dihubungkan dengan efekvitas hak dan kewaban Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk pemerintahan yang baik. Untuk pengambilan kesimpulan penelitian ini metode pendekatan kualitatif dengan pola pikir deduktif untuk mendapatkan gambaran Efektivitas hak dan kewajiban Badan Permusywaratan Desa dalam membentuk pemerintahan desa yang baik  di  Desa Bengkel  Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai