SMART CITY, KONSEP KOTA CERDAS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH PERKOTAAN KABUPATEN/KOTA, DI KOTA-KOTA BESAR PROVINSI SUMATERA UTARA
Abstract
Pada era globalisasi dan digital saat ini, pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat sangat diperlukan. Karena masyarakat sekarang adalah masyarakat yang butuh akan informasi, di mana ruang dan waktu bukanlah penghalang untuk mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan. Smart City adalah penerapan konsep kota cerdas dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Konsep Smart City juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintahan dalam memanfaatkan data aplikasi, memberikan masukan maupun kritikan secara mudah. Konsep Kota Cerdas (Smart City) yang menjadi isu besar di kota-kota besar di seluruh dunia mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota menggunakan pendekatan citizen centric sehingga terjadi interaksi yang lebih dinamis dan erat antara warga dengan penyedia layanan, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah.
Empat pilar pembangunan smart city meliputi; Pilar pertama adalah people (pengguna) temasuk karakter dan akhlak, ketaatan terhadap kebijakan (compliance), Pilar kedua adalah mekanisme dan standar pelayanan, termasuk pola hubungan antar stakeholder, mekanisme integrasi layanan publik dan data. Pilar ketiga adalah infrastructure ICT, untuk mengintegrasikan pelayanan dan data (informasi) untuk men-drive semua akses online, media automatisasi seperti infrastrukur jaringan, broadband, data center/cloud, data sharing platform/big data, aplikasi, cctv, dan sebagainya. Pilar keempat adalah struktur kelembagaan smart city untuk melakukan analisator, integrator, evaluator, serta menyelaraskan IT Governance dengan bisnis proses. Kelembagaan smart city akan mengawal keberlanjutan program pembangunan yang telah diinisiasi pemerintah daerah.
Kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat menjadi semakin meningkat dan memuaskan. Seiring dengan perkembangan globalisasi, aktor dalam hubungan internasional bukan lagi hanya negara akan tetapi semua komponen masyarakat dapat menjadi aktor hubungan internasional tidak terkecuali pemerintah daerah/kota. Peran pemerintah kota sebagai aktor subnasional semakin didorong dan dititikberatkan pada kemampuan dalam menjalin kerjasama internasional. Kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah/kota seperti kerjasama sister city (kota kembar).
Full Text:
PDFReferences
Alawadhi, S., Aldama-Nalda, A., Chourabi, H., Gil-Garcia, J. R., Leung, S., Mellouli, S., Walker, S., 2012, Building Understanding of Smart City Initiatives. International Conference on Electronic. Government. Heidelberg : Springer Berlin
Airaksinen, Miimu, et.al., 2015, Smart City-Research Highlights. Miimu Airaksinen and Matti Kokkala (ed.). Grano: VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.
Al-Hader, Mahmoud and Ahmad Rodzi, 2009, The Smart City Infrastructure Development and Monitoring, CCSAP, Number 2 (11).
Cohen, Boyd. What exactly a smart city?. http://www.boydcohen.com/smartcities.html
Griffinger, R., dkk, 2007, Smart cities Ranking of European medium-sized cities. Final report October.
Government of India, Ministry of Urban Development, 2015, Smart Cities Mission Statement & Guidelines. Official Report of Smart City Mission Transformation on June.
Hall, R. E., 2000, The vision of a smart city. In Proceedings of the 2nd International Life Extension Technology Workshop, Paris, France, Sep 28.
Harrison, C. dkk., 2010, Foundations for Smarter Cities. IBM Journal of Research and Development.
http://www.hitachi.com/products/smartcity/
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi asional Pengembangan E-Government.
Hitachi, 2013, Hitachi’s Vision for Smart Cities.
Kementerian Kominfo RI., 2016, Permen ominfo RI No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika. Jakarta: Kementerian Kominfo RI.
Nugroho, Eko, 2008, Sistem Informasi Manajemen, Konsep, Aplikasi dan Perkembangannya, Yogyakarta, penerbit Andi.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi.
Shah, M. N., et al., 2017, Assessment of Ahmedabad (India) and Shanghai (China) on Smart City Parameters Applying the Boyd Cohen Smart City Wheel. Proceedings of the 20th International Symposium on Advancement of Construction Management and Real Estate. Y. Wu, S. Zheng, J. Luo et al. Singapore, Springer Singapore: 111-127.
Schaffers, Hans, et.al., 2011, Smart Cities and the Future Internet: Towards Cooperation Frameworks for Open Innovation”. Future Internet Assembly, LNCS 6656.
Sudaryono, 2014, Konsep Smart City untuk Kota-Kota di Indonesia. MPKD UGM
Washburn, Doug and Usman Sindhu, 2010, Helping CIOs Understand “Smart City” Initiatives: Defining The Smart City, Its Drivers, And The Role Of The CIO. Research Report for CIOs. February 11, 2010. Online on www.forrester.com.
DOI: https://doi.org/10.30743/but.v14i2.1097
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Abdurrozzaq Hasibuan, Oris Krianto Sulaiman
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Buletin Utama Teknik
Fakultas Teknik - Universitas Islam Sumatera Utara
Jl. Sisingamangaraja, Teladan, Medan 20217
Website: https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but
Email: bultek@ft.uisu.ac.id
Buletin Utama Teknik is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License