Penolakan Notaris Muslim Terhadap Pembuatan Akta Ribawi (Perspektif UUJN Dan Hukum Islam)

Nelli Ayunda Putri

Abstract


The dualism of usury deed arrangement causes Muslim notaries to experience a dilemma about their obligations in making authentic deeds. The regulation regarding usury is only regulated in Islamic law, while positive law does not clearly regulate it. The problem in this thesis is the consideration of refusing to make a usury deed; conditions are allowed to make usury deed; and the legal consequences of refusing to make a deed of usury. This research is descriptive, namely normative juridical. Sources of secondary data and supplemented by primary data through interviews. The data collection technique used literature study and qualitative data analysis which was described descriptively. The consideration of refusing to make a deed of usury is contrary to Article 29 of the 1945 Constitution and the first precepts of Pancasila and the Qur'an and Hadith. The conditions that allow the making of a usury deed are to complete a cooperation agreement with the bank, emergencies and needs, a Muslim notary is responsible for the deed made. The legal consequence of refusing to make a deed of usury is that Notary Supervisory Board can be prosecuted and followed up and will avoid the sin of usury.

Keywords: Rejection; Muslim Notary; Acts of Ribawi


Full Text:

PDF

References


A. Buku

Ali, Zainuddin. 2009. Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika

.

Al-Zuhaily, Wahbah. 1997. Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif. terj. Said Agil Husain al-Munawar. dkk. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Salsa, Shidqi Noer. 2020. Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Amir. 2008. Ushul Fiqh. Jilid II. cet. ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tarmizi, Erwandi. 2016. Harta Haram Muamalah Kontemporer. Cetakan ke-XIV. Bogor: P.T Berkat Mulia Insani.

Zaidan, Abdul Karim. 2008. Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan sehari-hari. terjemahan Muhyidin Mas Rida. cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Zamakhsyari. 2015. Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

C. Jurnal/Makalah/Internet/Wawancara

Aina, Nurul. 2016. Pertanggung Jawaban Notaris Akibat Adanya Pemalsuan Identitas Diri Debitor Dalam Akta Perjanjian Kredit Pada Bank. Tesis. Medan: Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.

Akbar, Muhammad. Abdurahman dan Sandy Rizki Febriadi. Tinjauan Konsep Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung. Jurnal Prodi Hukum Ekonomi Sariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Bandung.

Anwar, Dinda. 2020. Tanggung Jawab Hukum Notaris Rekanan Perbankan Yang Tidak Menyelesaikan Akta Yang Telah Dibuatnya. Tesis. Medan: Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.

Muliadi, Rahmat. Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Rekanan Bank. Jurnal. 2016. https://www.neliti.com/ publications/14181/analisis-yuridis-hak-dan-kewajiban-notaris-dalam-perjanjian-kerjasama-rekanan-ba. Terakhir diakses tanggal 18 Mei 2021.

Masriani, Yulies Tiena. Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam. erat Acitya–Jurnal Ilmiah. UNTAG Semarang. http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/ article/view/ 141. Terakhir diakses tanggal 27 Desember 2020.

Andriana, Roeri. Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Protokol Dari Notaris Lain. Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA. Semarang. Jurnal Akta. Vol. 4 No. 2 Juni 2017. http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/download/1787/1337. Terakhir diakses tanggal 27 Desember 2020.

Alia, Cut Lika. Akad yang cacat dalam hukum perjanjian Islam. https://media.neliti.com/media/publication/14022-ID-akad-yang-cacat-dalam-perjanjian-Islam.pdf&ved=2ahUKEwip-qfA2_PtAhULbn0KHc5 cCmQQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw144N-LyzDCl0szmdOoT4to. Terakhir diakses tanggal 27 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Bu Nurainun, Notaris Non Rekanan Bank, Berkedudukan di Serdang Berdagai, yang dalam praktiknya menolak membuat akta ribawi, Tanggal 01 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Bu Dwi Femi Nasution, Notaris Non Rekanan Bank, Berkedudukan di Serdang Berdagai, yang dalam praktiknya menolak membuat akta ribawi, Tanggal 10 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Bu Iryani, Notaris Hijrah, Berkedudukan di Serdang Berdagai, yang dalam praktiknya pernah membuat akta ribawi dan sekarang menolak membuat akta ribawi, Tanggal 11 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Bu Risna Rahmi Arifa, Notaris Hijrah, Berkedudukan di Medan, yang dalam praktiknya pernah membuat akta ribawi dan sekarang menolak membuat akta ribawi, Tanggal 14 Desember 2020.




DOI: https://doi.org/10.30743/jhk.v21i1.4295

Refbacks

  • There are currently no refbacks.