Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Bangunan Dengan Hak Membeli Kembali (Studi Putusan Mahkamah Agung NO. 925 PK/PDT/2019)
Abstract
An authentic deed has complete evidentiary power which contains the legal actions of the parties as the embodiment of the will of the parties. The existence of a discrepancy between the will and the statement can cause legal uncertainty for the parties, especially in sale and purchase where the will of debt and receivables is converted into a sale and purchase. In this case, the sale and purchase agreement with the right to repurchase is commonly used in the community to cover a debt and often causes problems. Based on this, the problems raised in this thesis research are how the legal position of the Sale and Purchase Binding Deed with the right to repurchase which is covered by a account receivables correlation, how is the legal analysis of the judges’ considerations in this decisions at each level of justice and what are the legal consequences and liability of the notary to the Sale an Purchase Binding Deed with the right to repurchase which he made is canceled by the court because it contained elements of an unlawful act.
This research employs normative juridical research method using a qualitative approach and descriptive analysis. The data used to answer the problems in this research are primary data and secondary data derived from document studies and interview guidelines.
The research results show that legal position of the Sale and Purchase Binding Deed accompanied by an agreement with the right to repurchase which is shrouded in a account payable correlation is invalid and has no binding legal force so that is null and void because it is considered a quast/simulation agreement where there is a conflict between the will and the parties agreement. The legal consequence of a deed that has been canceled by the court because it contains elements of an unlawful act is that the deed has no binding legal force and is degraded into an underhand deed so that the notary must be responsible for the mistake. Notaries should apply the precoutionary principle to minimize mistakes in making the Deed, especially regarding sale and purchase agreements with the right to repurchase which have a high risk of legal smuggling. Notaries must have honesty, act carefully, ptotect the interests of the parties and provide legal counseling for those who come to them as mandated in the Law of Notary Positions.
Keyword : agreements, sale and purchase of land, the rights to repurchase
Full Text:
PDFReferences
A. Buku
Adjie, Habib. Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. 2017. Bandung: Refika Aditama
___________, Sjaifurrahman. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta. 2011. Bandung: CV. Mandar Maju
Syahran,Ridwan. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. 2000. Bandung: Alumni
Budiono, Herlien. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. 2010. Bandung: Citra Aditya
_______________. Kumpulan Tulisan Perdata di bidang Kenotariatan. 2008. Bandung: Citra Aditya Bhakti
Latumeten, Pieter E., Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya. 2011. Jakarta: Tuma Press
Parlindungan, A. P.. Pendaftaran Tanah Di Indonesia. 1997. Bandung: Mandar Maju
Satrio, J.. Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya). 1995. Bandung: Citra Aditya Bakti
Setiawan. Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata. 1992. Bandung: Alumni
Sembiring, Rosnidar, Hukum Pertanahan Adat. 2017. Depok: Rajawali Pers
Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata. 2010. Jakarta: Intermasa
Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus. 2004. Jakarta: Kencana
Tobing, G.H.S Lumban. Peraturan Jabatan Notaris. 2010. Jakarta: Publisher Erlangga
Widjaya, I. G. Rai, Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting). 2007. Jakarta: Katalog Dalam Terbitan
B. Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
C. Internet
Pieter Latumeten, Bentuk Dan Substansi Perjanjian Simulasi Melalui Media Akta Notaris, http://magister-kenotariatan.blogspot.com/2012/08/bentuk-dan-substansi-perjanjian.html, diakses pada 1 Mei 2022, Pukul 20.00 WIB.
Woeker Ordonantie 1938 Jilid I, https://m.hukumonline.com/berita/baca/.lt5ad447eb6fe1f/iwoeker-ordonantie-j-1938-jilid-i/ diakses pada Sabtu, 16 Oktober 2021, pukul 21.46 WIB.
D. Tesis
An Nisa Lubis, “Analisis Yuridis Kesalahan Materil Akta Notaris dan Akibat Hukumnya”, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. 2016.
Didi Santoso, “Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996)”, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
Galuh Hapsari, Kedudukan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam Hal Terjadi Sengketa, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2018.
Lisca Vontya Arifin, Kuasa Menjual Notariil yang Digunakan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) Hak Atas Tanah, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2020.
Sutedjo Bomantoro, Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Dalam Praktek Peradilan, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2004
E. Artikel
H. Ruhulessin, Segenggam Catatan Mengenai Pijam Meminjam Dengan Bunga yang Diperjanjikan, artikel http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/982/905
F. Jurnal
Amelia Linati, “Kuasa Menjual Dengan Kausa Pengakuan Utang Sebagai Dasar Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1416 K/Pdt/2020)”, Jurnal Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Vol. 4 No. 1, (2022)
Dona Berisa, Pieter Everhadus Lautementen, Daly Erni, “Perjanjian Simulasi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 234/dt. G/2020/PN. MTR)”, Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonenesia, Vo. 4 No. 1, (2022)
Muhammad Arifin, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 3, No. 2 (2017)
Nabyla Risfa Izzati, “Penerapan Doktrin Penyalahgu naan Keadaan (Undue Influence) Seabagai Alasan Pembatalan Perjanjian Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jilid 49 No. 2, April (2020)
Nawaaf Abdullah, “Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik”, Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, Vol. 4 No. 4 Desember (2017)
Selamat Lumban Gaol, “Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Dalam Rangka Peralihan Hak Atas Tanah dan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11 No. 1 (2020)
Suhardi, “Bai’ Al-Wafa’ Studi Komparatif Antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi’iyah Serta Implementasinya di Indonesia”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Jurnal Ensiklopedia Vol. 2 No. 1 (2019)
Triyanti Sukanty Arkiang, Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Purwakarta, Jurnal Keadilan Progresif , Vol. 2 No 2 September (2011)
DOI: https://doi.org/10.30743/jhk.v22i2.6490
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Efrilla Azizah Pasaribu
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Fakultas Hukum - Universitas Islam Sumatera Utara
Jl. Sisingamangaraja, Teladan, Medan 20217
Website: https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk
Email: hukum_kaidah@fh.uisu.ac.id
Jurnal Kaidah is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License