Efektivitas Hukum Sistem Online Single Submission Risk-based Approach (OSS-RBA) Terhadap Pertumbuhan Pelaku Umkm Di Kota Medan

Nurasiah Harahap

Abstract


The economic development approach is proposed to people's economic actors, especially cooperatives and SMEs. Development aimed at cooperatives and MSMEs is expected to lead to a more coherent and balanced arrangement of the structure of national economic actors so that a strong and independent structure of national economic actors develops. Thus, Cooperatives and SMEs are the heart of the people's economy and the pioneers of the growth of people's economy.

This study uses normative and empirical legal research, with a statutory approach (Statue Approach) and a case approach (Case Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach).

Based on research data, the level of MSME actors who obtained the issuance of a Business Identification Number (NIB) based on risk-based business licensing through the OSS-RBA system, was very low, namely from the number of 26,150 MSMEs in 2021 who obtained NIB with MSME actors who had migrated under Government Regulations. Number 5 of 2021 in Articles 562 and 563 which came into force at the Investment Agency and One Door Integrated Services (DPMPTSP) in Medan City starting on August 4, 2021, until June 15, 2022, there were only around 693 MSME actors. So that the implementation of the Government Regulation has not been effective in the growth of MSME actors in Medan,

This reality is inseparable from the obstacles in the growth of MSME actors in Medan, both internal constraints, regarding Human Resources at the Medan DPMPTSP who still do not understand and external constraints,

related to awareness and legal culture of MSME actors, as well as new regulations. enforced. Finally, it is hoped that the Department of Cooperatives and the Medan DPMPTSP must continuously facilitate and provide socialization and technical guidance, as well as Assistance services for Filling Business Licensing to MSME Actors while for Human Resources in the Medan City DPMPTSP, must conduct training and comparative studies so that they can increase the growth of SMEs.

 

Keywords: Legal Effectiveness, Risk-Based Approach OSS System (OSS-RBA) System, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Medan City.


Full Text:

PDF

References


Buku

Bambang Sunggano, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Marcus Priyo Gunarto, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta, 2016.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 114

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Peraturan Badan dan Fasilitas Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Peraturan Walikota Medan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kota Medan.

Jurnal

Diana Tantri Cahyaningsih, “Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot”, Jurnal RechtsVinding (2020).

Surat Kabar

Mimbar Umum, “Promosi Produk UMKM Harus Diprioritaskan”, Mimbar Umum, Tanggal 18 Mei 2022.




DOI: https://doi.org/10.30743/jhk.v22i2.6497

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Nurasiah Harahap

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

Fakultas Hukum - Universitas Islam Sumatera Utara
Jl. Sisingamangaraja, Teladan, Medan 20217

Website: https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk
Email: hukum_kaidah@fh.uisu.ac.id

Jurnal Kaidah is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License