Perilaku Suap dalam Penyelesaian Tilang oleh Masyarakat Kepada Polisi Lalu Lintas Percut Sei Tuan (Pendekatan Sosiologi Hukum)

Tika Puspita Sari, Agusmidah Agusmidah

Abstract


The community generally bribes traffic police because they want to finish quickly and the assumption is that the Percut Sei Tuan community always thinks that the ticket process is convoluted, difficult and complicated and takes time and effort to make people lazy to complete the ticket in accordance with the proper procedures for solving a ticket, the length of the process law enforcement and long queues become images in the minds of the public when passing through official law enforcement channels. This will no longer be indifferent to the opportunity for the Percut Sei Tuan Police to resolve traffic violations peacefully by accepting bribes from the public. This research is a type of descriptive research. The data in this study is primary data or data collected by the researchers themselves. Data collection techniques in this study are interviews, questionnaires, and observation as well as literature. The data obtained were analyzed using the Miles and Huberman qualitative data analysis technique. The results of the study show that the motives that cause people to bribe in completing fines to the Percut Sei Tuan Police are internal factors: traffic violations are considered normal, public awareness is low, people want to be practical, people are lazy through official procedures following ticket trials or paying fines to banks is difficult and requires a long process. External factors: economy, sense of kinship. While efforts to deal with bribery: Police who abuse their authority by accepting bribes by the public in completing ticketing without going through a set procedure will be subject to sanctions by the National Police's professional code of ethics, imposing criminal fines for traffic offenders, the need for outreach to the public.

Keywords


Bribery conduct; ticket; public; traffic police

Full Text:

PDF

References


Faidah, M. (2015). Fenomenologi Tilang Damai oleh Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Gresik. Jurnal Paradigma, 3(3).

Faktawan, F., & Kautsar, I. al. (2022). Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta). Wajah Hukum, 6(1), 86. https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.727

Irwansyah, & Yunus, A. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Kartika, S. (2014). Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor oleh Anak Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum, 1(2).

Krisna, I. G., Sugiarta, I. N. G., & Subamiya, I. N. (2021). Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2), 338–343. https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3233.338-343

Kuncoro, W. S. (2022). Peran Satuan Lalu Lintas dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Tulungagung. Jurnal Kawruh Abiyasah: Jurnal Ilmiah Berkala Mutlidisiplin, 2(2).

Pietersz, J. J. (2010). Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jurnal Sasi, 16(3), 24–32. https://doi.org/10.47268/sasi.v16i3.783

Prihatini, S. (2016). Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya oleh Kepolisian (Studi Kasus di Polres Sragen) (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Prodjodikoro, W. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Rahayu, P. T. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas dengan Sistem E-Tilang di Wilayah Hukum Polres Magelang. Jurnal Sasi, 15(2).

Sastrini, K., & Surata, I. N. (2018). Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng (Studi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB). Kertha Widya: Jurnal Fakultas Hukum, 6(2).

Setiawan, E. (2017). Tinjauan Kriminologi Terhadap Praktik Suap dalam Kasus Tilang pada Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Gorontalo (Skripsi). Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo.

Setiyawan, E. B., & Farida, H. (2021). Hukum Terhadap Penegakan Pidana Suap oleh Masyarakat Kepada Polisi Lalu Lintas. Jurnal Pascasarjana Ilmu Hukum, 7(2).

Soekanto, S. (2017). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudjianto, M. (2020). Penyalahgunaan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Terkait Penyalahgunaan Slip Tilang Kendaraan Bermotor. Novum: Jurnal Hukum, 7(2).

Suhariyono. (2012). Pembaruan Pidana Denda di Indonesia Pidana Denda sebagai Sanksi Alternatif. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

Suparni, N., & Sianturi, B. (2011). Rampai Korupsi, Suap dan Grafitasi. Jakarta: Miswar.

Tranfika, K. D. (2019). Tinjauan Hukum Tentang Dugaan Tindak Pidana Penyuapan dalam Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengemudi Terhadap Polisi. Jurnal Jurisprudentie, 3(4).

Ully, A. (2020). Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Denda dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Negeri Kota Makassar Tahun 2018) (Skripsi). Universitas Hasanuddin, Makassar.

Valeri, A. (2018). Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau dari UU Nomor 22 Tahun 2009 dan KUHAP. Usu Law Journal, 7(7).




DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v7i1.6527

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Tika Puspita Sari, Agusmidah

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.