ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.16/PUUXVIII/2020 DALAM PERKARA PENGAJUAN YUDICIAL REVIEW PASAL 66 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik serta memiliki wewenang lain seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Notaris diberikan perlindungan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan Notaris akan tetapi pada putusan Mahkamah Konstitusi No.16/PUU-XVIII/2020 hakim menolak gugatan penggugat yaitu PJI dengan dasar pertimbangan bahwa penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dampak dari pertimbangan hukum hakim terhdap ditolaknya gugatan penggugat pada putusan Mahkamah Konstitusi No.16/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara Pengajuan Yudicial Review Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan Notaris, Untuk mengetahui peranan dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam perlindungan hukum terhadap Notaris yang dipanggil oleh penyidik polri berkaitan dengan akta yang dibuatnya khususnya berkenaan dengan asas Equality Before The Law, Untuk mengetahui analisis hukum atas pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dengan Putusan Mahkamah Konstisusi Nomor: 16/PUU-XVIII/2020 berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap notaris bilamana di panggil atau diperiksa oleh penyidik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai perlindungan hukum kepada notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat umum, pembuat akta autentik, melalui ketentuan Pasal 66 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik yang ditunjuk oleh Negara haruslah mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 66 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga yang memberikan penolakan atau persetujuan kepada penyidik terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari wajib memberikan persetujuan dan penolakan sesuai dengan kriteria sesuai dengan Pasal 33 Permenkumham No. 17 Tahun 2021, dimana sebelumnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Notaris dapat diperiksa oleh penyidik Polri tanpa perlu persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah hal itu sangat merugikan notaris sebab saat proses penyidikan berlangsung Notaris harus memberikan keterangan seputar akta yang diberikan, sedangkan Notaris sendiri memiliki kewajiban sesuai dengan sumpah jabatannya dan juga yang tertera dalam Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya.

Hendak nya aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan dan hakim (pengadilan) tidak memandang ketentuan Pasal 66 UUJN sebagai aturan yang mempersulit proses hukum acara pidana terhadap notaris. Namun pada dasarnya ketentuan Pasal 66 UUJN tersebut merupakan suatu aturan yang melindungi dokumen.